Meulaboh (Antaranews Aceh) - Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Provinsi Aceh mencatat hanya sekitar 1.000 desa/ gampong yang melaksanakan perintah pusat untuk pembuatan website di seluruh desa Indonesia.
"Data yang sudah kita terima hanya sekitar seribu lebih gampong yang mengajukan dibuatkan website. Sesuai arahan kementrian setiap desa harus miliki website," kata Staff Diskominfo Provinsi Aceh, Musthapa Kamal, di Meulaboh, Kamis.
Hal itu disampaikan usai menjadi pemateri pada kegiatan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) yang diselanggarakan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) di Aula Kantor Bappeda Aceh Barat.
Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/ kota, memiliki 6.474 gampong/ desa dan 779 mukim yang tersebar di 289 kecamatan, persentase desa yang memiliki website sangat minim sehingga perlu diberikan pemahaman akan pentingnya kebijakan itu.
Musthapa Kamal, menyampaikan, setiap desa hendaknya mendaftar agar disediakan website geratis oleh pemerintah, namun lebih pentingnya juga kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pembangunan akses jaringan internet.
Kata dia, banyak desa belum memiliki akses jaringan dan diharuskan mengajukannya, sehingga pihaknya akan meneruskan sampai pada Kominfo RI, sebab koneksi jaringan disediakan oleh penyedia layanan jaringan yang terdaftar dipemerintahan.
"Gampong yang ingin memiliki website harus mengajukan nama domain yang hendak digunakan dan turut dilampirkan pula SK pengangkatan admin yang akan mengelola sesuai dengan yang ditunjuk keuchik/ kades," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, website gampong secara resmi disediakan oleh pemerintah pusat melalui sistem core website, yang artinya setiap gampong yang mengusulkan nama domain akan didaftarkan melalui web induk yang telah disediakan.
Kata Musthapa, pemerintah pusat memiliki domain induk yakni, desa.id, sementara di Aceh menggunakan core website gampong.id atau dapat juga menggunakan sub domain dari web pemerintah daerah, semua website desa harus sama, tidak berbeda tampilan.
"Diskominfo menargetkan selama tahun 2018 ini seluruh pemerintahan gampong yang ada di Provinsi Aceh memiliki website. Imbauan kami kepada yang belum, silakan mengajukan kepada kami,"katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Data yang sudah kita terima hanya sekitar seribu lebih gampong yang mengajukan dibuatkan website. Sesuai arahan kementrian setiap desa harus miliki website," kata Staff Diskominfo Provinsi Aceh, Musthapa Kamal, di Meulaboh, Kamis.
Hal itu disampaikan usai menjadi pemateri pada kegiatan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) yang diselanggarakan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) di Aula Kantor Bappeda Aceh Barat.
Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/ kota, memiliki 6.474 gampong/ desa dan 779 mukim yang tersebar di 289 kecamatan, persentase desa yang memiliki website sangat minim sehingga perlu diberikan pemahaman akan pentingnya kebijakan itu.
Musthapa Kamal, menyampaikan, setiap desa hendaknya mendaftar agar disediakan website geratis oleh pemerintah, namun lebih pentingnya juga kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pembangunan akses jaringan internet.
Kata dia, banyak desa belum memiliki akses jaringan dan diharuskan mengajukannya, sehingga pihaknya akan meneruskan sampai pada Kominfo RI, sebab koneksi jaringan disediakan oleh penyedia layanan jaringan yang terdaftar dipemerintahan.
"Gampong yang ingin memiliki website harus mengajukan nama domain yang hendak digunakan dan turut dilampirkan pula SK pengangkatan admin yang akan mengelola sesuai dengan yang ditunjuk keuchik/ kades," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, website gampong secara resmi disediakan oleh pemerintah pusat melalui sistem core website, yang artinya setiap gampong yang mengusulkan nama domain akan didaftarkan melalui web induk yang telah disediakan.
Kata Musthapa, pemerintah pusat memiliki domain induk yakni, desa.id, sementara di Aceh menggunakan core website gampong.id atau dapat juga menggunakan sub domain dari web pemerintah daerah, semua website desa harus sama, tidak berbeda tampilan.
"Diskominfo menargetkan selama tahun 2018 ini seluruh pemerintahan gampong yang ada di Provinsi Aceh memiliki website. Imbauan kami kepada yang belum, silakan mengajukan kepada kami,"katanya menambahkan.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018