Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud mengharapkan perdamaian Aceh yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki 14 tahun silam akan terus berlanjut.
"Dengan perdamaian ini, Aceh bisa membangun. Tentunya, pembangunan tersebut dilakukan menyeluruh untuk kemakmuran masyarakat Aceh," kata Malik Mahmud di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) usai menghadiri peringatan 14 tahun nota kesepahaman RI-GAM yang dikenal MoU Helsinki.
MoU Helsinki ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Malik Mahmud termasuk tokoh yang menandatangani nota kesepakan damai tersebut bersama Hamid Awaluddin yang saat itu mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
Dengan perdamaian, kata dia, Pemerintah Aceh bersama masyarakat bisa melaksanakan pembangunan. Dengan pembangunan, Aceh bisa mengejar ketertinggalan akibat konflik sekitar 30 tahun lamanya.
Menyangkut butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi, Malik Mahmud menyebutkan akan dibicarakan dengan pemerintah pusat, sehingga nantinya tidak ada lagi persoalan terhadap perdamaian Aceh.
"Butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi akan kami bicarakan dengan pusat. Dan pemerintah pusat sudah setuju," ungkap Malik Mahmud.
Senada juga diungkapkan mantan Wakil Panglima GAM Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak. Ia juga mengharapkan butir-butir MoU Helsinki direalisasikan seluruhnya.
"Kami harapkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh dapat merealisasikan butir-butir MoU Helsinki," ungkap Abu Razak yang kini juga menjabat sebagai Ketua Harian KONI Aceh.
Di antara butir-butir MoU Helsinki, kata dia, tanah untuk mantan kombatan GAM seluar dua hektare. Tanah tersebut bari dibagikan sekarang setelah 14 tahun perdamaian Aceh berlangsung.
"Memang belum semua mantan GAM yang menerima tanah tersebut. Bagi yang belum menerimanya, kami harapan untuk bersabar," kata Kamaruddin Abubakar.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Dengan perdamaian ini, Aceh bisa membangun. Tentunya, pembangunan tersebut dilakukan menyeluruh untuk kemakmuran masyarakat Aceh," kata Malik Mahmud di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) usai menghadiri peringatan 14 tahun nota kesepahaman RI-GAM yang dikenal MoU Helsinki.
MoU Helsinki ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Malik Mahmud termasuk tokoh yang menandatangani nota kesepakan damai tersebut bersama Hamid Awaluddin yang saat itu mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
Dengan perdamaian, kata dia, Pemerintah Aceh bersama masyarakat bisa melaksanakan pembangunan. Dengan pembangunan, Aceh bisa mengejar ketertinggalan akibat konflik sekitar 30 tahun lamanya.
Menyangkut butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi, Malik Mahmud menyebutkan akan dibicarakan dengan pemerintah pusat, sehingga nantinya tidak ada lagi persoalan terhadap perdamaian Aceh.
"Butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi akan kami bicarakan dengan pusat. Dan pemerintah pusat sudah setuju," ungkap Malik Mahmud.
Senada juga diungkapkan mantan Wakil Panglima GAM Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak. Ia juga mengharapkan butir-butir MoU Helsinki direalisasikan seluruhnya.
"Kami harapkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh dapat merealisasikan butir-butir MoU Helsinki," ungkap Abu Razak yang kini juga menjabat sebagai Ketua Harian KONI Aceh.
Di antara butir-butir MoU Helsinki, kata dia, tanah untuk mantan kombatan GAM seluar dua hektare. Tanah tersebut bari dibagikan sekarang setelah 14 tahun perdamaian Aceh berlangsung.
"Memang belum semua mantan GAM yang menerima tanah tersebut. Bagi yang belum menerimanya, kami harapan untuk bersabar," kata Kamaruddin Abubakar.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019