![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://aceh.antaranews.com/berita/337935/pidie-targetkan-zero-desa-tertinggal-pada-2023-2024&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2023/06/19/IMG_20230619_142127.jpg&description=Pidie targetkan "zero" desa tertinggal pada 2023-2024){kind=link}
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie bertekad menjadi wilayah zero atau nihil desa tertinggal pada capaian survei pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) mulai 2023-2024 mendatang.
"Maka diperlukan kekompakan dan kerjasama semua pihak di Pidie untuk meraih prestasi tersebut," kata Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto, di Pidie, Senin.
Wahyudi mengatakan, optimisme dan bersinergi bersama antar sektor pemerintahan di Pidie mulai dari DPMG, Camat, Keuchik (kepala desa), tokoh masyarakat hingga ulama sangat dibutuhkan, sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud semuanya.
Baca juga: 398 gampong di Aceh Utara berstatus desa tertinggal
Wahyudi menyebutkan, berdasarkan data IDM 2022, dari 730 gampong (desa) di Pidie, empat diantaranya berstatus mandiri yang terdiri dari tiga kecamatan yakni Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur, Mns Blang Kecamatan Sakti, lalu Gampong Grong-grong dan Sukon di Kecamatan Grong-grong.
Lalu, 36 desa masuk status maju, 498 desa berstatus berkembang dan 192 desa masih status tertinggal.
“Berdasarkan data tersebut, saya optimis pada tahun 2024 pidie mendapatkan predikat Kabupaten zero desa tertinggal," ujar Wahyudi.
Dirinya meminta para pejabat tinggi atau kepala SKPK di Pidie dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat gampong secara teknis sesuai tupoksi masing-masing.
Kemudian, diharapkan untuk tenaga ahli pemberdayaan masyarakat serta pendamping desa dan keuchik untuk saling membantu, mendukung melaksanakan program pembangunan serta pemberdayaan secara berkesinambungan.
"Kepala DPMG dan Camat saya minta terus menerus melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada pemerintah gampong,” kata Wahyudi.
Baca juga: Dinsos kunjungi desa terpencil di Aceh
Sementara itu, Perencana Ahli Muda Sekretariat Direktorat Kemendes PDTT Mustakim mengatakan status gampong dipengaruhi oleh nilai kumulatif dari beberapa dimensi dan komposisi.
“Komposisinya ada tiga yakni ekonomi, lingkungan, sosial, dan itu dibagi lagi dimensi kesehatan, pendidikan serta sosial permukiman,” kata Mustakim.
Kemudian, lanjut dia, modal indeks tekanan ekonomi fokus masih pelayanan pasar, layanan produksi, layanan distribusi lingkungan mulai dari pencemaran.
“Namun progres bisa jalan dan terwujud dimulai dengan pemahaman pemerintah yang terus ditingkatkan belajar dari akses data tersebut,” demikian Mustakim.
Baca juga: Plt Gubernur Aceh raih penghargaan dari Menteri Desa di Bengkulu
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Maka diperlukan kekompakan dan kerjasama semua pihak di Pidie untuk meraih prestasi tersebut," kata Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto, di Pidie, Senin.
Wahyudi mengatakan, optimisme dan bersinergi bersama antar sektor pemerintahan di Pidie mulai dari DPMG, Camat, Keuchik (kepala desa), tokoh masyarakat hingga ulama sangat dibutuhkan, sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud semuanya.
Baca juga: 398 gampong di Aceh Utara berstatus desa tertinggal
Wahyudi menyebutkan, berdasarkan data IDM 2022, dari 730 gampong (desa) di Pidie, empat diantaranya berstatus mandiri yang terdiri dari tiga kecamatan yakni Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur, Mns Blang Kecamatan Sakti, lalu Gampong Grong-grong dan Sukon di Kecamatan Grong-grong.
Lalu, 36 desa masuk status maju, 498 desa berstatus berkembang dan 192 desa masih status tertinggal.
“Berdasarkan data tersebut, saya optimis pada tahun 2024 pidie mendapatkan predikat Kabupaten zero desa tertinggal," ujar Wahyudi.
Dirinya meminta para pejabat tinggi atau kepala SKPK di Pidie dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat gampong secara teknis sesuai tupoksi masing-masing.
Kemudian, diharapkan untuk tenaga ahli pemberdayaan masyarakat serta pendamping desa dan keuchik untuk saling membantu, mendukung melaksanakan program pembangunan serta pemberdayaan secara berkesinambungan.
"Kepala DPMG dan Camat saya minta terus menerus melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada pemerintah gampong,” kata Wahyudi.
Baca juga: Dinsos kunjungi desa terpencil di Aceh
Sementara itu, Perencana Ahli Muda Sekretariat Direktorat Kemendes PDTT Mustakim mengatakan status gampong dipengaruhi oleh nilai kumulatif dari beberapa dimensi dan komposisi.
“Komposisinya ada tiga yakni ekonomi, lingkungan, sosial, dan itu dibagi lagi dimensi kesehatan, pendidikan serta sosial permukiman,” kata Mustakim.
Kemudian, lanjut dia, modal indeks tekanan ekonomi fokus masih pelayanan pasar, layanan produksi, layanan distribusi lingkungan mulai dari pencemaran.
“Namun progres bisa jalan dan terwujud dimulai dengan pemahaman pemerintah yang terus ditingkatkan belajar dari akses data tersebut,” demikian Mustakim.
Baca juga: Plt Gubernur Aceh raih penghargaan dari Menteri Desa di Bengkulu
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023