Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali mengatakan kemitraan MPU dengan instansi pemerintahan harus terus ditingkatkan.
"Kemitraan ini harus terus ditingkatkan, sehingga peran MPU mitra sejajar dengan pemerintahan dan dapat bekerja sama dengan baik," kata Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tgk H Faisal Ali pada rapat koordinasi MPU Aceh. Rapat koordinasi tersebut para Ketua dan Sekretaris MPU kabupaten/kota se Provinsi Aceh. Serta pejabat terkait lainnya.
MPU Aceh, kata dia, memiliki tugas mengayomi dan membimbing umat sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, UU Nomor 44 Tahun 1999 dan Qanun Nomor Tahun 2009 tentang MPU.
Di antara tugas MPU Aceh, sebut dia, memberikan taushiyah, masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh, dan DPR Aceh dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
"Selain itu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam. Karena itu, MPU butuh kemitraan dengan pemerintahan," katanya.
Sebagai lembaga resmi daerah, kata dia, MPU Aceh terus menjalin kerja sama serta meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah di semua tingkatkan.
"Tujuannya agar pelaksanaan peran dan tugas MPU sebagai mitra sejajar pemerintah dapat terlaksana dengan baik serta memberi sumbangsih bagi terlaksananya pembangunan di Provinsi Aceh," ungkap Tgk H Faisal Ali.
Untuk meningkatkan kemitraan tersebut, Tgk H Faisal Ali menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan MPU kabupaten/kota.
"Koordinasi ini penting agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan program MPU Aceh dengan MPU kabupaten/kota. Dengan demikian, terwujudnya pengawasan optimal pelaksanaan program kerja MPU Aceh," kata Tgk H Faisal Ali.
"Kemitraan ini harus terus ditingkatkan, sehingga peran MPU mitra sejajar dengan pemerintahan dan dapat bekerja sama dengan baik," kata Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tgk H Faisal Ali pada rapat koordinasi MPU Aceh. Rapat koordinasi tersebut para Ketua dan Sekretaris MPU kabupaten/kota se Provinsi Aceh. Serta pejabat terkait lainnya.
MPU Aceh, kata dia, memiliki tugas mengayomi dan membimbing umat sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, UU Nomor 44 Tahun 1999 dan Qanun Nomor Tahun 2009 tentang MPU.
Di antara tugas MPU Aceh, sebut dia, memberikan taushiyah, masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh, dan DPR Aceh dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
"Selain itu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam. Karena itu, MPU butuh kemitraan dengan pemerintahan," katanya.
Sebagai lembaga resmi daerah, kata dia, MPU Aceh terus menjalin kerja sama serta meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah di semua tingkatkan.
"Tujuannya agar pelaksanaan peran dan tugas MPU sebagai mitra sejajar pemerintah dapat terlaksana dengan baik serta memberi sumbangsih bagi terlaksananya pembangunan di Provinsi Aceh," ungkap Tgk H Faisal Ali.
Untuk meningkatkan kemitraan tersebut, Tgk H Faisal Ali menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan MPU kabupaten/kota.
"Koordinasi ini penting agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan program MPU Aceh dengan MPU kabupaten/kota. Dengan demikian, terwujudnya pengawasan optimal pelaksanaan program kerja MPU Aceh," kata Tgk H Faisal Ali.
Pewarta: Pewarta : M Haris SAUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
