Ombudsman RI Perwakilan Aceh menangani 123 pengaduan terkait pelayanan publik selama rentang waktu tiga bulan pertama 2023.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty di Banda Aceh, Kamis, mengatakan jumlah pengaduan yang ditangani tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama 2022.
"Jumlah pengaduan pelayanan publik yang kami tangani periode Januari-Maret 2022 sebanyak 21 laporan, meningkatkan menjadi 123 pengaduan pada Januari-Maret 2023," kata Dian Rubianty.
Dian Rubianty merincikan dari 123 pengaduan yang ditangani tersebut, di antaranya per Januari sebanyak 38 pengaduan, Februari 17 pengaduan, serta pada Maret 2023 sebanyak 68 pengaduan.
Baca juga: Ombudsman Aceh pantau proses penerimaan peserta didik baru, jangan ada main mata
Sedangkan untuk jenis aksesnya, kata Dian Rubianty, sebanyak 37 di antaranya merupakan laporan masyarakat, empat lainnya merupakan respons cepat tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh.
Serta enam laporan merupakan hasil investigasi atas prakarsa sendiri, konsultasi nonlaporan sebanyak 43 yang ditangani serta tembusan dari berbagai pihak sebanyak 33 laporan.
"Jenis pengaduan dilaporkan yang terbanyak adalah masalah kepegawaian dengan jumlah 22 laporan. Kemudian hak sipil dan politik 17 laporan, serta masalah perpajakan 14 laporan. Selain itu juga ada masalah pertanahan, pelayanan, lainnya," kata Dian Rubianty.
Baca juga: Gubernur NTT minta sekolah SMA masuk jam 5 pagi, Ombudsman langsung bereaksi
Menyangkut instansi yang terbanyak dilaporkan, kata Dian Rubianty, yang terbanyak adalah pemerintah kabupaten kota dengan jumlah 32 laporan, pemerintah provinsi 21 laporan, dan selebihnya instansi vertikal seperti lembaga negara maupun kementerian.
Terkait penyelesaiannya, Dian Rubianty mengatakan dari 123 pengaduan terkait pelayanan publik yang ditangani tersebut, 10 di antaranya sudah diselesaikan dan selebihnya masih dalam proses.
"Penyelesaian dilakukan dengan memanggil para pihak untuk klarifikasi. Penyelesaian ini sebagai bentuk respons Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan dan mutu layanan kepada masyarakat," kata Dian Rubianty.
Baca juga: Abdya terima Predikat Zona Hijau dari Ombudsman
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty di Banda Aceh, Kamis, mengatakan jumlah pengaduan yang ditangani tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama 2022.
"Jumlah pengaduan pelayanan publik yang kami tangani periode Januari-Maret 2022 sebanyak 21 laporan, meningkatkan menjadi 123 pengaduan pada Januari-Maret 2023," kata Dian Rubianty.
Dian Rubianty merincikan dari 123 pengaduan yang ditangani tersebut, di antaranya per Januari sebanyak 38 pengaduan, Februari 17 pengaduan, serta pada Maret 2023 sebanyak 68 pengaduan.
Baca juga: Ombudsman Aceh pantau proses penerimaan peserta didik baru, jangan ada main mata
Sedangkan untuk jenis aksesnya, kata Dian Rubianty, sebanyak 37 di antaranya merupakan laporan masyarakat, empat lainnya merupakan respons cepat tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh.
Serta enam laporan merupakan hasil investigasi atas prakarsa sendiri, konsultasi nonlaporan sebanyak 43 yang ditangani serta tembusan dari berbagai pihak sebanyak 33 laporan.
"Jenis pengaduan dilaporkan yang terbanyak adalah masalah kepegawaian dengan jumlah 22 laporan. Kemudian hak sipil dan politik 17 laporan, serta masalah perpajakan 14 laporan. Selain itu juga ada masalah pertanahan, pelayanan, lainnya," kata Dian Rubianty.
Baca juga: Gubernur NTT minta sekolah SMA masuk jam 5 pagi, Ombudsman langsung bereaksi
Menyangkut instansi yang terbanyak dilaporkan, kata Dian Rubianty, yang terbanyak adalah pemerintah kabupaten kota dengan jumlah 32 laporan, pemerintah provinsi 21 laporan, dan selebihnya instansi vertikal seperti lembaga negara maupun kementerian.
Terkait penyelesaiannya, Dian Rubianty mengatakan dari 123 pengaduan terkait pelayanan publik yang ditangani tersebut, 10 di antaranya sudah diselesaikan dan selebihnya masih dalam proses.
"Penyelesaian dilakukan dengan memanggil para pihak untuk klarifikasi. Penyelesaian ini sebagai bentuk respons Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan dan mutu layanan kepada masyarakat," kata Dian Rubianty.
Baca juga: Abdya terima Predikat Zona Hijau dari Ombudsman
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023