Pemkab agar lanjutkan pembangunan tanggul sungai

Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Masyarakat minta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melanjutkan pembangunan tanggul di sepanjang bantaran sungai di Desa Air Sialang Hulu, Kecamatan Samadua, karena erosinya semakin parah bila terjadi banjir.

Amnar, salah seorang warga kepada wartawan di Desa Air Sialang Hulu, Sabtu menyatakan, proyek pembangunan tanggul menggunakan batu besar (batu gajah) yang telah dikerjakan pada tahun anggaran 2016 belum selesai.

"Kami meminta kepada Pemkab Aceh Selatan segera melanjutkan pembangunan tanggul sebab di sepanjang bantaran sungai tersebut sudah sangat parah terjadi pengikisan tanah (erosi) pasca diterjang banjir baru-baru ini. Jika tidak segera ditangani dikhawatirkan pengikisan tebing sungai akan semakin parah," katanya.

Menurutnya, pengikisan tebing sungai tidak hanya mengancam keberadaan perkebunan pala, kakao, cabai, pinang dan pohon durian milik petani, tapi juga mengancam puluhan rumah penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai.

"Kami khawatir pengikisan tebing sungai akan bertambah parah. Apalagi saat ini sedang musim hujan yang berdampak akan meningkatnya debit air sungai bahkan sangat berpotensi terjadi banjir," ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Aceh Selatan, Muhammad Yunus saat dimintai tanggapanya terkait hal ini menyatakan pihaknya tetap akan melanjutkan pembangunan tanggul di Sungai Desa Air Sialang Hulu.

Namun dia meminta kepada masyarakat untuk bersabar sebab realisasi pekerjaan proyek pemerintah tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Kami pastikan bahwa jika rencana pembangunan tanggul itu sudah diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, maka pekerjaan tetap akan dilaksanakan. Namun realisasinya butuh proses waktu, tidak mungkin langsung dikerjakan pada saat itu juga," jelasnya.

Pihaknya, sambung Yunus, tidak pernah tinggal diam dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Jika anggarannya tidak tertampung melalui APBK, semaksimal mungkin akan diperjuangkan melalui APBA serta melalui Kementerian terkait sumber APBN.