Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak pemerintah daerah memprioritas program kependudukan.
"Kependudukan bukan hanya kewenangan BKKBN, tetapi juga tugas pemerintah daerah. Karena itu, kami mengajak pemerintah daerah memprioritaskan program kependudukan," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK) BKKBN M Yani di Banda Aceh, Sabtu.
M Yani menyebutkan, membangun kependudukan bukanlah pekerjaan mudah, namun harus melibatkan lintas sektoral, termasuk pemerintah daerah.
Sebab, lanjut mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh itu, pembangunan kependudukan juga terkait dengan pertumbuhan pendudukan, kelayakan hidup, hingga kesejahteraan.
"Tanpa dukungan semuanya, termasuk komitmen pemerintah daerah, maka tujuan program pembangunan kependudukan tersebut sulit tercapai," kata M Yani menyebutkan.
M Yani mengakui saat ini ada kendala kerja sama lintas sektoral dalam pembangunan kependudukan. Namun begitu, kendala tersebut diharapkan bisa teratasi dengan keluarnya instruksi presiden.
Dengan adanya instruksi presiden tersebut, lanjut M Yani, diharapkan semua instansi pemerintahan ikut berpartisipasi dan saling terintegrasi melaksanakan program kependudukan.
"Banyak persoalan dalam melaksanakan pembangunan kependudukan tersebut. Tanpa dukungan dan komitmen lintas sektoral, maka tujuan pembangunan kependudukan tersebut sulit tercapai," pungkas M Yani.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Kependudukan bukan hanya kewenangan BKKBN, tetapi juga tugas pemerintah daerah. Karena itu, kami mengajak pemerintah daerah memprioritaskan program kependudukan," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK) BKKBN M Yani di Banda Aceh, Sabtu.
M Yani menyebutkan, membangun kependudukan bukanlah pekerjaan mudah, namun harus melibatkan lintas sektoral, termasuk pemerintah daerah.
Sebab, lanjut mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh itu, pembangunan kependudukan juga terkait dengan pertumbuhan pendudukan, kelayakan hidup, hingga kesejahteraan.
"Tanpa dukungan semuanya, termasuk komitmen pemerintah daerah, maka tujuan program pembangunan kependudukan tersebut sulit tercapai," kata M Yani menyebutkan.
M Yani mengakui saat ini ada kendala kerja sama lintas sektoral dalam pembangunan kependudukan. Namun begitu, kendala tersebut diharapkan bisa teratasi dengan keluarnya instruksi presiden.
Dengan adanya instruksi presiden tersebut, lanjut M Yani, diharapkan semua instansi pemerintahan ikut berpartisipasi dan saling terintegrasi melaksanakan program kependudukan.
"Banyak persoalan dalam melaksanakan pembangunan kependudukan tersebut. Tanpa dukungan dan komitmen lintas sektoral, maka tujuan pembangunan kependudukan tersebut sulit tercapai," pungkas M Yani.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018