Legislator: Aceh sudah terbebas isolasi

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Anggota DPR Aceh Abdullah Saleh menilai pembangunan infrastruktur jalan menghubungkan 23 kabupaten/ kota di provinsi itu sudah berfungsi optimal dalam melancarkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

"Ada 14 ruas jalan di Aceh ini yang membuka isolasi atau menghubungkan Aceh antar wilayah sesama lain, termasuk jalan lingkar Simeulue yang setiap tahunnya terus diupayakan peningkatan," katanya di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu.

Politisi Partai Aceh (PA) dari daerah pemilihan (Dapil) barat selatan Aceh itu, beberapa hari terakhir turun ke Aceh Barat melakukan beberapa agenda politik seperti acara syukuran atas kemenangan Bupati Aceh Barat terpilih yakni H Ramli, MS.

Abdullah Saleh menuturkan, dibandingkan kondisi Aceh sebelum mendapat kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat, tidak semua daerah di Aceh terhubung dan tidak ada pilihan bagi masyarakat untuk mengunjungi daerah tertentu.

Pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi program prioritas pemerintah, hal itu terlihat dari dukungan ploting anggaran untuk peningkatan yang terus dilakukan, setiap tahun DPRA bersama Pemerintah Aceh mengesahkan anggaran Rp20 miliar-Rp30 miliar.

"Kondisi sekarang jauh berbeda dari kondisi dulu yang tidak ada pilihan pilihan jalan alternatif. Misalnya ketika jalan pantai ini terputus, dulu tidak ada alternatif jalan lain bisa dilalui, sekarang sudah bisa jalur Geumpang atau Beutong Ateuh," imbuhnya.

Peningkatan infrastruktur jalan terus dilakukan, sebab dana Otsus tidak bisa semuanya digunakan untuk satu objek pembangunan infrastruktur, karena pengelolaannya tidak boleh mengabaikan aspek keadilan terhadap pembangunan sosial, ekonomi masyarakat.

Ke 14 ruas jalan provinsi yang terus ditingkatkan tersebut sudah mencakupi atau menghubungkan antar wilayah dari barat selatan menuju tengah Aceh, kemudian dari tenggara menuju timur Aceh dan barat menuju pusat Pemerintah Provinsi Aceh.

Termasuk di dalamnya ada jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah lewat dana APBN seperti lintas Beutong Kabupaten Nagan Raya menuju Aceh Tenggah, kemudian banyak lainnya lintasan adalah tanggung jawab provinsi.

"Jadi soal adanya longsor seperti jalan Meulaboh-Geumpang, kemudian Beutong-Tekengon, memang jalan lintasan itu rawan longsor, tapi upaya penanganan terus diilakukan, peningkatannya juga terus dilakukan dan kita kawal," katanya menambahkan.