Wakilah salurkan dana untuk BPRS di Aceh

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah Banda Aceh menyalurkan dana kepada tiga BPRS di Aceh senilai Rp1,5 miliar untuk membantu pembiayaan industri kecil menengah yang tersebar di provinsi itu.

Penandatangan akad pembiayaan itu dilakukan di salah satu hotel berbintang di Banda Aceh, Selasa, yang dihadiri Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah Sugito dan tiga Dirut BPRS yang menerima bantuan.

Bantuan pembiayaan yang nilainya masing-masing Rp500 juta itu diberikan kepada PT BPRS Adeco yang diterima oleh Dirutnya Mukhlis, PT BPRS Kota Juang, yang diterima Dirutnya Yusrizal dan PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera yang diterima Dirutnya Ridwan.

Sugito menyatakan, linkage program ini merupakan terobosan baru bagi Hikmah Wakilah untuk membantu BPRS BPRS yang ada di Aceh, sehingga penggunaan dana dari masyarakat itu bisa menyebar luas ke seluruh daerah, sehingga perkembangan ekonomi lebih merata.

Dikatakan, BPRS Hikmah Wakilah memiliki dana lebih, sehingga untuk lebih besar penyebarannya, maka perlu bantuan dari BPRS lainnya.

Di Aceh sekarang ini ada 10 BPRS dan 5 BPRS konvensional. Dan dalam waktu dekat ini ada satu BPRS yang akan konversi ke syariah.

"Ini merupakan terobosan awal, sehingga kita hanya bisa bantu masing-masing Rp500 juta. Ke depan kita berharap bisa besar lagi, yakni bisa mencapai Rp1 miliar," katanya.

Sugito mengakui pihak Hikmah Wakilah tidak terlalu besar mengambil margin dalam program ini, karena memang dari awal tujuannya hanya untuk membantu dan berbagi.

"Biar untungnya tipis, tapi bisa berbagi, karena memang dana yang kita miliki untuk kepentingan rakyat dalam upaya mengembangkan ekonomi kecil dan menengah," katanya.

Sementara itu, mantan Pimpinan Bank Indonesia Aceh, Tabrani menyambut baik dan memberi apresiasi kepada PT BPRS Hikmah Wakilah yang mau membantu sesama BPRS lainnya dalam menyalurkan dana kepada industri kecil menengah di seluruh Aceh.

Ia menyatakan, seharusnya linkage program ini dilakukan oleh bank umum daerah yang berkewajiban menumbuhkan dan memajukan BPRS yang ada di Aceh.

"Kita berharap dengan linkage program yang dilakukan BPRS Hikmah Wakilah bisa memicu bank umum daerah untuk menyalurkan dananya untuk pengembangan BPRS yang ada di Aceh," katanya.

Ia menyatakan, sebenarnya dana yang masuk ke Aceh sangat besar, namun pengelolaannya tidak maksimal, akibatnya pembangunan dan investasi di daerah ini sangat minim, sehingga uang lebih banyak mengalir ke luar daerah.

Selanjutnya, salah satu pemegang saham BPRS Hikmah Wakilah, Irfan Sofni mengemukakan, ketika program ini digulirkan pihaknya sangat mendukung, sehingga dana dari pihak ketiga ini bisa menyebar lebih merata kepada masyarakat.

Ia menyatakan, seharusnya program ini dilaksanakan oleh Bank Aceh sebagai payung BPRS-BPRS yang ada di Aceh ini, karena uang yang dikelola bank daerah itu milik pemerintah kabupaten dan kota yang notabenenya milik rakyat.

Selama ini uang yang dikelola bank derah itu mayoritas dimanfaat oleh komunitas tertentu yakni pegawai negeri sipil, katanya.

"Kita berharap dengan linkage program yang dilakukan Hikmah Wakilah ini bisa menggugah Bank Aceh untuk melakukan hal yang sama kepada BPRS lainnya," katanya.