Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyebutkan kericuhan yang terjadi di Wamena, Papua, sengaja didesain oleh kelompok tertentu untuk menarik perhatian internasional pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian pula kerusuhan sebelumnya di Papua.
"Ada upaya pihak yang berada di luar negeri, yakni The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda," katanya, saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Menurut Tito, Benny Wenda berupaya agar dibuat gerakan di Papua, dan Indonesia umumnya, yang bisa memancing media nasional maupun internasional.
Utamanya, kata dia, agar bisa dipakai sebagai amunisi saat melakukan upaya diplomasi di PBB dengan mengemas sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kebetulan, ada agenda internasional, yakni sidang Komisi Tinggi HAM di Jeneva yang dimulai 9 September 2019," katanya.
Kemudian, agenda besar lainnya, yakni Sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB sebagai sidang tahunan di New York, AS, mulai 23 September 2019.
"Dari beberapa informasi yang diterima dan beberapa yang sudah kita periksa, mereka menggunakan jaringan dalam negeri, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB)," katanya.
Jaringan tersebut, kata dia, memiliki organisasi underbow yang selnya terdeteksi di beberapa kota sehingga terjadi peristiwa di Manokwari, Sorong, beberapa waktu lalu, dan Wamena yang baru saja terjadi.
"Saya tidak menyatakan bahwa semua saudara kita, masyarakat Papua bagian dari mereka. Tetapi, ini kelompok kecil," katanya.
Sebagaimana sebelumnya, kata Tito, peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang mereka propaganda sedemikian rupa untuk menyulut peristiwa di Manokwari dan Sorong.
"Mereka memiliki tim propaganda yang mengangkat isu-isu, kemudian di blow-up," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Ada upaya pihak yang berada di luar negeri, yakni The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda," katanya, saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Menurut Tito, Benny Wenda berupaya agar dibuat gerakan di Papua, dan Indonesia umumnya, yang bisa memancing media nasional maupun internasional.
Utamanya, kata dia, agar bisa dipakai sebagai amunisi saat melakukan upaya diplomasi di PBB dengan mengemas sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kebetulan, ada agenda internasional, yakni sidang Komisi Tinggi HAM di Jeneva yang dimulai 9 September 2019," katanya.
Kemudian, agenda besar lainnya, yakni Sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB sebagai sidang tahunan di New York, AS, mulai 23 September 2019.
"Dari beberapa informasi yang diterima dan beberapa yang sudah kita periksa, mereka menggunakan jaringan dalam negeri, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB)," katanya.
Jaringan tersebut, kata dia, memiliki organisasi underbow yang selnya terdeteksi di beberapa kota sehingga terjadi peristiwa di Manokwari, Sorong, beberapa waktu lalu, dan Wamena yang baru saja terjadi.
"Saya tidak menyatakan bahwa semua saudara kita, masyarakat Papua bagian dari mereka. Tetapi, ini kelompok kecil," katanya.
Sebagaimana sebelumnya, kata Tito, peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang mereka propaganda sedemikian rupa untuk menyulut peristiwa di Manokwari dan Sorong.
"Mereka memiliki tim propaganda yang mengangkat isu-isu, kemudian di blow-up," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019