Guru terpencil di Singkil ancam baikot ujian nasional

Singkil (ANTARA Aceh) - Ratusan guru terpencil di Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil mengancam memboikot ujian nasional bila pemerintah belum merespon tunjangan guru di daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T).

"Kami akan tetap melakukan mogok mengajar bahkan kami tidak segan-segan memboikot UN di dua kecamatan kepulauan ini jika belum ada kejelasan dari pemerintah," kata sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Pulau Banyak, Syaripuddin di Pulau Banyak, Jumat.        

Aksi mogok kali ini ditandai dengan berkumpulnya para terpencil itu di SMA Negeri Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak.

Para guru tetap melakukan mogok bahkan tetap mengancam boikot UN yang sebentar lagi digelar secara nasional, sambil berteriak, "Apa alasannya kami dinyatakan daerah berkembang sehingga tidak terdaftar sebagai guru 3T."

    

"Aneh saja kata Guru Garis Depan (GGD) dan Guru (SM3T) didatangkan ke kepulauan sementara kepulauan tidak ditetapkan sebagai daerah terpencil, ada apa ini," tegas dia.

Sedangkan dua sekolah yang dinyatakan tertinggal di kepulauan ini hanya SD Negeri Ujung Sialit dan SD Negeri Suka Makmur, Kecamatan Pulau Banyak Barat.

"Kami meminta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan turun ke daerah kami ini, selain itu kepada Kementrian Perdesaan agar merevisi kembali daerah daerah tertinggal, dan terakhir kami meminta kepada Kemendikbud agar merujuk SK Bupati tentang penetapan daerah tertinggal," katanya.

Syarifuddin  menuturkan, belum ada satu pun pejabat terkait yang mendatangi mereka di Kepulauan Banyak, selain itu mereka melakukan gantung baju PGRI sebagai kekecewaan tidak bisa menyejahterakan guru terpencil.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil M Najur berusaha menenangkan situasi atas protes para guru-guru itu, dan meminta mereka untuk bersabar dan tetap mengajar sebagaimana mestinya.

"Jangan sampai memboikot UN, kasihan anak-anak didik," tuturnya.

Najur meminta para guru menahan diri. "Saya memahami apa yang dirasakan guru-guru kepulauan ini," katanya.

Najur mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Insya Allah hari Senin (10/4), DPRK melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP).

Dia meminta agar berdoa semoga harapan guru-guru kepulauan ditanggapi dengan bijak.

"Kami sudah banyak makan janji-janji oleh pemerintahan tapi tidak pernah diperdulikan harapan kami, kami juga punya 2 perwakilan DPRK dari kepulauan ini, namun tidak bisa memperjuangkan nasib kami," kata salah satu dari mereka.

Najur kembali berusaha menenangkan dan agar bersabar, karena dirinya akan memperjuangkan keluhan para guru ke Kementerian bersama pihak-pihak terkait.