Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih. Setelah dilantik Presiden Prabowo pada Senin (8/9) muncul reaksi di pasar saham yang melemah dan timbul keruguaan di kalangan investor.
Sedangkan di tengah masyarakat, tetap ada keingintahuan apakah Menkeu yang baru akan mengambil kebijakan yang tidak memberatkan rakyat di tengah resesi ekonomi ini. Salah satunya adalah kebijakan tentang pajak. Dalam hal ini, Purbaya Yudhi Sadewa menilai tidak perlu ada memberlakukan pungutan pajak yang baru untuk masyarakat mengingat sistem perpajakan yang saat ini digunakan cukup efektif untuk menghimpun pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.
"Menurut saya pribadi, selama ini gak usah (ada pungutan pajak baru)," kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas dilantik sebagai menteri keuangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Baca juga: Prabowo rombak kabinet, menteri diganti termasuk Sri Mulyani
Purbaya menjelaskan salah satu prioritasnya saat ini meningkatkan pertumbuhan, karena itu juga berkorelasi positif dengan pendapatan negara. "Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, anggap tax to GDP ratio-nya konstran, income-nya kenceng juga," sambung Purbaya.
Kebijakan Purbaya sejalan dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9) minggu lalu, menyebut pemerintah tidak memberlakukan pungutan pajak baru pada tahun ini, dan pada tahun 2026. Keputusan itu diambil oleh Sri meskipun target pendapatan negara naik sebesar 9,8 persen.
"Dari sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru," kata Sri Mulyani saat rapat kerja tersebut.
Dia melanjutkan pemerintah menempuh strategi lain untuk mencapai target penerimaan negara, di antaranya dengan memperbaiki sistem perpajakan, kemudian meningkatkan kepatuhan. Sri Mulyani juga meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak perlu khawatir, karena UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh), sementara usaha yang omzetnya Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar kena PPh final 0,5 persen.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut Dana Otsus Aceh tak kena efisiensi 2026
Di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, Presiden Prabowo memberhentikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri. Selepas dilantik, Purbaya menyebut beberapa prioritasnya, antara lain mengatasi perlambatan ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya yakin dalam waktu 2 bulan sampai dengan 3 bulan ke depan, masalah perlambatan ekonomi itu dapat diatasi. "Kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal, kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir," kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas pelantikan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya setelah pelantikan. "Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita gak boleh gagal dengan program-program yang menyejahterakan rakyat kita. Itu yang akan saya kerjakan," ujar Purbaya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu Purbaya nilai tak perlu berlakukan pungutan pajak baru
