Aceh Barat gencarkan kegiatan Musrenbang 2018

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh akan terus menggencarkan kegiatan musyawarah rencana pembangunan(musrenbang) kecamatan untuk menjaring aspirasi masyarakat dari bawah hingga ke tingkat nasional.

Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Bappeda Aceh Barat H T Ahmad Dadek, di Meulaboh, Senin, menyampaikan, melalui upaya demikian dapat menghasilkan perencanaan yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat daerah itu.

"Kita harapkan mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik serta mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan ini untuk menjaring aspirasi bottom-up dari mulai gampong/desa hingga ketingkat nasional," sebutnya.

Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Arongan Lambalek tahun anggaran 2018 yang dihadiri peserta dari DPRK, unsur muspida, muspika, aparat desa, UPTD Puskesmas, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Ahmad Dadek menyampaikan, melalui musrenbang maka akan dapat menyeap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung sehingga mencapai sasaran sendi pembangunan daerah sebagaimana diharapkan.

Kegiatan rutin tersebut merupakan upaya pemerintah guna membahas dan menyepakati langkah-langkah program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan gampong.

"Untuk itu, kami mengharapkan terhadap jenis-jenis usulan yang diajukan hendaknya bersifat menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas, bukan hanya untuk kepentingan atau keuntungan satu atau dua gampong saja," tegasnya.

Dengan demikian lanjutnya, diharapkan masyarakat bersama-sama menentukan usulan-usulan prioritas untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

Dadek menjelaskan, belum lama ini Aceh Barat juga telah melaksanakan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas di 12 kecamatan, dimana usulan-usulan yang telah disampaikankan, akan dibawa lebih lanjut ketingkat pembahasan selanjutnya.

Mulai tahun 2017 ini, Pemkab Aceh Barat akan melaksanakan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas tingkat kabupaten yang diikuti oleh utusan setiap kecamatan, hal itu merupakan perhatian serius pemda dalam penyetaraan mendapat kesempatan sama.

"Ini merupakan perhatian serius bagi kami, sehingga laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia maupun penyandang disabilitas mendapat posisi yang sama dimata pemerintah dan menerima manfaat atas pembangunan," imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan, telah tersedia anggaran dana desa pada tahun anggaran 2017 ini sekitar Rp1 miliar atau Rp900 juta per desa diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berskala gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada kesempatan itu disampaikan, setiap masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab guna melaksanakan dan menegakkan syariat Islam di lingkungan masing-masing, kemudian hendaknya menjadi perhatian aparat desa sebagai motor penggeraknya.

"Untuk itu diperlukan kepedulian kita semua sehingga penegakkan syariat islam bukan hanya sekedar slogan atau semboyan belaka," katanya menambahkan.