Bupati Aceh Barat H Ramli MS berharap kabupaten yang ia pimpin saat ini harus menjadi pilot project (proyek percontohan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Provinsi Aceh, khususnya dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kegiatan pemerintah daerah.
"Saya berharap Aceh Barat menjadi contoh di Aceh khususnya dalam pengawasan keuangan negara, agar semua penggunaan keuangan negara betul-betul akuntabel dan transparan," kata Bupati Ramli MS kepada Antara, Sabtu di Meulaboh.
Hal ini diperlukan agar pengelolaan keuangan negara tepat sasaran, sesuai dengan capaian program pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten itu, serta terhindar dari tindak pidana korupsi.
Menurutnya, metode audit yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Aceh selama ini dinilai sangat profesional karena memang betul-betul dilakukan secara transparan, akuntabilitas serta membuat pengelolaan anggaran lebih sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Ramli MS mencontohkan, dalam audit yang dilakukan oleh BPK RI terhadap belanja infrastruktur APBK tahun 2018 yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Aceh Barat. Jika ditemukan adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan kegiatan proyek misalnya, langsung dilakukan pemotongan anggaran sesuai dengan volume pekerjaan.
Artinya, para rekanan yang melaksanakan proyek yang menggunakan dana daerah, tidak harus berperkara dengan hukum, karena pemeriksaan (audit) yang dilakukan tersebut diawal proyek. Hal ini tentu sangat berdampak baik terhadap aparatur pemerintah, karena mereka harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan pengelolan anggaran, agar lebih tepat dan sesuai aturan.
"Nah, jika langsung dipotong uang proyek karena kekurangan volume, maka ini sangat baik karena jika ada temuan langsung dieksekusi sehingga uang tersebut bisa disetorkan ke kas negara," tambahnya.
Jika pemeriksaan seperti ini terus diterapkan, maka para rekanan (kontraktor/pelaksana kegiatan) dan aparatur negara tidak lagi ketakutan lantaran harus berperkara dengan hukum. Karena seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan dipastikan pengawas, ASN dan pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan tidak akan berani bermain-main dalam melakukan tugasnya.
Selain itu, metode audit yang dilakukan BPK dalam melakukan pemeriksaan sampel hasil pekerjaan seperti proyek pembangunan jalan juga dilakukan di laboratorium di luar Aceh. Sehingga hasil dan kualitas suatu infrastruktur sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Oleh karena itu, Ramli MS berharap Aceh Barat dijadikan proyek percontohan bagi seluruh kabupaten/kota di Aceh, agar seluruh penggunaan anggaran keuangan daerah dapat lebih tertib administrasi serta sesuai dengan peruntukan dan aturan yang berlaku.
Ia mengapresiasi kinerja BPK yang melakukan pengawasan secara profesional sehingga pemerintah dan SKPK tertuntun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan termasuk dalam hal pertanggungjawaban anggaran negara, tutur Ramli MS.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Saya berharap Aceh Barat menjadi contoh di Aceh khususnya dalam pengawasan keuangan negara, agar semua penggunaan keuangan negara betul-betul akuntabel dan transparan," kata Bupati Ramli MS kepada Antara, Sabtu di Meulaboh.
Hal ini diperlukan agar pengelolaan keuangan negara tepat sasaran, sesuai dengan capaian program pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten itu, serta terhindar dari tindak pidana korupsi.
Menurutnya, metode audit yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Aceh selama ini dinilai sangat profesional karena memang betul-betul dilakukan secara transparan, akuntabilitas serta membuat pengelolaan anggaran lebih sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Ramli MS mencontohkan, dalam audit yang dilakukan oleh BPK RI terhadap belanja infrastruktur APBK tahun 2018 yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Aceh Barat. Jika ditemukan adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan kegiatan proyek misalnya, langsung dilakukan pemotongan anggaran sesuai dengan volume pekerjaan.
Artinya, para rekanan yang melaksanakan proyek yang menggunakan dana daerah, tidak harus berperkara dengan hukum, karena pemeriksaan (audit) yang dilakukan tersebut diawal proyek. Hal ini tentu sangat berdampak baik terhadap aparatur pemerintah, karena mereka harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan pengelolan anggaran, agar lebih tepat dan sesuai aturan.
"Nah, jika langsung dipotong uang proyek karena kekurangan volume, maka ini sangat baik karena jika ada temuan langsung dieksekusi sehingga uang tersebut bisa disetorkan ke kas negara," tambahnya.
Jika pemeriksaan seperti ini terus diterapkan, maka para rekanan (kontraktor/pelaksana kegiatan) dan aparatur negara tidak lagi ketakutan lantaran harus berperkara dengan hukum. Karena seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan dipastikan pengawas, ASN dan pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan tidak akan berani bermain-main dalam melakukan tugasnya.
Selain itu, metode audit yang dilakukan BPK dalam melakukan pemeriksaan sampel hasil pekerjaan seperti proyek pembangunan jalan juga dilakukan di laboratorium di luar Aceh. Sehingga hasil dan kualitas suatu infrastruktur sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Oleh karena itu, Ramli MS berharap Aceh Barat dijadikan proyek percontohan bagi seluruh kabupaten/kota di Aceh, agar seluruh penggunaan anggaran keuangan daerah dapat lebih tertib administrasi serta sesuai dengan peruntukan dan aturan yang berlaku.
Ia mengapresiasi kinerja BPK yang melakukan pengawasan secara profesional sehingga pemerintah dan SKPK tertuntun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan termasuk dalam hal pertanggungjawaban anggaran negara, tutur Ramli MS.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019