Meulaboh (ANTARA Aceh) Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia akan membangun 481 unit rumah untuk pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asprin), Jante Frans, di Meulaboh, Rabu, menuturkan, Aceh menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan untuk program pemerintah membangun sejuta rumah pro rakyat.
"Di Aceh ada berkisar 70 ribu PNS yang terverifikasi yang harus mendapatkan rumah dalam program ini, khususnya Aceh Barat juga menjadi perhatian. Memang kalau diperhitungan dengan kabupaten/kota, jumlah yang dikembangkan ini belum cukup,"sebutnya.
Hal itu disampaikan pada acara sosialisasi dan pengisian formulir program pemerintah sejuta rumah untuk PNS, TNI - Polri, peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Aula Setdakab Aceh Barat.
Jante Frans, menyatakan, pemerintah menargetkan terbangun 1,5 juta rumah sejak tahun 2015 bergulirnya program tersebut, namun hingga kini yang baru terbangun berkisar 700.000 unit tersebar dihampir seluruh daerah di Indonesia.
Pembangunan rumah program tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dalam implementasinya kegiatan pembangunannya menemukan berbagai hambatan di lapangan dan keuangan.
"Sejak 2015 sudah berjalan, akan tetapi tersendat karena beberapa hal, pertama perbankan dan petanahan, sehingga seluruh Indonesia yang ditargetkan 1,5 juta belum tercapai, dua tahun lagi harus dikejar lebih 700 ribu unit harus terbangun,"sebutnya.
Terhadap TNI - Polri, meskipun secara internal kelembagaan sudah memiliki program pembangunan rumah, namun tidak membatasi bagi tentara dan polisi mendapatkan rumah tersebut, apalagi sudah ada kesepakatan ditingkat atas.
Sementara itu Bupati Aceh Barat, H Ramli, MS, disela membuka kegiatan tersebut menuturkan, dirinya membuka ruang bagi PNS di wilayah setempat untuk mengambil rumah tersebut, terutama bagi mereka yang memang belum memiliki rumah.
"Apalagi daerah Aceh Barat ini bekas tsunami, meskipun sudah banyak rumah terbangun, mungkin saja masih ada PNS yang belum miliki rumah. Tapi kalau sudah ada, untuk apa lagi, untuk menantupun mungkin bisa cari sendiri,"sebutnya.
Ramli, MS menyatakan, dirinya siap membantu menyelesaikan persoalan hambatan dalam kegiatan pembangunan seperti yang disampaikan, bahkan dirinya mengancam akan menarik investasi daerah pada bank lokal apabila tidak mau bekerjasama.
Hanya saja dia meminta, pemerintah juga melibatkan bank lokal yakni Bank Aceh, dengan demikian proses keuangan lebih mudah diselesaikan, semikian halnya persoalan pembebasan tanah, tidak perlu ditakutkan.
Pengembangan program sejuta rumah di Aceh Barat, akan dikerjakan 481 unit pembangunan rumah Grand Mitra Meurbo oleh PT Mitra Agung Indonesia, yang berkedudukan lokasi di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asprin), Jante Frans, di Meulaboh, Rabu, menuturkan, Aceh menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan untuk program pemerintah membangun sejuta rumah pro rakyat.
"Di Aceh ada berkisar 70 ribu PNS yang terverifikasi yang harus mendapatkan rumah dalam program ini, khususnya Aceh Barat juga menjadi perhatian. Memang kalau diperhitungan dengan kabupaten/kota, jumlah yang dikembangkan ini belum cukup,"sebutnya.
Hal itu disampaikan pada acara sosialisasi dan pengisian formulir program pemerintah sejuta rumah untuk PNS, TNI - Polri, peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Aula Setdakab Aceh Barat.
Jante Frans, menyatakan, pemerintah menargetkan terbangun 1,5 juta rumah sejak tahun 2015 bergulirnya program tersebut, namun hingga kini yang baru terbangun berkisar 700.000 unit tersebar dihampir seluruh daerah di Indonesia.
Pembangunan rumah program tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dalam implementasinya kegiatan pembangunannya menemukan berbagai hambatan di lapangan dan keuangan.
"Sejak 2015 sudah berjalan, akan tetapi tersendat karena beberapa hal, pertama perbankan dan petanahan, sehingga seluruh Indonesia yang ditargetkan 1,5 juta belum tercapai, dua tahun lagi harus dikejar lebih 700 ribu unit harus terbangun,"sebutnya.
Terhadap TNI - Polri, meskipun secara internal kelembagaan sudah memiliki program pembangunan rumah, namun tidak membatasi bagi tentara dan polisi mendapatkan rumah tersebut, apalagi sudah ada kesepakatan ditingkat atas.
Sementara itu Bupati Aceh Barat, H Ramli, MS, disela membuka kegiatan tersebut menuturkan, dirinya membuka ruang bagi PNS di wilayah setempat untuk mengambil rumah tersebut, terutama bagi mereka yang memang belum memiliki rumah.
"Apalagi daerah Aceh Barat ini bekas tsunami, meskipun sudah banyak rumah terbangun, mungkin saja masih ada PNS yang belum miliki rumah. Tapi kalau sudah ada, untuk apa lagi, untuk menantupun mungkin bisa cari sendiri,"sebutnya.
Ramli, MS menyatakan, dirinya siap membantu menyelesaikan persoalan hambatan dalam kegiatan pembangunan seperti yang disampaikan, bahkan dirinya mengancam akan menarik investasi daerah pada bank lokal apabila tidak mau bekerjasama.
Hanya saja dia meminta, pemerintah juga melibatkan bank lokal yakni Bank Aceh, dengan demikian proses keuangan lebih mudah diselesaikan, semikian halnya persoalan pembebasan tanah, tidak perlu ditakutkan.
Pengembangan program sejuta rumah di Aceh Barat, akan dikerjakan 481 unit pembangunan rumah Grand Mitra Meurbo oleh PT Mitra Agung Indonesia, yang berkedudukan lokasi di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017