Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan integritas merupakan syarat penting mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Dengan integritas pula setiap aparatur negara akan jauh dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN," kata Aminullah Usman di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada pencanangan pembangunan zona integritas Mahkamah Syariah Banda Aceh menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Wali Kota menyebutkan, pencananganan zona integritas semakin menguatkan agar jauh dari KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyaraka.
Aminullah Usman mengapresiasi pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh lembaga pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan syariat Islam yang berlaku di Aceh tersebut.
“Dua hari yang lalu, pencanangan serupa telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan kini Mahkamah Syariah. Tentu kami menyambut baik dan sangat berterimakasih," kata dia.
Pencanangan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih merupakan komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik. Dan ini harus diterapkan di seluruh instansi pemerintahan.
Oleh karena itu, Wali Kota mengajak segenap pemangku kebijakan menyatukan komitmen dan tekad mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang bebas korupsi dengan birokrasi bersih dan melayani.
“Saya yakin kalau kita sudah komitmen, apa pun bisa kita wujudkan demi masyarakat kita,” ungkap kepala daerah pembina pelayanan publik terbaik Indonesia 2018 ini.
Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh Jasri mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas harus didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan, baik berupa komitmen maupun penyediaan sarana dan prasarana.
"Secara internal, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan dan transparansi peradilan. Dan pada 2016 Mahkamah Syariah Banda Aceh telah meraih sertifikat iso 9012015, yang menjadi standar internasional dalam sistem manajemen mutu," ungkap Jasri.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Dengan integritas pula setiap aparatur negara akan jauh dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN," kata Aminullah Usman di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada pencanangan pembangunan zona integritas Mahkamah Syariah Banda Aceh menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Wali Kota menyebutkan, pencananganan zona integritas semakin menguatkan agar jauh dari KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyaraka.
Aminullah Usman mengapresiasi pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh lembaga pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan syariat Islam yang berlaku di Aceh tersebut.
“Dua hari yang lalu, pencanangan serupa telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan kini Mahkamah Syariah. Tentu kami menyambut baik dan sangat berterimakasih," kata dia.
Pencanangan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih merupakan komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik. Dan ini harus diterapkan di seluruh instansi pemerintahan.
Oleh karena itu, Wali Kota mengajak segenap pemangku kebijakan menyatukan komitmen dan tekad mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang bebas korupsi dengan birokrasi bersih dan melayani.
“Saya yakin kalau kita sudah komitmen, apa pun bisa kita wujudkan demi masyarakat kita,” ungkap kepala daerah pembina pelayanan publik terbaik Indonesia 2018 ini.
Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh Jasri mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas harus didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan, baik berupa komitmen maupun penyediaan sarana dan prasarana.
"Secara internal, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan dan transparansi peradilan. Dan pada 2016 Mahkamah Syariah Banda Aceh telah meraih sertifikat iso 9012015, yang menjadi standar internasional dalam sistem manajemen mutu," ungkap Jasri.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019