Pemkab Aceh Barat luncurkan Kampung KB

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, meluncurkan secara simbolis Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai bentuk keseriusan dalam pengendalian kependudukan di daerah setempat.

Peluncuran dihadiri unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) di Pantai Ujung Karang, Desa Suak Indra Puri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis pagi.

"Peluncuran ini untuk menggerakan program kependudukan dan keluarga berencana, guna meningkatkan pelayanan kepada keluarga dan mengintegrasikan program lintas sektor dalam memberikan pelayanan," kata Bupati Alaidinsyah.

Ia menjelaskan, Kampung KB merupakan program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter. Adanya kampung KB akan dirasakan langsung manfaatnya, terutama masyarakat di wilayah kategori miskin, padat penduduk dan terpencil.

Di samping itu, kata Alaidinsyah, Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategi untuk mengimplementasikan prioritas program-program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di semua lini.

Pembangunan kependudukan tidak hanya berorentasi pada penekanan angka kelahiran, namun juga menyinergikan antara kuantitas, kualitas dan migrasi penduduk menjadi substansi dan kunci menghadapi era pembangunan.

Untuk itu, kata Alaidinsyah, apabila hal itu tidak dibenahi, maka efek yang akan timbul dapat menjangkau berbagai dimensi, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas.

"Jangan sampai dimensi-dimensi permasalahan tersebut muncul di Kabupaten Aceh Barat. Karena itu harus ada langkah nyata untuk mencegah lahirnya permasalahan demikian dalam pembangunan di masa depan," tegasnya.

Pemkab Aceh Barat juga memberikan penghargaan kepada BKKBN Provinsi Aceh, DP3AKB, Bappeda serta SKPK terkait di daerah itu yang telah menyukseskan selesainya buku "Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Aceh Barat".

Keberhasilan tersebut memberi kesempatan bagi dirinya sebagai kepala daerah menjadi pembicara untuk mempresentasikan di seminar nasional Hari Kependudukan Dunia tahun 2017 di Jakarta pada 31 Juli 2017.

"Kita patut bersyukur, Kabupaten Aceh Barat merupakan satu-satunya daerah yang telah menyelesaikan Qanun (perda) GDPK. Qanun ini dipakai ke depan untuk mengambil arah kebijakan pembangunan kependudukan," katanya.