Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan, masih ada program pembangunan di Provinsi Aceh yang belum optimal dalam pencapaian, sementara pelaksanaan urusan pemerintahan bersifat wajib, dan pilihan telah dilaksanakan sesuai dengan program prioritas Pemerintah Aceh.
Program tersebut disinergikan dengan kebijakan anggaran yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan, pemberdayaan, kreativitas, partisipasi masyarakat serta daya saing.
"Kami menyadari masih ada program yang belum optimal pencapaiannya. Oleh karenanya, diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, dalam membangun Aceh," kata Nova Iriansyah saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 yang memuat pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada DPR Aceh, Jumat.
Terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018, ia mengatakan hal itu merupakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan UU 23 Nomor 2014 tentang pemerintah daerah.
"Penyusunan Laporan pertanggungjawaban ini berpedoman kepada rencana pembangunan. Laporan ini memuat pendapatan, belanja, dam pembiayaan tahun anggaran 2018," kata Nova Iriansyah.
Plt Gubernur Aceh itu memaparkan pendapatan tahun anggaran 2018 direncanakan Rp14,62 triliun dengan Rp14,34 triliun atau 99,08 persen. Pendapatan terdiri pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah.
Kemudian belanja, sebut Nova Iriansyah, belanja Aceh 2018 direncanakan Rp15,08 triliun dengan realisasi Rp12,30 triliun atau 81,59 persen.
"Belanja terdiri belanja tidak langsung Rp4,13 triliun dengan realisasi Rp3,92 triliun serta belanja langsung Rp10,94 triliun dengan realisasi Rp8,38 triliun," ungkap Nova Iriansyah.
Selain pendapatan dan belanja, Pemerintah Aceh pada 2018 juga menerima pembiayaan yang diperoleh dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun sebelumnya.
"Silpa tahun anggaran 2017 direncanakan Rp832,35 miliar terealisasi Rp908,67 miliar atau 109,17 persen. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp65 miliar lebih," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Program tersebut disinergikan dengan kebijakan anggaran yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan, pemberdayaan, kreativitas, partisipasi masyarakat serta daya saing.
"Kami menyadari masih ada program yang belum optimal pencapaiannya. Oleh karenanya, diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, dalam membangun Aceh," kata Nova Iriansyah saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018 yang memuat pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada DPR Aceh, Jumat.
Terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018, ia mengatakan hal itu merupakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan UU 23 Nomor 2014 tentang pemerintah daerah.
"Penyusunan Laporan pertanggungjawaban ini berpedoman kepada rencana pembangunan. Laporan ini memuat pendapatan, belanja, dam pembiayaan tahun anggaran 2018," kata Nova Iriansyah.
Plt Gubernur Aceh itu memaparkan pendapatan tahun anggaran 2018 direncanakan Rp14,62 triliun dengan Rp14,34 triliun atau 99,08 persen. Pendapatan terdiri pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah.
Kemudian belanja, sebut Nova Iriansyah, belanja Aceh 2018 direncanakan Rp15,08 triliun dengan realisasi Rp12,30 triliun atau 81,59 persen.
"Belanja terdiri belanja tidak langsung Rp4,13 triliun dengan realisasi Rp3,92 triliun serta belanja langsung Rp10,94 triliun dengan realisasi Rp8,38 triliun," ungkap Nova Iriansyah.
Selain pendapatan dan belanja, Pemerintah Aceh pada 2018 juga menerima pembiayaan yang diperoleh dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun sebelumnya.
"Silpa tahun anggaran 2017 direncanakan Rp832,35 miliar terealisasi Rp908,67 miliar atau 109,17 persen. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp65 miliar lebih," kata dia.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019