Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyatakan bahwa peningkatan pemberdayaan UMKM perempuan dan kemudahan akses keuangan bisa menurunkan angka kemiskinan.
"Pemberdayaan UMKM yang dilakoni oleh kelompok perempuan dan kemudahan akses keuangan untuk permodalan merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa menjadi negara maju di tahun 2045," kata Ferry Irawan, di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Ferry Irawan saat menghadiri pelantikan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Aceh, serta peluncuran program pemberdayaan ekonomi Mujahidah Malahayati FPPI, di Banda Aceh.
Baca juga: Realisasi penyaluran KUR di Aceh capai Rp1,87 triliun
Kata Ferry, pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari pemberdayaan UMKM ini bakal membantu target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional di tahun 2045.
“Secara nasional, angka kemiskinan di Indonesia memang terus menurun, dan saat ini target pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yakni nol persen di tahun 2024," ujarnya.
Ferry menuturkan, Kemenko juga diamanahkan untuk memberdayakan ekonomi, dan program pemberdayaan perekonomian oleh FPPI sangat sejalan apa yang dilakukan kementerian.
"Apalagi sekarang juga ada program inklusi keuangan, yang memang harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak,” kata Ferry.
Sementara itu, Ketua umum DPP FPPI Pusat Marlinda Irwanti menyampaikan bahwa program pemberdayaan ekonomi Mujahidah Malahayati yang telah di launching itu merupakan kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian untuk mendorong kebutuhan UMKM, pesantren, pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui keuangan inklusi.
Untuk melaksanakan program tersebut juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak perbankan dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh, PT Bank Aceh Syariah, dan Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe.
Di mana, BSI mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 750 juta kepada empat UMKM di bawah binaan FPPI Aceh. Kemudian, PT Bank Aceh Syariah juga menyalurkan KUR sebesar Rp120 juta untuk tiga UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.
"Lalu, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe menyumbang 500 kg pupuk untuk perempuan petani Aceh di bawah binaan FPPI Aceh," kata Marlinda.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Meutia Juliana menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus memberikan dukungan kepada organisasi pemberdayaan perempuan agar mampu menjalankan program yang mendorong perempuan dapat menjalankan peran aktifnya di masyarakat.
Dirinya berharap FPPI Aceh perlu membangun kerjasama dengan organisasi lain, dengan ulama, tokoh masyarakat dan legislatif agar daya dorongnya lebih kuat.
"Dengan demikian, kedepan lebih banyak perempuan Aceh yang tampil sebagai pemimpin masyarakat, sehingga penegakan hak-hak perempuan juga lebih nyaring terdengar di ruang publik," kata Meutia.
Ketua FPPI Aceh, Asmahan juga mengajak para kader FPPI Aceh untuk bekerja sama, bahu-membahu, dan berkomitmen memajukan FPPI dan Aceh.
FPPI, sebut Asmahan, terus berkomitmen untuk memajukan hak-hak perempuan dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang signifikan bagi kemajuan sosial.
"Perempuan itu juga harus kompak dan berdaya untuk memajukan daerah dan bangsanya," demikian Asmahan.
Baca juga: Bank Aceh sediakan QRIS untuk dukung pasar tani go digital
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Pemberdayaan UMKM yang dilakoni oleh kelompok perempuan dan kemudahan akses keuangan untuk permodalan merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa menjadi negara maju di tahun 2045," kata Ferry Irawan, di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Ferry Irawan saat menghadiri pelantikan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Aceh, serta peluncuran program pemberdayaan ekonomi Mujahidah Malahayati FPPI, di Banda Aceh.
Baca juga: Realisasi penyaluran KUR di Aceh capai Rp1,87 triliun
Kata Ferry, pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari pemberdayaan UMKM ini bakal membantu target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional di tahun 2045.
“Secara nasional, angka kemiskinan di Indonesia memang terus menurun, dan saat ini target pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yakni nol persen di tahun 2024," ujarnya.
Ferry menuturkan, Kemenko juga diamanahkan untuk memberdayakan ekonomi, dan program pemberdayaan perekonomian oleh FPPI sangat sejalan apa yang dilakukan kementerian.
"Apalagi sekarang juga ada program inklusi keuangan, yang memang harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak,” kata Ferry.
Sementara itu, Ketua umum DPP FPPI Pusat Marlinda Irwanti menyampaikan bahwa program pemberdayaan ekonomi Mujahidah Malahayati yang telah di launching itu merupakan kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian untuk mendorong kebutuhan UMKM, pesantren, pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui keuangan inklusi.
Untuk melaksanakan program tersebut juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak perbankan dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh, PT Bank Aceh Syariah, dan Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe.
Di mana, BSI mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 750 juta kepada empat UMKM di bawah binaan FPPI Aceh. Kemudian, PT Bank Aceh Syariah juga menyalurkan KUR sebesar Rp120 juta untuk tiga UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.
"Lalu, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe menyumbang 500 kg pupuk untuk perempuan petani Aceh di bawah binaan FPPI Aceh," kata Marlinda.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Meutia Juliana menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus memberikan dukungan kepada organisasi pemberdayaan perempuan agar mampu menjalankan program yang mendorong perempuan dapat menjalankan peran aktifnya di masyarakat.
Dirinya berharap FPPI Aceh perlu membangun kerjasama dengan organisasi lain, dengan ulama, tokoh masyarakat dan legislatif agar daya dorongnya lebih kuat.
"Dengan demikian, kedepan lebih banyak perempuan Aceh yang tampil sebagai pemimpin masyarakat, sehingga penegakan hak-hak perempuan juga lebih nyaring terdengar di ruang publik," kata Meutia.
Ketua FPPI Aceh, Asmahan juga mengajak para kader FPPI Aceh untuk bekerja sama, bahu-membahu, dan berkomitmen memajukan FPPI dan Aceh.
FPPI, sebut Asmahan, terus berkomitmen untuk memajukan hak-hak perempuan dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang signifikan bagi kemajuan sosial.
"Perempuan itu juga harus kompak dan berdaya untuk memajukan daerah dan bangsanya," demikian Asmahan.
Baca juga: Bank Aceh sediakan QRIS untuk dukung pasar tani go digital
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023