Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan Pemerintah (Formak) mengungkapkan penyaluran paket bantuan peralatan kerja tahun 2017 untuk masyarakat fakir miskin di Kabupaten Aceh Selatan diduga banyak yang tidak tepat sasaran.
"Program ini khusus diperuntukkan guna menunjang kegiatan usaha masyarakat fakir miskin. Namun yang kita sesalkan justru disinyalir banyak diterima masyarakat mampu," kata Ketua LSM Formak, Ali Zamzami kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis.
Paket bantuan yang terdiri dari alat tangkap ikan bagi nelayan, mesin jahit dan alat pembuat kue bagi home industri yang disalurkan Dinas Sosial Provinsi Aceh tersebut justru banyak diterima oleh masyarakat yang kehidupannya tergolong mampu.
Menurutnya, meskipun paket bantuan tersebut berasal dari Dinsos Provinsi Aceh, tapi calon penerima manfaat langsung ditentukan oleh Dinas Sosial Aceh Selatan.
Dia menilai, persoalan itu timbul karena proses verifikasi penerima bantuan di lapangan tidak dilakukan secara teliti dan cermat oleh pihak terkait.
Sayangnya lagi, sambung Ali Zamzami, berdasarkan informasi yang diterima, proses perekrutan dan verifikasi calon penerima bantuan justru tidak melibatkan petugas TKSK di masing-masing kecamatan.
Bahkan, Ali Zamzami menuding bahwa proses penyaluran paket bantuan peralatan kerja tersebut diduga kuat tidak tepat sasaran karena memang sudah diatur atau diarahkan oleh oknum pejabat tertentu untuk kepentingan politik menghadapi Pilkada 2018.
"Bisa jadi penerima bantuan ini memang sudah diarahkan untuk kepentingan oknum pejabat tertentu. Apalagi saat ini sudah mendekati Pilkada 2018," sesalnya.
Karena itu, LSM Formak meminta kepada Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Sosial segera mengevaluasi kembali calon penerima paket bantuan dimaksud, sehingga penerima bantuan untuk masyarakat fakir miskin itu benar-benar tepat sasaran.
"Masih banyak masyarakat yang berhak menerima paket bantuan tersebut di Aceh Selatan. Jangan manfaatkan masyarakat untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu," katanya.
Kepala Dinas Sosial Aceh Selatan, Musni Yakob membenarkan bahwa dalam waktu dekat akan disalurkan paket bantuan dalam bentuk barang peralatan kerja terhadap kelompok masyarakat miskin di daerah itu.
Namun menurutnya, paket bantuan tersebut akan disalurkan langsung oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Aceh, sedangkan pihaknya hanya sebatas memfasilitasi dan mendampingi.
"Kelompok masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut, langsung mengajukan proposal kepada Dinas Sosial Provinsi Aceh. Kemudian proposal itu dilakukan proses verifikasi oleh tim teknis Dinsos Provinsi Aceh dengan didampingi langsung petugas TKSK dimasing-masing kecamatan di Aceh Selatan," kata Musni Yakob.
Dia membantah tudingan yang menyebutkan proses perekrutan dan verifikasi calon penerima bantuan tidak melibatkan petugas TKSK.
Bahkan, untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, pihak Dinsos Provinsi Aceh juga merekrut dan menempatkan petugas pendamping di Aceh Selatan.
Dia menyebutkan, berdasarkan hasil verifikasi pihak Dinsos Aceh, paket bantuan yang akan disalurkan akhir bulan November atau paling telat pada bulan Desember 2017 tersebut, akan diterima oleh 114 kepala keluarga yang tersebar di 18 kecamatan.
Mereka terdiri dari 7 kelompok nelayan, 6 kelompok home industri menjahit dan 6 kelompok home industri pembuatan kue. Masing-masing kelompok berjumlah enam orang.
Musni Yakob memastikan bahwa masyarakat calon penerima bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, karena mereka langsung mengajukan proposal kepada Dinsos Aceh.
"Artinya bahwa surat proposal yang diajukan sudah dilengkapi surat pernyataan kurang mampu dari kepala desa masing-masing. Dan proposal itupun diverifikasi kembali oleh pihak terkait," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017
"Program ini khusus diperuntukkan guna menunjang kegiatan usaha masyarakat fakir miskin. Namun yang kita sesalkan justru disinyalir banyak diterima masyarakat mampu," kata Ketua LSM Formak, Ali Zamzami kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis.
Paket bantuan yang terdiri dari alat tangkap ikan bagi nelayan, mesin jahit dan alat pembuat kue bagi home industri yang disalurkan Dinas Sosial Provinsi Aceh tersebut justru banyak diterima oleh masyarakat yang kehidupannya tergolong mampu.
Menurutnya, meskipun paket bantuan tersebut berasal dari Dinsos Provinsi Aceh, tapi calon penerima manfaat langsung ditentukan oleh Dinas Sosial Aceh Selatan.
Dia menilai, persoalan itu timbul karena proses verifikasi penerima bantuan di lapangan tidak dilakukan secara teliti dan cermat oleh pihak terkait.
Sayangnya lagi, sambung Ali Zamzami, berdasarkan informasi yang diterima, proses perekrutan dan verifikasi calon penerima bantuan justru tidak melibatkan petugas TKSK di masing-masing kecamatan.
Bahkan, Ali Zamzami menuding bahwa proses penyaluran paket bantuan peralatan kerja tersebut diduga kuat tidak tepat sasaran karena memang sudah diatur atau diarahkan oleh oknum pejabat tertentu untuk kepentingan politik menghadapi Pilkada 2018.
"Bisa jadi penerima bantuan ini memang sudah diarahkan untuk kepentingan oknum pejabat tertentu. Apalagi saat ini sudah mendekati Pilkada 2018," sesalnya.
Karena itu, LSM Formak meminta kepada Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Sosial segera mengevaluasi kembali calon penerima paket bantuan dimaksud, sehingga penerima bantuan untuk masyarakat fakir miskin itu benar-benar tepat sasaran.
"Masih banyak masyarakat yang berhak menerima paket bantuan tersebut di Aceh Selatan. Jangan manfaatkan masyarakat untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu," katanya.
Kepala Dinas Sosial Aceh Selatan, Musni Yakob membenarkan bahwa dalam waktu dekat akan disalurkan paket bantuan dalam bentuk barang peralatan kerja terhadap kelompok masyarakat miskin di daerah itu.
Namun menurutnya, paket bantuan tersebut akan disalurkan langsung oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Aceh, sedangkan pihaknya hanya sebatas memfasilitasi dan mendampingi.
"Kelompok masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut, langsung mengajukan proposal kepada Dinas Sosial Provinsi Aceh. Kemudian proposal itu dilakukan proses verifikasi oleh tim teknis Dinsos Provinsi Aceh dengan didampingi langsung petugas TKSK dimasing-masing kecamatan di Aceh Selatan," kata Musni Yakob.
Dia membantah tudingan yang menyebutkan proses perekrutan dan verifikasi calon penerima bantuan tidak melibatkan petugas TKSK.
Bahkan, untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, pihak Dinsos Provinsi Aceh juga merekrut dan menempatkan petugas pendamping di Aceh Selatan.
Dia menyebutkan, berdasarkan hasil verifikasi pihak Dinsos Aceh, paket bantuan yang akan disalurkan akhir bulan November atau paling telat pada bulan Desember 2017 tersebut, akan diterima oleh 114 kepala keluarga yang tersebar di 18 kecamatan.
Mereka terdiri dari 7 kelompok nelayan, 6 kelompok home industri menjahit dan 6 kelompok home industri pembuatan kue. Masing-masing kelompok berjumlah enam orang.
Musni Yakob memastikan bahwa masyarakat calon penerima bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, karena mereka langsung mengajukan proposal kepada Dinsos Aceh.
"Artinya bahwa surat proposal yang diajukan sudah dilengkapi surat pernyataan kurang mampu dari kepala desa masing-masing. Dan proposal itupun diverifikasi kembali oleh pihak terkait," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017