Legislator: Jika dibiarkan BUMD Fajar Selatan bermasalah

Tapaktuan (Antara) - Anggota DPRK Aceh Selatan meminta Bupati HT Sama Indra segera mereduksi cara kerja para pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fajar Selatan, karena jika terus dibiarkan perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan masaalah.

"Kami sependapat dengan temuan tim Pansus III bahwa penyertaan modal untuk BUMD Fajar Selatan sementara dihentikan dulu sebelum ada perbaikan yang memenuhi exspektasi lembaga yang berkompeten, sekalipun ini adalah amanah qanun," kata Ketua Komisi-C DPRK Aceh Selatan Tgk Adi Zulmawar kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat.

Legislator dari Fraksi Partai Aceh (PA) ini menyatakan sesuai amanah qanun besaran dana yang dikucurkan ke perusahaan daerah itu senilai Rp5 miliar namun sejauh ini baru dikucurkan sekitar Rp3 miliar dalam dua tahap.

"Tahap pertama Rp200 juta dan tahap kedua Rp2,8 miliar. Jadi yang perlu dihentikan ke depannya adalah  lanjutan penyertaan modal tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, laporan Pansus III DPRK Aceh Selatan menyangkut hal ini melalui pelapornya Masridha,ST menyebutkan laporan yang diberikan Direksi BUMD Fajar Selatan dalam rapat kerja dengan tim pansus begitu banyak, namun laporan-laporan tersebut belum maksimal dan terkesan tidak berkualitas. Bahkan laporan dari kantor-kantor cabang belum diterima tim sampai saat ini.

"Kami menyayangkan jawaban direksi yang mengakui laporan yang dibuat belum sempurna karena tidak dikerjakan oleh akuntan ahli yang tidak dimiliki BUMD dimaksud," beber Masridha selaku Ketua Tim Pansus.

Ia meminta BUMD Fajar Selatan membenahi kelemahan dan kekurangannya secara professional.

Sementara itu, isu yang berkembang terkait persoalan ini, seperti diutarakan oleh sumber yang layak dipercaya mengindikasikan adanya pengkondisian pada laporan BUMD tersebut.

Bupati HT Sama Indra menyatakan, pihaknya akan terus memantau perbaikan yang dilakukan oleh BUMD Fajar Selatan terhadap rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

"Sedangkan penyertaan modal untuk tahun 2017 sampai saat ini memang belum disalurkan dan bahkan memang tidak dianggarkan lagi," tegas Sama Indra.