Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur akan menerapkan mata pelajaran muatan lokal di antaranya Bahasa Aceh di 445 sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) di kabupaten tersebut.
Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur Alauddin di Aceh Timur, Selasa, mengatakan untuk menerapkan mata pelajaran muatan lokal tersebut di sekolah perlu adanya peraturan bupati atau qanun.
"Kami sudah sepakat ke depan akan buat usulan perbup tentang muatan lokal. Isi muatan lokal ini mata pelajaran seperti Bahasa Aceh, tulisan Arab Melayu, baca tulis Al Quran, dan lainnya," kata Alauddin.
Pernyataan tersebut disampaikan Alauddin pada focus group discussion (FGD) tentang kedudukan muatan lokal dalam kurikulum merdeka dan implementasi di Kabupaten Aceh Timur.
Dia mengatakan pengusulan muatan lokal atau mulok menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah sesuai dengan Program Kurikulum Merdeka. Langkah ini tentu memberikan ruang kearifan lokal daerah untuk dipelajari siswa.
"Jadi, tujuan diterapkan pelajaran mulok ini seperti Bahasa Aceh agar tidak hilang, seperti yang terjadi di Simeulue yang sudah hilang bahasa lokalnya," kata Alauddin.
Oleh karenanya, pihaknya nanti akan membuat tim perumus kurikulum untuk mulok. Tujuan kurikulum mulok Aceh ini juga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai islami yang relevan dengan keistimewaan dan kekhususan dalam bingkai syariat islam.
"Harapan kami semoga semua pihak mendukung agar lahirnya perbup ini. Karena Bahasa Aceh perlu diselamatkan dengan cara dimasukkan ke kurikulum dan diajarkan kepada anak-anak sekolah," kata Alauddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Saiful Basri mengatakan muatan lokal tersebut masih bersifat integrasi di mata pelajaran lain dan belum bersifat sendiri.
"Belum ada. Sebab, kami belum membuat rencana pembelajaran atau silabus. Oleh karenanya dalam FGD ini bersama MPA dan semua jajaran ke depannya harus ada mata pelajaran mulok, misalkan Bahasa Aceh atau yang lainnya untuk dibuat silabus, lalu ditetapkan dalam peraturan bupati," katanya.
Saiful Basri mengatakan peraturan bupati juga mengatur jumlah belajar muatan lokal tersebut dan kemudian diusulkan masuk data pokok pendidikan yang diakui secara nasional.
"Sebenarnya, muatan lokal Bahasa Aceh ini penting karena selama ini kami melihat di Aceh Timur sudah sangat langka penggunaan Bahasa Aceh dalam berkomunikasi sehari-hari. Maka, perlu diterapkan di sekolah agar tidak hilang kearifan lokal," kata Saiful Basri.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur Alauddin di Aceh Timur, Selasa, mengatakan untuk menerapkan mata pelajaran muatan lokal tersebut di sekolah perlu adanya peraturan bupati atau qanun.
"Kami sudah sepakat ke depan akan buat usulan perbup tentang muatan lokal. Isi muatan lokal ini mata pelajaran seperti Bahasa Aceh, tulisan Arab Melayu, baca tulis Al Quran, dan lainnya," kata Alauddin.
Pernyataan tersebut disampaikan Alauddin pada focus group discussion (FGD) tentang kedudukan muatan lokal dalam kurikulum merdeka dan implementasi di Kabupaten Aceh Timur.
Dia mengatakan pengusulan muatan lokal atau mulok menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah sesuai dengan Program Kurikulum Merdeka. Langkah ini tentu memberikan ruang kearifan lokal daerah untuk dipelajari siswa.
"Jadi, tujuan diterapkan pelajaran mulok ini seperti Bahasa Aceh agar tidak hilang, seperti yang terjadi di Simeulue yang sudah hilang bahasa lokalnya," kata Alauddin.
Oleh karenanya, pihaknya nanti akan membuat tim perumus kurikulum untuk mulok. Tujuan kurikulum mulok Aceh ini juga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai islami yang relevan dengan keistimewaan dan kekhususan dalam bingkai syariat islam.
"Harapan kami semoga semua pihak mendukung agar lahirnya perbup ini. Karena Bahasa Aceh perlu diselamatkan dengan cara dimasukkan ke kurikulum dan diajarkan kepada anak-anak sekolah," kata Alauddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Saiful Basri mengatakan muatan lokal tersebut masih bersifat integrasi di mata pelajaran lain dan belum bersifat sendiri.
"Belum ada. Sebab, kami belum membuat rencana pembelajaran atau silabus. Oleh karenanya dalam FGD ini bersama MPA dan semua jajaran ke depannya harus ada mata pelajaran mulok, misalkan Bahasa Aceh atau yang lainnya untuk dibuat silabus, lalu ditetapkan dalam peraturan bupati," katanya.
Saiful Basri mengatakan peraturan bupati juga mengatur jumlah belajar muatan lokal tersebut dan kemudian diusulkan masuk data pokok pendidikan yang diakui secara nasional.
"Sebenarnya, muatan lokal Bahasa Aceh ini penting karena selama ini kami melihat di Aceh Timur sudah sangat langka penggunaan Bahasa Aceh dalam berkomunikasi sehari-hari. Maka, perlu diterapkan di sekolah agar tidak hilang kearifan lokal," kata Saiful Basri.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024