Meulaboh (Antaranews Aceh) - Perusahaan bergerak di sektor energi PT Aceh Hydropower akan memulai pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tanaga Air (PLTA) di wilayah hutan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada 2019.
Direktur PT Aceh Hydropower, Lilawati Effendidi Meulaboh, Kamis mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan kebutuhan, sebab sudah turun izin dari pemerintah untuk menggarap kawasan hutan Lindung Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen.
"Planing kita Insyaallah pada tahun 2019 sudah dimulai pembangunannya, karena saat ini kita sudah lengkap perizinan dari pemerintah, seperti dari Kementrian Kehutanan, karena itukan masuk di hutan lindung, tapi kita sudah dapatkan semua izin," katanya.
Pernyataan itu disampaikan usai penandatanganan bersama tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 18 pimpinan perusahaan dengan Bupati Ramli, MS, untuk membayarkan dana CSR senilai Rp18 miliar selama 2018.
Lilawati menyampaikan, perusahaan yang akan mengelola energi baru terbarukan (EBT) tersebut akan memproduksi 59 Megawatt (Mw), pembangunan infrastruktur diperkirakan tuntas selama 2,5 tahun barulah bisa berproduksi.
Energi yang akan diproduksi mereka sebanyak itu akan dijual kepada PT PLN (persero) untuk dialiri kepada masyarakat di daerah itu, dengan demikian akan mampu mengatasi krisis energi listrik di daerah setempat yang masih kerap dilanda pemadaman arus listrik.
"PLTA ini akan memproduksi energi 59 Megawatt, kekuatanya saya pikir lebih dari cukup untuk Aceh barat, mungkin bisa dibagi ke Aceh lain. Pembangunannya lebih kurang 2,5 tahun, jadi ini investasi swasta, nilai bisa sampai triliunan," tuturnya.
Dari data yang diperoleh sebelumnya, bahwa area pembangunan PLTA di Hutan Sikundo, masuk 54,3 hektare kawasan hutan lindung, pemanfaatanya diusulkan pada kementrian terkait agar dikeluarkan sebagai kawasan Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPH).
Proyek bernilai 50 Dolar Amerika Serikat atau lebih Rp600 miliar tersebut, diperkirakan mampu memproduksi energi lebih dari cukup untuk menampung kehadiran investor di masa akan datang, sebab listrik adalah kebutuhan utama untuk para pengusaha.
Lilawati Effendi, berharap, kehadiran mereka bisa menjadi pemicu pembangunan kedaulatan energi dan hadirnya investasi-investasi sektor lainnya, dengan demikian akan semakin membangkitkan perekonomian regional dan nasional.
"Harapan saya bisa membangkitkan perekonomian Aceh Barat. Insyaallah, Aceh Barat sudah tidak ada kendala, mau bangun pabrik atau apa sudah bisa, karena apapun yang dilakukan, membutuhkan energi listrik yang utama," katanya menambahkan.
Meskipun belum memulai pembangunan dan berproduksi energi, namun PT Aceh Hydropower ikut brkontribusi dalam pemberian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ Coorporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp258,7 juta selama 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Direktur PT Aceh Hydropower, Lilawati Effendidi Meulaboh, Kamis mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan kebutuhan, sebab sudah turun izin dari pemerintah untuk menggarap kawasan hutan Lindung Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen.
"Planing kita Insyaallah pada tahun 2019 sudah dimulai pembangunannya, karena saat ini kita sudah lengkap perizinan dari pemerintah, seperti dari Kementrian Kehutanan, karena itukan masuk di hutan lindung, tapi kita sudah dapatkan semua izin," katanya.
Pernyataan itu disampaikan usai penandatanganan bersama tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 18 pimpinan perusahaan dengan Bupati Ramli, MS, untuk membayarkan dana CSR senilai Rp18 miliar selama 2018.
Lilawati menyampaikan, perusahaan yang akan mengelola energi baru terbarukan (EBT) tersebut akan memproduksi 59 Megawatt (Mw), pembangunan infrastruktur diperkirakan tuntas selama 2,5 tahun barulah bisa berproduksi.
Energi yang akan diproduksi mereka sebanyak itu akan dijual kepada PT PLN (persero) untuk dialiri kepada masyarakat di daerah itu, dengan demikian akan mampu mengatasi krisis energi listrik di daerah setempat yang masih kerap dilanda pemadaman arus listrik.
"PLTA ini akan memproduksi energi 59 Megawatt, kekuatanya saya pikir lebih dari cukup untuk Aceh barat, mungkin bisa dibagi ke Aceh lain. Pembangunannya lebih kurang 2,5 tahun, jadi ini investasi swasta, nilai bisa sampai triliunan," tuturnya.
Dari data yang diperoleh sebelumnya, bahwa area pembangunan PLTA di Hutan Sikundo, masuk 54,3 hektare kawasan hutan lindung, pemanfaatanya diusulkan pada kementrian terkait agar dikeluarkan sebagai kawasan Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPH).
Proyek bernilai 50 Dolar Amerika Serikat atau lebih Rp600 miliar tersebut, diperkirakan mampu memproduksi energi lebih dari cukup untuk menampung kehadiran investor di masa akan datang, sebab listrik adalah kebutuhan utama untuk para pengusaha.
Lilawati Effendi, berharap, kehadiran mereka bisa menjadi pemicu pembangunan kedaulatan energi dan hadirnya investasi-investasi sektor lainnya, dengan demikian akan semakin membangkitkan perekonomian regional dan nasional.
"Harapan saya bisa membangkitkan perekonomian Aceh Barat. Insyaallah, Aceh Barat sudah tidak ada kendala, mau bangun pabrik atau apa sudah bisa, karena apapun yang dilakukan, membutuhkan energi listrik yang utama," katanya menambahkan.
Meskipun belum memulai pembangunan dan berproduksi energi, namun PT Aceh Hydropower ikut brkontribusi dalam pemberian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ Coorporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp258,7 juta selama 2018.
Editor : Antara Aceh
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018