Aceh Selatan terapkan Simda berbasis online

Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Pemkab Aceh Selatan menerapkan Sistem Layanan Informasi Managemen Keuangan Daerah (Simda) berbasis online, sehingga seluruh pengurusan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui internet.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra pada sosialisasi program aplikasi Simda SP2D dan SPM berbasis online di Tapaktuan, Jumat mengatakan, penerapan sistem pengelolaan keuangan khususnya SP2D dan SPM berbasis online sekarang ini memang sudah menjadi kebutuhan mendesak.

Sitem itu, juga mampu mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecurangan penyimpangan anggaran, karena melalui aplikasi berbasis online tersebut seluruh transaksi keuangan dari masing-masing SKPD dengan BPKD dapat lebih transparan dan akuntable bahkan bisa dikontrol langsung oleh pimpinan daerah dalam hal ini bupati dari manapun dia berada.

"Jika selama ini dalam mengurus SP2D dan SPM pihak bendahara SKPD harus datang langsung ke kantor BPKD, maka dengan telah diterapkan aplikasi baru tersebut seluruh tagihan SP2D dan SPM bisa dikirim via online sehingga nantinya tidak ada istilah lagi tidak bisa mencairkan anggaran hanya gara-gara kepala SKPD atau bendaharanya sedang diluar daerah," ujar dia.

Bahkan ke depanya juga tidak ada mengenal lagi istilah uang pelicin dalam pengurusan pencairan anggaran sebab proses pengurusan sudah berlaku nomor antri sesuai yang telah terekam dalam aplikasi, sehingga siapa yang lebih dulu memasukkan berkas maka dialah yang lebih dulu diproses, tanpa kecuali sebab jika dipaksakan maka akan ditolak oleh aplikasi, papar Diva.

Untuk menghindari terjadinya pembobolan atau pemalsuan dokumen, lanjut Diva, maka aplikasi yang ditanam dalam perangkat komputer di masing-masing SKPD tersebut, hanya dua orang yang boleh mengetahui passwordnya yakni Pengguna Anggaran (PA) atau dalam hal ini Kepala SKPD dan bendaharanya.

Bahkan untuk menghindari permasalahan jika sewaktu-waktu terjadi persoalan antara PA dengan bendahara, maka PA tersebut juga diajari cara atau teknik penggantian password.

"Meskipun jalur pengiriman SP2D dan SPM antara SKPK dengan BPKD sudah berbasis online, tapi ketika sudah sampai di BPKD seluruh berkas tersebut tetap diverifikasi ulang kembali. Dan terhadap pencairan anggaran dari BPKD ke Perbankan tetap masih dengan pola lama seperti biasa, jelasnya.

Menariknya lagi, tambah Diva, program aplikasi berbasis online yang dirancang secara khusus tersebut tidak saja bisa dioperasikan melalui perangkat komputer, labtop maupun notebook, tapi juga bisa di perasikan melalui perangkat telepone genggam (handphone) cerdas yang sudah menggunakan aplikasi android atau IOS.

Untuk tahap awal ini, kata Diva, pihaknya masih melakukan uji coba di delapan SKPD, yakni Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), RSUD Yulidin Away Tapaktuan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Syariat Islam.

"Sedangkan pada tahap kedua nanti kami menargetkan seluruh SKPD di lingkup Pemkab Aceh Selatan sudah menerapkan aplikasi Simda SP2D dan SPM berbasis online tersebut, sedangkan untuk jajaran kecamatan kami menargetkan pada tahap dua nanti kantor Camat Tapaktuan sudah bisa ikut serta sebagai contoh bagi kantor kecamatan lainnya," papar Diva.

Sedangkan terkait kekhawatiran beberapa Kepala SKPD terkait masih minimnya staf yang menguasai IT termasuk masih minimnya ketersediaan fasilitas, Diva mengatakan terkait kapasitas internet di kantor BPKD yang masih dinilai kurang sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses tagihan SP2D dan SPM dari masing-masing SKPD.

Dia berjanji segera akan menambah kapasitas internet agar mampu mengakses jaringan lebih cepat.

Termasuk kekhawatiran terkait ketersediaan tenaga IT di masing-masing SKPD yang masih kurang, Diva mengatakan pihaknya siap mengajarkan IT terhadap para staf khususnya bendahara dimasing-masing SKPD tersebut.

Tidak  hanya terkait IT, kata Diva, pihaknya juga siap mengajarkan para bendahara SKPD tersebut terkait pembukuan akuntansi sehubungan telah dibukanya klinik akuntansi di dinas tersebut.

"Berhubung kantor yang kami pimpin ini telah berganti menjadi badan, maka kami benar-benar bertindak sebagai fungsi koordinasi terkait pengelolaan anggaran. Kami membuka pintu kepada setiap SKPD yang masih belum memahami dalam pengelolaan anggaran daerah untuk berkonsultasi dengan kami," tegas Diva.

Hadir dalam acara sosialisasi itu Sekretaris daerah yang diwakili Asisten I Setdakab Erwiandi, Kepala Bappeda Mufti A Bakar, Kadis Pendidikan Martunis, Kepala Inspektorat Drs Rasyidin, Kepala Satpol PP dan WH Rahmatuddin, Kepala Kesbang Pol H Akmal Hilma, Kepala Badan Dayah Yahya Azmar, Kepala Perpustakaan dan Arsip Darwis, Kadis Pariwisata Halimatusakdiah serta sejumlah pejabat lainnya.