Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut saat ini Aceh sudah memiliki sebanyak 30 badan usaha milik desa (BUMDes) masuk kategori maju, sehingga diharapkan mampu memberi kemandirian terhadap perekonomian gampong atau desa.
“Saat ini sudah ada 30 BUMDes di Aceh yang bergerak ke maju. Kalau 2022 dulu belum ada, paling banyak itu BUMDes berkembang,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2023 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional skala desa, dan fokus intervensi melalui pengembangan BUMDes.
“Kita menjadikan BUMDes ini sebagai hal utama pemulihan ekonomi, karena kita berharap ke depan desa ini mandiri dari sisi ekonomi, hanya dari dana desa tapi ada Pendapatan Asli Desa (PADes),” katanya.
Ia mengatakan saat ini tercatat ada 6.247 BUMDes dari total 6.495 gampong di seluruh Aceh. Di antaranya sekitar 2.400 an BUMDes berstatus rintisan, 3.304 BUMDes tumbuh, 461 BUMDes berkembang dan baru di tahun ini, Aceh memiliki 30 BUMDes dengan kategori maju.
“Kita belum tahu sebar BUMDes maju ini di kabupaten mana saja, karena kita baru dapat SK (Surat Keputusan) nya, sedangkan by name by address nanti akhir tahun diserahkan. Tapi BUMDes maju ini kami proyeksikan bergerak di sektor wisata ada, peternakan juga ada,” katanya.
Menurut dia, kehadiran BUMDes maju di tengah gampong tersebut akan memberi banyak dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena, BUMDes maju akan memberi kontribusi terhadap PADes.
Gampong di Aceh saat ini, lanjut dia, lebih banyak menunggu dana transfer dari pemerintah kabupaten maupun pusat. Maka dengan adanya BUMDes maju, diharapkan sumber pendapatan untuk APBDes tidak semata-mata dari dana transfer pemerintah, tapi juga dari hasil usaha sendiri melalui BUMDes.
“Makanya kita terus dorong BUMDes maju ini lebih banyak di Aceh, supaya kontribusi terhadap PADes akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Di samping itu, dia menilai, dengan lebih banyak terciptanya BUMDes maju, maka juga akan menciptakan kemandirian fiskal di gampong. Apabila sewaktu-waktu tidak ada lagi dana desa dari pemerintah, maka gampong sudah mandiri dari penghasilan sendiri melalui lembaga ekonomi gampong.
Karena, dia melanjutkan, kalau BUMDes berkembang, sudah ada kontribusi untuk gampong tapi masih sedikit dibanding dengan potensi desa yang jauh lebih besar. Lalu kalau BUMDes rintisan dan tumbuh, memang belum ada kontribusi apapun buat desa.
“Kalau (BUMDes) maju, dia sudah masuk ke PADes. Jadi mudah-mudahan seperti di Jawa ada desa yang (pendapatan BUMDes) sudah Rp5 miliar per tahun, ada Rp10 miliar per tahun, bahkan kalau tidak ada lagi dana desa, maka mereka sudah mandiri,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Saat ini sudah ada 30 BUMDes di Aceh yang bergerak ke maju. Kalau 2022 dulu belum ada, paling banyak itu BUMDes berkembang,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2023 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional skala desa, dan fokus intervensi melalui pengembangan BUMDes.
“Kita menjadikan BUMDes ini sebagai hal utama pemulihan ekonomi, karena kita berharap ke depan desa ini mandiri dari sisi ekonomi, hanya dari dana desa tapi ada Pendapatan Asli Desa (PADes),” katanya.
Ia mengatakan saat ini tercatat ada 6.247 BUMDes dari total 6.495 gampong di seluruh Aceh. Di antaranya sekitar 2.400 an BUMDes berstatus rintisan, 3.304 BUMDes tumbuh, 461 BUMDes berkembang dan baru di tahun ini, Aceh memiliki 30 BUMDes dengan kategori maju.
“Kita belum tahu sebar BUMDes maju ini di kabupaten mana saja, karena kita baru dapat SK (Surat Keputusan) nya, sedangkan by name by address nanti akhir tahun diserahkan. Tapi BUMDes maju ini kami proyeksikan bergerak di sektor wisata ada, peternakan juga ada,” katanya.
Menurut dia, kehadiran BUMDes maju di tengah gampong tersebut akan memberi banyak dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena, BUMDes maju akan memberi kontribusi terhadap PADes.
Gampong di Aceh saat ini, lanjut dia, lebih banyak menunggu dana transfer dari pemerintah kabupaten maupun pusat. Maka dengan adanya BUMDes maju, diharapkan sumber pendapatan untuk APBDes tidak semata-mata dari dana transfer pemerintah, tapi juga dari hasil usaha sendiri melalui BUMDes.
“Makanya kita terus dorong BUMDes maju ini lebih banyak di Aceh, supaya kontribusi terhadap PADes akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Di samping itu, dia menilai, dengan lebih banyak terciptanya BUMDes maju, maka juga akan menciptakan kemandirian fiskal di gampong. Apabila sewaktu-waktu tidak ada lagi dana desa dari pemerintah, maka gampong sudah mandiri dari penghasilan sendiri melalui lembaga ekonomi gampong.
Karena, dia melanjutkan, kalau BUMDes berkembang, sudah ada kontribusi untuk gampong tapi masih sedikit dibanding dengan potensi desa yang jauh lebih besar. Lalu kalau BUMDes rintisan dan tumbuh, memang belum ada kontribusi apapun buat desa.
“Kalau (BUMDes) maju, dia sudah masuk ke PADes. Jadi mudah-mudahan seperti di Jawa ada desa yang (pendapatan BUMDes) sudah Rp5 miliar per tahun, ada Rp10 miliar per tahun, bahkan kalau tidak ada lagi dana desa, maka mereka sudah mandiri,” ujarnya.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023