Gubernur diminta realistis soal wacana kampus IPDN Aceh

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Aceh diminta lebih realistis dalam rekomendasi untuk penunjukan tempat wacana pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Aceh Besar, Rahmad Aulia S.Pdi di dampingi Bendahara Umum Ismairi IB. Menurut mereka, itu dinilai lebih penting daripada mempertahankan ego dan kepentingan sektoral sesaat.

Menurut mereka, biarlah tim penilai kelayakan dan kepatutan untuk menentukan daerah mana yang lebih cocok atau lebih srategis menjadi tempat pembangunan kampus IPDN tersebut.

"Kita sangat berharap rencana pembangunan kampus IPDN tersebut dapat segera terealisasi, dan untuk masalah tempat kita serahkan kepada tim penilai kelayakan dan kepatutan,'' katanya, dalam rilis, Selasa malam.

Memaksakan harus berada di wilayah tertentu, kata mereka, justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah tersendiri di kemudian hari.

''Seperti kita tahu, rencana pembangunan kampus IPDN itu sendiri, awalnya akan dibangun di Sabang. Hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Aceh sebelumnya dr Zaini Abdullah kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada  4 Juli 2014,'' katanya.

Saat itu, pembangunan kampus IPDN ini diharapkan dimulai pada 2015. Entah mengapa sampai ini belum terealisasi. Hingga akhirnya, kata mereka, pada 2017 ini pihak pemerintah dan IPDN malah kembali melakukan survei kelayakan dan kepatutan  daerah tujuan pembangunan kampus IPDN.

Tim survei IPDN meninjau dua lokasi terpisah sebagai calon lokasi pembangunan, masing-masing Kabupaten Aceh besar dengan lokasinya di Jantho dan Kabupaten Bireuen dengan lokasi di kawasan Cot Batee Geulungku.

Salah satu alasan pemilihan lokasi di Bireuen, sebut mereka, berdasarkan surat rekomendasi dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tertanggal 4 Desember 2017 tentang rekomendasi lokasi pembangunan kampus IPDN Regional Aceh.

Menurut mereka, menentukan lokasi pembangunan tersebut haruslah memenuhi beberapa aspek, di antaranya ketersediaan lahan yang memadai, memiliki fasilitas yang lengkap seperti ketersediaan air bersih, tenaga listrik, jaminan keamanan, fasilitas kesehatan dan tenaga pendidik.

''Kita berharap Gubernur dan Pemerintah Aceh khususnya, mendukung penuh upaya pendirian kampus IPDN Regional Aceh, dengan lokasi sesuai kelayakan dan kepatutan, bukan karena sebatas keinginan semata,'' demikian tulisnya.