Pemerintah Aceh merumuskan enam program prioritas pembangunan Aceh yang sudah disusun dalam rencana kerja pemerintah Aceh (RKPA) serta rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2025.
“Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Aceh 2025, maka kita telah merumuskan enam program prioritas," kata Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Bustami Hamzah saat menyerahkan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 kepada Ketua DPR Aceh, Zulfadli, di ruang Serbaguna DPRA, di Banda Aceh.
Bustami mengatakan, RKPA 2025 tersebut disusun dengan beberapa pendekatan perencanaan, baik secara teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Aceh.
Dirinya menyebutkan, adapun enam program prioritas pembangunan Aceh tersebut yakni memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian.
Kemudian, memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Lalu, pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi.
Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda.
Selanjutnya, memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan.
"Terakhir, memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas," ujarnya.
Baca juga: BPPA pulangkan empat warga Aceh kurang mampu dari Jakarta
Bustami menjelaskan, rancangan KUA dan rancangan PPAS 2025, disusun berdasarkan RKPA 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025.
Dirinya menuturkan, untuk membiayai enam program prioritas pembangunan Aceh 2025 itu, Pemerintah Aceh telah merencanakan besaran anggaran belanja Rp11 triliun dari pendapatan sebesar Rp10,8 triliun dan pembiayaan netto Rp209 miliar.
Maka dari itu, dirinya mengajak legislatif (DPR Aceh) dapat secara bersama-sama mencermati kembali semua program dan kegiatan dalam dokumen KUA dan PPAS 2025 yang telah diserahkan tersebut.
“Harapan kami, dalam menyusun APBA anggaran 2025 nantinya agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan dan penganggarannya. Sehingga benar-benar bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” demikian Bustami.
Baca juga: PON jadi media efektif untuk promosikan pariwisata Sabang
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
“Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Aceh 2025, maka kita telah merumuskan enam program prioritas," kata Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Bustami Hamzah saat menyerahkan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 kepada Ketua DPR Aceh, Zulfadli, di ruang Serbaguna DPRA, di Banda Aceh.
Bustami mengatakan, RKPA 2025 tersebut disusun dengan beberapa pendekatan perencanaan, baik secara teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Aceh.
Dirinya menyebutkan, adapun enam program prioritas pembangunan Aceh tersebut yakni memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian.
Kemudian, memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Lalu, pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi.
Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda.
Selanjutnya, memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan.
"Terakhir, memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas," ujarnya.
Baca juga: BPPA pulangkan empat warga Aceh kurang mampu dari Jakarta
Bustami menjelaskan, rancangan KUA dan rancangan PPAS 2025, disusun berdasarkan RKPA 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025.
Dirinya menuturkan, untuk membiayai enam program prioritas pembangunan Aceh 2025 itu, Pemerintah Aceh telah merencanakan besaran anggaran belanja Rp11 triliun dari pendapatan sebesar Rp10,8 triliun dan pembiayaan netto Rp209 miliar.
Maka dari itu, dirinya mengajak legislatif (DPR Aceh) dapat secara bersama-sama mencermati kembali semua program dan kegiatan dalam dokumen KUA dan PPAS 2025 yang telah diserahkan tersebut.
“Harapan kami, dalam menyusun APBA anggaran 2025 nantinya agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan dan penganggarannya. Sehingga benar-benar bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” demikian Bustami.
Baca juga: PON jadi media efektif untuk promosikan pariwisata Sabang
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024