Subulussalam (Antaranews Aceh) - Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, merekomendasikan Kapolres baru Aceh Singkil, AKBP Andrianto Argamuda agar mengusut tuntas indikasi pungutan liar (pungli) di kalangan guru kontrak yang tak kunjung berhenti.
"Di penghujung tahun 2017, ketika menerima honor guru kontrak yang cuma Rp350.000 per bulan dinilai masih ada terindikasi pemotongan," kata Ketua MPD Subulussalam Jaminuddin Berutu kepada wartawan di Subulussalam, Kamis.
Info tersebut, kata Jaminuddin, diperoleh dari kalangan guru-guru kontrak tersebut ada yang dipungli Rp50.000 dan ada Rp100.000 dengan dalih uang terima kasih oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
Dikatakan, hasil monev MPD ke lapangan selama dua bulan, Februari dan Maret 2018, namun para guru kontrak tersebut untuk dirahasiakan nama mereka karena mereka takut dipecat, dan bahwa jumlah guru kontrak tersebut terdiri dari 37 guru kontrak SMP, 126 guru kontrak SD dan 51 guru K2.
"Miris sekali memang, hak para guru kontrak ini mereka berkata ketika kewajiban mereka selalu dituntut tapi hak mereka selalu terbelakang dan terkadang dipungli," ungkapnya.
Bahkan, kata mantan Kepala Sekolah MAN itu, mereka bercerita dengan dengan sangat mengharukan sekali. disatu sisi mereka butuh uang yang tak seberapa itu, di sisi lain mereka juga tidak jarang menggantikan posisi para guru PNS yang tidak masuk sekolah dan ini menurut mereka sudah hal biasa.
Pihak MPD juga meminta agar Kapolres Aceh Singkil, membongkar kempali indikasi pungli pada tahun 2016 - 2017 dimana para guru melakukan demonstrasi ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam pada 30 Desember 2016 untuk menuntut menghapuskan pungli di tubuh dinas tersebut.
"Padahal sejumlah guru yang sebagian sudah berkenan untuk menjadi saksi di Polres, guru tersebut sengaja meninggalkan pelajaran demi menghadiri panggilan Polres tapi nyatanya sampai sekarang tidak jelas," ungkapnya.
Jaminuddin berharap dengan tidak jelas itulah perbuatan dari tahun ke tahun itu terus menggerogoti para guru, sehingga mimpi MPD Kota Subulussalam menjadikan pendidikan berkualitas dan bermartabat akan sirna ditelan oleh mereka yang ingin menghancurkan pendidikan di daerah itu.
Ia menyatakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam sepertinya tidak mampu membasmi hal seperti ini atau mungkin hal seperti ini dibiarkan.
MPD merindukan Tim Saber Pungli Aceh bergerak cepat agar tidak sempat uang yang sudah di pungli oleh oknum dikembalikan kepada guru-guru kontrak seperti tahun lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Di penghujung tahun 2017, ketika menerima honor guru kontrak yang cuma Rp350.000 per bulan dinilai masih ada terindikasi pemotongan," kata Ketua MPD Subulussalam Jaminuddin Berutu kepada wartawan di Subulussalam, Kamis.
Info tersebut, kata Jaminuddin, diperoleh dari kalangan guru-guru kontrak tersebut ada yang dipungli Rp50.000 dan ada Rp100.000 dengan dalih uang terima kasih oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
Dikatakan, hasil monev MPD ke lapangan selama dua bulan, Februari dan Maret 2018, namun para guru kontrak tersebut untuk dirahasiakan nama mereka karena mereka takut dipecat, dan bahwa jumlah guru kontrak tersebut terdiri dari 37 guru kontrak SMP, 126 guru kontrak SD dan 51 guru K2.
"Miris sekali memang, hak para guru kontrak ini mereka berkata ketika kewajiban mereka selalu dituntut tapi hak mereka selalu terbelakang dan terkadang dipungli," ungkapnya.
Bahkan, kata mantan Kepala Sekolah MAN itu, mereka bercerita dengan dengan sangat mengharukan sekali. disatu sisi mereka butuh uang yang tak seberapa itu, di sisi lain mereka juga tidak jarang menggantikan posisi para guru PNS yang tidak masuk sekolah dan ini menurut mereka sudah hal biasa.
Pihak MPD juga meminta agar Kapolres Aceh Singkil, membongkar kempali indikasi pungli pada tahun 2016 - 2017 dimana para guru melakukan demonstrasi ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam pada 30 Desember 2016 untuk menuntut menghapuskan pungli di tubuh dinas tersebut.
"Padahal sejumlah guru yang sebagian sudah berkenan untuk menjadi saksi di Polres, guru tersebut sengaja meninggalkan pelajaran demi menghadiri panggilan Polres tapi nyatanya sampai sekarang tidak jelas," ungkapnya.
Jaminuddin berharap dengan tidak jelas itulah perbuatan dari tahun ke tahun itu terus menggerogoti para guru, sehingga mimpi MPD Kota Subulussalam menjadikan pendidikan berkualitas dan bermartabat akan sirna ditelan oleh mereka yang ingin menghancurkan pendidikan di daerah itu.
Ia menyatakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam sepertinya tidak mampu membasmi hal seperti ini atau mungkin hal seperti ini dibiarkan.
MPD merindukan Tim Saber Pungli Aceh bergerak cepat agar tidak sempat uang yang sudah di pungli oleh oknum dikembalikan kepada guru-guru kontrak seperti tahun lalu.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018