FSP BUMN : Penegak hukum harus usut pembobolan BTN

Jakarta (ANTARA Aceh) - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono menyatakan aparat penegak hukum harus mengusut tuntas adanya pembobolan uang nasabah Bank BTN di Banyuwangi senilai Rp6 miliar oleh bagian marketing bank tersebut.

"Ini suatu keanehan marketing memiliki 'password', tidak mungkin dia lakukan sendiri," katanya Arief yang juga Ketua DPP Gerindra itu kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan pasti ada aktornya ada sebuah komplotan besar. "Ini kasus yang serius," katanya.

Di sejumlah laman, Fajar Aryo Wicaksono (28) yang membawa kabur uang nasabah Bank BTN Banyuwangi sebesar Rp6 miliar berhasil ditangkap.

Tentunya Bank BTN harus bertanggung jawab mengingat uang tersebut milik nasabah, secara tidak langsung kejadian tersebut telah membuat citra buruk bank milik pemerintah tersebut. Selama ini, Bank BTN termasuk perbankan yang berkelaas dan sudah mendapatkan IPO.

Jika tidak segera ungkap tuntas, kata dia, dikhawatirkan akan bisa menjatuhkan harga saham bank tersebut di pasar modal.

Ia juga menyoroti adanya informasi mengenai pejabat BTN terindikasi menjadi investor dan leader dari Koperasi Pandawa. "Ini merupakan kejahatan perbankan baru, harus diusut tuntas juga keterlibatan semua pihak," katanya.

Karena itu, ia mengharapkan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk mengungkap kasus Koperasi Pendawa tersebut dengan membentuk tim.

"Menteri BUMN dan OJK harus juga membuat tim investigasi terkait kasus Pandawa itu," katanya.

Serta direksi Bank BTN harus bertanggung jawab atas banyaknya kasus yang menimpa bank yang diamanatkan memberikan kredit perumahan rakyat itu.

FSP BUMN sendiri sampai sekarang baru sebatas memperingati pihak direksi Bank BTN agar memperbaiki kondisi tersebut. "Rencananya kami juga akan mengirimkan surat kepada Presiden RI, Menteri BUMN, OJK, mengenai kondisi Bank BTN tersebut," katanya.