Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Kalangan mahasiswa dan pemuda mendesak Gubernur Aceh mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.
Desakan tersebut disampaikan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA di Banda Aceh, Kamis.
Koordinator Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA Hadiansyah mengatakan, hingga Pemerintah Aceh dan DPR Aceh belum menyepakati pengesahan APBA 2018 dengan qanun atau peraturan daerah.
"Belum disahkannya APBA 2018 berdampak pada perekonomian masyarakat. Pembangunan tidak berjalan, perekonomian masyarakat menjadi macet," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Hadiansyah, pihaknya mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf selaku Kepala Pemerintahan Aceh segera mengeluarkan peraturan gubernur tentang APBA 2018.
"Peraturan gubernur tersebut segera diajukan kepada Menteri Dalam Negeri agar mendapatkan kepastian hukum dalam penggunaan anggaran nantinya," ujar dia.
Hadiansyah menyatakan, Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA mendukung sepenuhnya langkah dan kebijakan Gubernur Aceh merealisasikan pelaksanaan program kerja dan anggaran jika pengesahan APBA dengan peraturan gubernur.
"Kami juga meminta Menteri Dalam Negeri mendukung kebijakan Gubernur Aceh mengeluarkan peraturan gubernur tentang pengesahan APBA 2018. Pengesahan dengan peraturan gubernur tidak bertentangan dengan undang-undang," kata Hadiansyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Desakan tersebut disampaikan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA di Banda Aceh, Kamis.
Koordinator Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA Hadiansyah mengatakan, hingga Pemerintah Aceh dan DPR Aceh belum menyepakati pengesahan APBA 2018 dengan qanun atau peraturan daerah.
"Belum disahkannya APBA 2018 berdampak pada perekonomian masyarakat. Pembangunan tidak berjalan, perekonomian masyarakat menjadi macet," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Hadiansyah, pihaknya mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf selaku Kepala Pemerintahan Aceh segera mengeluarkan peraturan gubernur tentang APBA 2018.
"Peraturan gubernur tersebut segera diajukan kepada Menteri Dalam Negeri agar mendapatkan kepastian hukum dalam penggunaan anggaran nantinya," ujar dia.
Hadiansyah menyatakan, Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA mendukung sepenuhnya langkah dan kebijakan Gubernur Aceh merealisasikan pelaksanaan program kerja dan anggaran jika pengesahan APBA dengan peraturan gubernur.
"Kami juga meminta Menteri Dalam Negeri mendukung kebijakan Gubernur Aceh mengeluarkan peraturan gubernur tentang pengesahan APBA 2018. Pengesahan dengan peraturan gubernur tidak bertentangan dengan undang-undang," kata Hadiansyah.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018