Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Lembaga swadaya masyarakat atau LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti penjalanan dinas keluar negeri lima komisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

"Kami menilai perjalanan dinas lima komisi DPRA keluar negeri tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata Koordinator Banda Pekerja MaTA Alfian di Banda Aceh, Jumat.

Menurut dia, manfaat perjalanan dinas keluar negeri tersebut hanya dirasakan anggota dewan. Mereka bisa jalan-jalan keluar negeri. Jalan-jalan keluar negeri tersebut hanya menguras anggaran masyarakat Aceh.

Alfian menyebutkan, informasi yang didapat MaTA, perjalanan dinas lima dari 10 komisi di DPRA yakni ke Amerika Serikat, Australia, Swiss, Maroko, dan Spanyol.

"Perjalanan dinas keluar negeri ini merupakan cara lama anggota dewan untuk menghabiskan anggaran rakyat Aceh. Kami mendesak DPRA membatalkan perjalanan keluar negeri tersebut," ungkap Alfian.

Secara substansi, tambah Alfian, perjalanan keluar negeri tersebut tidak memberikan efek apapun dalam mendorong pembangunan bagi Provinsi Aceh. Apalagi perjalanan keluar negeri setiap tahun dilakukan.

"Perjalanan keluar negeri tahun sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa karena jarang diimplementasikan di Aceh. Parahnya lagi, perjalanan keluar negeri ini menggeser jadwal pembahasan KUA-PPAS," kata dia.

Alfian menegaskan, pembahasan KuA-PPAS lebih penting bagi masyarakat. Sebab, KUA-PPAS merupakan pedoman anggaran pembangunan daerah. Apabila KUA-PPAS telah dibahas, maka telat pula pengesahan APBA.

"Kalau pengesahan APBA terlambat, maka berdampak langsung para pembangunan dan perekonomian masyarakat. Karena itu, kami berharap DPRA lebih fokus membahas KUA-PPAS ketimbang jalan-jalan ke luar negeri," kata Alfian. 

Pewarta: M Haris SA

Uploader : Salahuddin Wahid


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016