Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Ketua Panwaslu Aceh Selatan, Baiman Fadhli SH mengemukakan, ada perbedaan signifikan dalam menangani sengketa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 dimana Panwaslu kecamatan bisa memutuskan langsung setiap sengketa.
"Panwaslu kecamatan sekarang sudah bisa menangani perkara jika terjadi sengketa saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, hanya mengeluarkan rekomendasi," katanya di Tapaktuan, Jumat.
Penegasan itu disampaikan Baiman Fadhli dalam sambutannya seusai melantik dan mengambil sumpah sebanyak 54 anggota Panwaslu kecamatan se-Aceh Selatan di Aula Dinas Pariwisata, Tapaktuan.
Jika berdasarkan aturan sebelumnya pihak Panwaslu kecamatan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi dalam menangani sengketa, maka pada Pileg dan Pilpres tahun 2019, pihak Panwaslu kecamatan sudah bisa menangani dan bahkan memutuskan langsung setiap terjadi sengketa.
Dalam kesempatan itu, Baiman Fadhli juga menjelaskan Panwaslu kecamatan nantinya tidak lagi berkantor di Kantor Camat, melainkan berkantor tersendiri di masing-masing kecamatan.
"Hal ini untuk menjaga netralitas Panwaslu kecamatan dalam pengawasan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," ujar Baiman Fadhli.
Terhadap anggota Panwaslu Aceh Selatan yang telah dilantik tersebut, kata Baiman Fadli selanjutnya akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) selama tiga hari.
"Bimtek tersebut dibagi tiga kelas, masing-masing kelas diikuti 18 personil Panwaslu kecamatan. Dua kelas dilaksanakan di Aula Hotel Catherine dan satu kelas dilaksanakan di Aula Dinas Pariwisata," paparnya.
Menurut dia, kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan bertujuan menambah wawasan Panwaslu kecamatan untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019.
"Kami mengharapkan setelah mengikuti Bimtek nantinya Panwaslu kecamatan sudah tahu fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana pengawasan saat berlangsungnya Pileg dan Pilpres 2019," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017
"Panwaslu kecamatan sekarang sudah bisa menangani perkara jika terjadi sengketa saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, hanya mengeluarkan rekomendasi," katanya di Tapaktuan, Jumat.
Penegasan itu disampaikan Baiman Fadhli dalam sambutannya seusai melantik dan mengambil sumpah sebanyak 54 anggota Panwaslu kecamatan se-Aceh Selatan di Aula Dinas Pariwisata, Tapaktuan.
Jika berdasarkan aturan sebelumnya pihak Panwaslu kecamatan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi dalam menangani sengketa, maka pada Pileg dan Pilpres tahun 2019, pihak Panwaslu kecamatan sudah bisa menangani dan bahkan memutuskan langsung setiap terjadi sengketa.
Dalam kesempatan itu, Baiman Fadhli juga menjelaskan Panwaslu kecamatan nantinya tidak lagi berkantor di Kantor Camat, melainkan berkantor tersendiri di masing-masing kecamatan.
"Hal ini untuk menjaga netralitas Panwaslu kecamatan dalam pengawasan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," ujar Baiman Fadhli.
Terhadap anggota Panwaslu Aceh Selatan yang telah dilantik tersebut, kata Baiman Fadli selanjutnya akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) selama tiga hari.
"Bimtek tersebut dibagi tiga kelas, masing-masing kelas diikuti 18 personil Panwaslu kecamatan. Dua kelas dilaksanakan di Aula Hotel Catherine dan satu kelas dilaksanakan di Aula Dinas Pariwisata," paparnya.
Menurut dia, kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan bertujuan menambah wawasan Panwaslu kecamatan untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019.
"Kami mengharapkan setelah mengikuti Bimtek nantinya Panwaslu kecamatan sudah tahu fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana pengawasan saat berlangsungnya Pileg dan Pilpres 2019," harapnya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017