Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar menyatakan bahwa masyarakat adat di Aceh sangat mendukung kegiatan investasi yang bertujuan untuk pembangunan daerah.
"Masyarakat adat Aceh yang berada di bawah masing-masing struktur adat sangat mendukung kegiatan investasi di berbagai bidang," kata Tgk Malik Mahmud Al Haythar, di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh saat menjadi pembicara pada forum Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (Agasid) 2023 yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
Wali Nanggroe menyampaikan, berbicara tentang upaya pembangunan di Aceh, itu tidak terlepas dari berbagai perangkat adat istiadat yang telah tersusun dengan sistematis, dan masih terus bertahan selama ratusan tahun lamanya.
Di era sekarang ini, kata Tgk Malik, perangkat adat yang dahulunya merupakan bagian dari struktur kerajaan Aceh, juga telah diakui sebagai hukum positif melalui Qanun Aceh dan Reusam Wali Nanggroe Aceh.
Dalam prakteknya, segala kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kawasan seperti hutan, perkebunan, sawah, laut, tidak terlepas dari aturan-aturan adat di bawah struktur adat masing-masing.
“Di kawasan hutan kita mengenal adanya Panglima Uteun (pemimpin hutan). Di persawahan ada Keujruen Blang (Pemimpin adat di sawah), dan untuk kelautan dikoordinir oleh Lembaga Panglima Laot (laut),” ujarnya.
Tgk Malik menjelaskan, keberadaan struktur adat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat itu telah ikut membawa peradaban Aceh di masa dahulu menuju puncak kegemilangan dalam berbagai bidang.
Karena kesadaran akan hal itu, maka hingga saat ini Aceh tetap mempertahankan keberadaan lembaga pemerintahan adat, dengan memegang teguh nilai dari masing-masing komunal.
Dirinya menegaskan, selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk membuka komunikasi dengan para investor, baik di tingkat nasional, di kawasan Asia, hingga ke Eropa. Seluruh kegiatan itu selalu mendapat dukungan dari para pimpinan lembaga adat di Aceh.
“Mereka sepakat dengan apapun kegiatan investasi, asalkan tetap menjunjung tinggi adat istiadat di Aceh, dan ramah terhadap lingkungan," katanya.
Dalam kesempatan ini, Wali Nanggroe juga mengingatkan, jika dilakukan dengan benar, investasi tentunya bisa memberikan dampak positif. Meski demikian, juga perlu adanya upaya antisipasi agar tidak timbul dampak negatif terutama terkait investasi sektor sumber daya alam.
“Kedua kemungkinan itu harus menjadi bahan kajian kita semua, baik oleh pemegang kebijakan maupun investor. Seluruh kegiatan investasi harus melalui konsultasi dan partisipasi aktif dengan masyarakat adat,” demikian Tgk Malik Mahmud.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Masyarakat adat Aceh yang berada di bawah masing-masing struktur adat sangat mendukung kegiatan investasi di berbagai bidang," kata Tgk Malik Mahmud Al Haythar, di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh saat menjadi pembicara pada forum Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (Agasid) 2023 yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
Wali Nanggroe menyampaikan, berbicara tentang upaya pembangunan di Aceh, itu tidak terlepas dari berbagai perangkat adat istiadat yang telah tersusun dengan sistematis, dan masih terus bertahan selama ratusan tahun lamanya.
Di era sekarang ini, kata Tgk Malik, perangkat adat yang dahulunya merupakan bagian dari struktur kerajaan Aceh, juga telah diakui sebagai hukum positif melalui Qanun Aceh dan Reusam Wali Nanggroe Aceh.
Dalam prakteknya, segala kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kawasan seperti hutan, perkebunan, sawah, laut, tidak terlepas dari aturan-aturan adat di bawah struktur adat masing-masing.
“Di kawasan hutan kita mengenal adanya Panglima Uteun (pemimpin hutan). Di persawahan ada Keujruen Blang (Pemimpin adat di sawah), dan untuk kelautan dikoordinir oleh Lembaga Panglima Laot (laut),” ujarnya.
Tgk Malik menjelaskan, keberadaan struktur adat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat itu telah ikut membawa peradaban Aceh di masa dahulu menuju puncak kegemilangan dalam berbagai bidang.
Karena kesadaran akan hal itu, maka hingga saat ini Aceh tetap mempertahankan keberadaan lembaga pemerintahan adat, dengan memegang teguh nilai dari masing-masing komunal.
Dirinya menegaskan, selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk membuka komunikasi dengan para investor, baik di tingkat nasional, di kawasan Asia, hingga ke Eropa. Seluruh kegiatan itu selalu mendapat dukungan dari para pimpinan lembaga adat di Aceh.
“Mereka sepakat dengan apapun kegiatan investasi, asalkan tetap menjunjung tinggi adat istiadat di Aceh, dan ramah terhadap lingkungan," katanya.
Dalam kesempatan ini, Wali Nanggroe juga mengingatkan, jika dilakukan dengan benar, investasi tentunya bisa memberikan dampak positif. Meski demikian, juga perlu adanya upaya antisipasi agar tidak timbul dampak negatif terutama terkait investasi sektor sumber daya alam.
“Kedua kemungkinan itu harus menjadi bahan kajian kita semua, baik oleh pemegang kebijakan maupun investor. Seluruh kegiatan investasi harus melalui konsultasi dan partisipasi aktif dengan masyarakat adat,” demikian Tgk Malik Mahmud.
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023