Anggota Komisi V DPR RI Irmawan berjanji bakal terus mengupayakan kelanjutan pembangunan jembatan Pango Kota Banda Aceh dan jalan menuju Lamsayeun Kabupaten Aceh Besar yang sudah terhenti hingga 15 tahun lamanya.
"Kita tadi berkunjung ke jembatan Pango yang sudah dibangun sejak 15 tahun lalu, tetapi belum dilanjutkan pembangunannya karena keterbatasan dana," kata Irmawan di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Irmawan saat meninjau langsung jembatan penghubung Banda Aceh - Aceh Besar yang sudah terhenti pembangunannya sejak 2010, bersama Wali Kota Banda Aceh, Dirjen Bina Marga, tim BPJN, hingga anggota Komisi V DPR Aceh, Munawar Ngohwan.
Sebagai informasi, pembangunan jembatan Pango tersebut sebelumnya direncanakan tembus ke T Nyak Makam II/ Prof Ali Hasyimi sampai ke Gampong Lamsayeun, Aceh Besar, depan Kompleks Pendopo Wali Nanggroe, dengan panjang 2,8 Km x 45 meter.
Baca: Pasar modal bangun infrastruktur jalan dan kesehatan di Aceh
Salah satu kendala besar dalam proses kelanjutan pembangunan jembatan layang hingga jalan penghubung dua daerah tersebut adalah pembahasan lahan, yang belum diselesaikan hingga hari ini.
Karena itu, kata Irmawan, peninjuan mereka hari ini ke jembatan Pango tersebut sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU.
"Segera kita perjuangkan kelanjutannya, kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan itu akan kita lanjutkan pembangunan jembatan Pango itu," ujar Irmawan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV (bidang infrastruktur) DPR Aceh, Munawar Ngohwan menyampaikan bahwa persoalan ini juga telah disampaikan langsung dirinya saat melakukan pertemuan dengan Kementerian PU beberapa waktu lalu.
Kata dia, terkait pembebasan lahan kelanjutan pembangunan jembatan dan jalan tersebut hanya tersisa 577 meter lagi yang belum dibebaskan yakni melintasi desa Ajee Pagar Air, dan Meunasah Manyet.
Baca: Irmawan usul pembangunan jalan Inpres di kawasan sentra pertanian Aceh Besar
Untuk pembebasan lahan tersebut, lanjut dia, dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar lagi. Karena itu, diharapkan dukungan dari Banggar DPRA serta pemerintah Aceh dapat mengalokasikannya.
"Terkait anggaran ini sudah diusulkan lewat APBA perubahan 2025, tapi belum bisa karena anggaran terbatas. Dan kita coba lagi nanti di APBA murni 2026. Kita minta dukungan dari Ketua DPRA, Banggar, rekan-rekan komisi IV serta Pemprov Aceh," katanya.
Menurutnya, terhadap pembangunan jembatan Pango dan jalan tembus Aceh Besar yang diperkirakan membutuhkan dana Rp300 miliar ini dapat dilakukan dengan dua skema. Pertama, pembebasan lahan oleh pemerintah Aceh dan konstruksinya melalui APBN.
Kemudian, skema kedua dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Baca: Anggota DPR RI perjuangkan perluasan jalan menuju pintu tol Baitussalam
"Jadi mungkin bisa melanjutkan pembangunan jembatan Pango hingga jalan tembus Aceh Besar ini dengan dua skema tersebut. Karena anggaran yang dibutuhkan juga mencapai Rp300 miliar," tegas Munawar Ngohwan.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal berharap pembangunan jembatan ini segera berlanjut, apalagi kondisinya hari ini sudah banyak menelan korban akibat jembatannya terputus.
Illiza mengatakan, pemerintah Provinsi Aceh sudah mau memberikan anggaran terkait pembebasan lahan di sana. Sekarang, tinggal menunggu kebijakan dari Pemkab Aceh Besar menantu proses pembebasannya.
'"Harapannya kepada Bupati Aceh Besar, ini benar-benar konsen dalam hal pembebasan lahan, karena anggarannya nanti disiapkan oleh provinsi,"
"Kalau daerah (Aceh Besar) bisa membebaskan lahan, jembatan penyeberangan ini paling tidak sudah bisa direalisasikan," demikian IIliza Sa'aduddin Djamal.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2025