Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta.
"Saat ini, tim KPK sedang melakukan penggeledahan di Dinas PUPKP dan BLP Kota Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.
Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
Baca juga: KPK geledah kantor tersangka Ana di Karanganyar
Sedangkan pada Rabu (21/8), kata Febri, tim KPK juga berada di Solo, Jawa Tengah untuk melakukan penggeledahan di dua lokasi, yaitu kantor PT Kusuma Chandra dan kantor PT Mataram Mandiri.
"Sejumlah dokumen-dokumen terkait proyek disita dari lokasi," ucap Febri.
KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut, yakni Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA), Jaksa di Kejari Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF), dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL).
Baca juga: KPK tahan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono
Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa jaksa Eka diduga menerima sekitar Rp221 juta dari tiga kali realisasi pemberian uang.
Pemberian uang tersebut terkait "fee" yang sudah disepakati sebesar 5 persen dari nilai proyek Rp8,3 miliar terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.
Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
Baca juga: KPK periksa lima orang hasil OTT Yogyakarta
Salah satu anggota tim TP4D ini adalah Eka. Eka memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu Satriawan. Satriawan kemudian mengenalkan Eka kepada Gabriella, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP.
Pemberian pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen "fee" secara keseluruhan.
Baca juga: KPK segel kantor PU Yogyakarta terkait OTT
Sedangkan sisa "fee" 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Saat ini, tim KPK sedang melakukan penggeledahan di Dinas PUPKP dan BLP Kota Yogyakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.
Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
Baca juga: KPK geledah kantor tersangka Ana di Karanganyar
Sedangkan pada Rabu (21/8), kata Febri, tim KPK juga berada di Solo, Jawa Tengah untuk melakukan penggeledahan di dua lokasi, yaitu kantor PT Kusuma Chandra dan kantor PT Mataram Mandiri.
"Sejumlah dokumen-dokumen terkait proyek disita dari lokasi," ucap Febri.
KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut, yakni Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA), Jaksa di Kejari Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF), dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL).
Baca juga: KPK tahan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono
Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa jaksa Eka diduga menerima sekitar Rp221 juta dari tiga kali realisasi pemberian uang.
Pemberian uang tersebut terkait "fee" yang sudah disepakati sebesar 5 persen dari nilai proyek Rp8,3 miliar terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.
Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
Baca juga: KPK periksa lima orang hasil OTT Yogyakarta
Salah satu anggota tim TP4D ini adalah Eka. Eka memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu Satriawan. Satriawan kemudian mengenalkan Eka kepada Gabriella, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP.
Pemberian pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen "fee" secara keseluruhan.
Baca juga: KPK segel kantor PU Yogyakarta terkait OTT
Sedangkan sisa "fee" 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019