Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mencatat jumlah balita yang terindikasi stunting di Ibukota Provinsi Aceh itu hingga 11 Oktober 2022 ini tidak terlalu tinggi yakni hanya 14 persen dari jumlah balita yang diukur.
"Dari 7.828 balita yang diukur terdapat 14 persen yang terdeteksi stunting," kata Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Banda Aceh Syukriah, di Banda Aceh, Selasa.
Syukriah mengatakan, jumlah indikasi tersebut belum semuanya dapat dipastikan mengalami stunting karena masih ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengukuran
Karena itu, harus dilakukan pengecekan verifikasi data pengukuran kembali ke rumah balita tersebut untuk dilakukan pengukuran ulang, masih ada kemungkinan angka itu bisa berubah.
"Petugas Puskesmas akan turun ke desa, mendatangi rumah balita yang terdata itu. Kita ingin memastikan apakah anak ini benar-benar stunting atau data yang dikumpulkan dari hasil pengukuran kader belum valid," ujarnya.
Selain itu, Syukriah menyatakan bahwa kunjungan Posyandu di Banda Aceh saat ini juga masih rendah. Karena itu perlu keterlibatan pemerintahan desa untuk memberikan dukungan supaya para ibu balita mau membawa anak mereka agar bisa diukur berat dan tinggi badan guna memastikan tumbuh kembang anak.
"Disitulah kita bisa melihat status gizi anak terindikasi stunting atau gizi buruk. Maka kita imbau kepada masyarakat agar mau berkunjung ke Posyandu setiap bulannya," katanya.
Dalam kesempatan ini, Syukriah menyampaikan, butuh kerjasama lintas sektor mengatasi persoalan stunting tersebut, tidak bisa diatasi oleh petugas kesehatan saja, melainkan perlu keterlibatan semua pihak.
Syukriah menyebutkan, intervensi stunting dapat dilakukan dengan dua cara, pertama secara spesifik dilaksanakan oleh petugas kesehatan sebesar 30 persen.
Kemudian, intervensi sensitif sebesar 70 persen, dan langkah tersebut dapat dilakukan oleh multisektor mulai dari pemerintahan gampong (desa), kabupaten/kota, provinsi hingga Pemerintah Pusat.
"Tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi dengan semua pihak untuk menuntaskan permasalahan stunting ini," demikian Syukriah.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Dari 7.828 balita yang diukur terdapat 14 persen yang terdeteksi stunting," kata Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Banda Aceh Syukriah, di Banda Aceh, Selasa.
Syukriah mengatakan, jumlah indikasi tersebut belum semuanya dapat dipastikan mengalami stunting karena masih ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengukuran
Karena itu, harus dilakukan pengecekan verifikasi data pengukuran kembali ke rumah balita tersebut untuk dilakukan pengukuran ulang, masih ada kemungkinan angka itu bisa berubah.
"Petugas Puskesmas akan turun ke desa, mendatangi rumah balita yang terdata itu. Kita ingin memastikan apakah anak ini benar-benar stunting atau data yang dikumpulkan dari hasil pengukuran kader belum valid," ujarnya.
Selain itu, Syukriah menyatakan bahwa kunjungan Posyandu di Banda Aceh saat ini juga masih rendah. Karena itu perlu keterlibatan pemerintahan desa untuk memberikan dukungan supaya para ibu balita mau membawa anak mereka agar bisa diukur berat dan tinggi badan guna memastikan tumbuh kembang anak.
"Disitulah kita bisa melihat status gizi anak terindikasi stunting atau gizi buruk. Maka kita imbau kepada masyarakat agar mau berkunjung ke Posyandu setiap bulannya," katanya.
Dalam kesempatan ini, Syukriah menyampaikan, butuh kerjasama lintas sektor mengatasi persoalan stunting tersebut, tidak bisa diatasi oleh petugas kesehatan saja, melainkan perlu keterlibatan semua pihak.
Syukriah menyebutkan, intervensi stunting dapat dilakukan dengan dua cara, pertama secara spesifik dilaksanakan oleh petugas kesehatan sebesar 30 persen.
Kemudian, intervensi sensitif sebesar 70 persen, dan langkah tersebut dapat dilakukan oleh multisektor mulai dari pemerintahan gampong (desa), kabupaten/kota, provinsi hingga Pemerintah Pusat.
"Tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi dengan semua pihak untuk menuntaskan permasalahan stunting ini," demikian Syukriah.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022