Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pemecahan Tepi Barat Sungai Jordan menjadi tiga divisi administratif: Daerah A, B dan C: berarti Kesepakatan Oslo tidak lagi ada, sebab Israel tak lagi menghormatinya.
Perbuatan penguasa Yahudi dengan jelas dan secara terbuka melanggar semua kesepakatan itu, katanya.
Ia mengatakan pimpinan Palestina, yang diketuai oleh Presiden Mahmaoud Abbas, berencana mengadakan pertemuan penting pada Kamis (25/7) untuk melakukan tindakan nyata sebagai reaksi atas pembongkaran rumah orang Palestina di Al-Hummus, yang diklasifikasikan sebagai Area A; di bawah wewenang Pemerintah Otonomi Palestina.
Pernyataan tersebut dikeluarkan selama pertemuan dengan duta besar, konsul dan wakil Uni Eropa di kantor resmi Perdana Menteri di Ramallah, tempat mereka membahas perkembangan politik dan ekonomi terkini dan peningkatan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam, memperingatkan mengenai berlanjutnya pembongkaran rumah orang Palestina dan pencaplokan lahan di Tepi Barat, seperti yang terjadi di Wad Al-Hummus, jika masyarakat internasional tidak melakukan tindakan.
PM Palestina itu mengkaji sejumlah jalan ke luar yang ditetapkan oleh pemerintah guna menangani krisis keuangan yang ditimbulkan oleh perang keuangan Israel, terutama dikeluarkannya obligasi pemerintah untuk memenuhi kewajibannya pada rumah sakit dan perusahaan, melakukan kontak dengan jaring pengaman Arab dan meminjam dari bank lokal. "Satu-satunya penyelesaian ialah Israel segera mengucurkan dana yang ditahannya," ia menekankan.
Sumber: WAFA
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Perbuatan penguasa Yahudi dengan jelas dan secara terbuka melanggar semua kesepakatan itu, katanya.
Ia mengatakan pimpinan Palestina, yang diketuai oleh Presiden Mahmaoud Abbas, berencana mengadakan pertemuan penting pada Kamis (25/7) untuk melakukan tindakan nyata sebagai reaksi atas pembongkaran rumah orang Palestina di Al-Hummus, yang diklasifikasikan sebagai Area A; di bawah wewenang Pemerintah Otonomi Palestina.
Pernyataan tersebut dikeluarkan selama pertemuan dengan duta besar, konsul dan wakil Uni Eropa di kantor resmi Perdana Menteri di Ramallah, tempat mereka membahas perkembangan politik dan ekonomi terkini dan peningkatan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam, memperingatkan mengenai berlanjutnya pembongkaran rumah orang Palestina dan pencaplokan lahan di Tepi Barat, seperti yang terjadi di Wad Al-Hummus, jika masyarakat internasional tidak melakukan tindakan.
PM Palestina itu mengkaji sejumlah jalan ke luar yang ditetapkan oleh pemerintah guna menangani krisis keuangan yang ditimbulkan oleh perang keuangan Israel, terutama dikeluarkannya obligasi pemerintah untuk memenuhi kewajibannya pada rumah sakit dan perusahaan, melakukan kontak dengan jaring pengaman Arab dan meminjam dari bank lokal. "Satu-satunya penyelesaian ialah Israel segera mengucurkan dana yang ditahannya," ia menekankan.
Sumber: WAFA
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019