Aliansi buruh Aceh melaksanakan aksi solidaritas menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) kepada Pemerintah Aceh sebesar 15 persen untuk tahun 2024 nanti.
"Tuntutan kita yang paling utama adalah Gubernur Aceh menetapkan kenaikan UMP Aceh 2024 sebesar 15 persen," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aceh Habibi Inseun, di Banda Aceh, Senin.
Sebagai informasi, UMP Aceh pada 2023 mencapai Rp3,4 juta, dan buruh Aceh kembali menuntut kenaikan 15 persen untuk tahun depan.
Baca juga: UMP Aceh 2023 naik 7,8 persen
Tuntutan tersebut, kata Habibi, perlu dipertimbangkan karena adanya kenaikan harga barang seperti beras dan sembako lainnya. Apalagi, kondisinya UMP Aceh tidak mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Bahkan, tahun lalu hanya terjadi kenaikan Rp1.000. Maka dari itu para pekerja buruh dari berbagai industri di Aceh meminta Pemerintah Aceh dan legislatif memperhatikan kondisi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.
"Karena itu, tidak ada kata lain untuk menyeimbangkan daya beli masyarakat, harus dinaikan UMP sekurang-kurangnya 15 persen," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Habibi meminta pemerintah harus melihat kondisi karyawan yang selama ini bekerja, mengingat banyak dari buruh mendapatkan upah di bawah UMP Rp3,4 juta.
"Bahkan ada yang mendapatkan upah di bawah UMP Rp3,4 juta. Maka kami memperjuangkan agar UMP dinaikan menjadi Rp3,9 juta sesuai kebutuhan hidup layak," kata Habibi.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh Akmil Husen menyatakan pada dasarnya sependapat dengan para buruh untuk menaikan UMP tahun depan.
Namun, terdapat regulasi yang mengatur terkait upah buruh tersebut, karena itu ia mengajak para pekerja untuk berjuang bersama hingga ke pemerintah pusat.
"Peraturan pemerintah juga melibatkan dewan pengupahan nasional dalam penentuan skala upah," katanya.
Akmil menuturkan, Disnaker Aceh di setiap Rakornas selalu menyuarakan hal-hal seperti ini, bukan hanya Aceh, banyak juga provinsi yang lainnya. Karena itu, mari berjuang bersama.
"Kita harus menempuh hal ini melalui Pemerintah Pusat, baik serikat pekerja maupun serikat buruh, bisa sampaikan harapan yang kita inginkan," demikian Akmil Husen.
Baca juga: Penyaluran BLT salah satu solusi atasi masalah minyak goreng
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Tuntutan kita yang paling utama adalah Gubernur Aceh menetapkan kenaikan UMP Aceh 2024 sebesar 15 persen," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aceh Habibi Inseun, di Banda Aceh, Senin.
Sebagai informasi, UMP Aceh pada 2023 mencapai Rp3,4 juta, dan buruh Aceh kembali menuntut kenaikan 15 persen untuk tahun depan.
Baca juga: UMP Aceh 2023 naik 7,8 persen
Tuntutan tersebut, kata Habibi, perlu dipertimbangkan karena adanya kenaikan harga barang seperti beras dan sembako lainnya. Apalagi, kondisinya UMP Aceh tidak mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Bahkan, tahun lalu hanya terjadi kenaikan Rp1.000. Maka dari itu para pekerja buruh dari berbagai industri di Aceh meminta Pemerintah Aceh dan legislatif memperhatikan kondisi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.
"Karena itu, tidak ada kata lain untuk menyeimbangkan daya beli masyarakat, harus dinaikan UMP sekurang-kurangnya 15 persen," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Habibi meminta pemerintah harus melihat kondisi karyawan yang selama ini bekerja, mengingat banyak dari buruh mendapatkan upah di bawah UMP Rp3,4 juta.
"Bahkan ada yang mendapatkan upah di bawah UMP Rp3,4 juta. Maka kami memperjuangkan agar UMP dinaikan menjadi Rp3,9 juta sesuai kebutuhan hidup layak," kata Habibi.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh Akmil Husen menyatakan pada dasarnya sependapat dengan para buruh untuk menaikan UMP tahun depan.
Namun, terdapat regulasi yang mengatur terkait upah buruh tersebut, karena itu ia mengajak para pekerja untuk berjuang bersama hingga ke pemerintah pusat.
"Peraturan pemerintah juga melibatkan dewan pengupahan nasional dalam penentuan skala upah," katanya.
Akmil menuturkan, Disnaker Aceh di setiap Rakornas selalu menyuarakan hal-hal seperti ini, bukan hanya Aceh, banyak juga provinsi yang lainnya. Karena itu, mari berjuang bersama.
"Kita harus menempuh hal ini melalui Pemerintah Pusat, baik serikat pekerja maupun serikat buruh, bisa sampaikan harapan yang kita inginkan," demikian Akmil Husen.
Baca juga: Penyaluran BLT salah satu solusi atasi masalah minyak goreng
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023