Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Aceh yang merupakan salah satu organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo menyurati Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta untuk mencabut status KEK Arun Lhokseumawe.
Ketua JAMAN Aceh Safaruddin, SH kepada Antara di Aceh Utara, Kamis mengatakan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Baca juga: YARA ingatkan Plt Gubernur Aceh serius bangun KEK Aceh
Dikatakan dalam PP tersebut pada pasal 6 ayat (3) berdasarkan evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus: melakukan perubahan luas wilayah atau zona; memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; melakukan penggantian badan usaha; dan/atau pengusulan pembatalan dan pencabutan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
"Kami minta agar Dewan Nasional Kawasan KEK untuk mengusulkan pembatalan status KEK Arun Lhokseumawe sesuai dengan kewenangannya dalam PP No 5 tahun 2017,” kata Safaruddin dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN konsultasi publik tata ruang KEK Arun
Menurut JAMAN, jika mengacu pada PP Nomor 5 tahun 2017 yang diundangkan pada 17 Februari 2017, maka saat ini KEK Arun Lhokseumawe telah memasuki tahun ketiga bulan ke sembilan, dan dari beberapa Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Pengolahan Ekspor; b. Zona Logistik; c. Zona Industri; d. Zona Energi; dan e. Zona Pariwisata, sampai saat ini belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 5 tahun 2017.
"KEK Arun Lhokseumawe jika mengacu pada PP-nya sudah berjalan dua tahun lebih, dan di tahun ketiga belum juga ada tanda akan beroperasi dari beberapa zona yang diberikan oleh PP No 5 tahun 2017," sebutnya.
Baca juga: Masalah lahan kendala pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
Adapun alasan JAMAN meminta dicabutnya status KEK Arun Lhokseumawe kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dikarenakan beratnya beban pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pembangunan di Aceh.
Di mana dalam dua tahun ini serapan APBA sangat tidak memuaskan, bahkan untuk tahun 2019 ini, sesuai dengan informasi dari website http://p2k-apba.acehprov.go.id yang diakses hari ini Kamis (21/11), terlihat realisasi keuangan masih sebesar 59,6 persen dan realisasi fisik sebesar 67,0 persen dari jumlah APBA Rp17,327 triliun.
Disebutkan, rendahnya serapan APBA ini tentu menunjukkan kemampuan dan beratnya beban kerja Pemerintah Aceh, belum lagi pemenuhan hak dasar masyarakat Aceh seperti pembangunan rumah layak huni bagi ribuan masyarakat Aceh berpenghasilan rendah yang telah diusulkan oleh Baitul Mal Aceh tahun 2019 ditunda pembangunannya oleh Pemerintah Aceh tanda alasan yang jelas, padahal dana pembangunan rumah tersebut bersumber dari dana non APBA tapi infak dari masyarakat Aceh.
"Alasan kami meminta agar dicabutnya status KEK Arun Lhokseumawe untuk meringankan bebas kerja Pemerintah Aceh, jangan sampai tugas utamanya Pemerintah Aceh sebagai pelayan masyarakat terganggu dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBA," kata Safaruddin lagi.
Mengacu pada realisai APBA yang rendah tahun 2019 ini menjadi tolak ukur bagi kinerja Pemerintah Aceh semakin berat, jika kemudian dibebani dengan tanggung jawab untuk membangun KEK Arun Lhokseumawe tentu ini akan semakin memberatkan tugas Pemerintah Aceh ke depan dalam penyerapan APBA, dan jika serapannya rendah maka kegiatan dan pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBA tentu akan terbengkalai dan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Aceh.
Oleh karena itu, JAMAN Aceh meminta kepada Dewan Nasional Kawasan sesuai dengan kewenangannnya untuk mencabut status KEK Arun Lhokseumawe dari Pengelolaan Pemerintah Provinsi Aceh dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Konsorsium BUMN di kawasan tersebut untuk pembangunannya.
"Jika mengacu pada angka realisasi APBA tahun 2019 ini maka dapat dipastikan bahwa beban kerja pemerintah Aceh sangat berat, sehingga perlu dilakukan pengurangan beban yang salah satunya tanggung jawab dalam mengelola pembangunan KEK Arun Lhokseumawe dari Pemerintah Aceh kepada Walikota, Bupati dan konsorsium BUMN di kawasan tersebut,” tambahnya pula.
“Menurut kami itu lebih efektif sehingga tidak menganggu kinerja Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pelayanan publik yang dibiayai dari APBA, karena jika serapan APBA rendah maka seluruh masyarakat Aceh akan dirugikan," tutup Safaruddin saat mengantarkan langsung surat ke Kantor Dewan Nasional Kawasan Khusus di Jakarta, di dampingi Muhammad Dahlan selaku Bidang Komunikasi Publik dan Jaringan.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Forum Bersama DPR/DPD RI Provinsi Aceh, Menteri BUMN, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRA dan Ketua Umum DPP JAMAN.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Ketua JAMAN Aceh Safaruddin, SH kepada Antara di Aceh Utara, Kamis mengatakan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Baca juga: YARA ingatkan Plt Gubernur Aceh serius bangun KEK Aceh
Dikatakan dalam PP tersebut pada pasal 6 ayat (3) berdasarkan evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus: melakukan perubahan luas wilayah atau zona; memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; melakukan penggantian badan usaha; dan/atau pengusulan pembatalan dan pencabutan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
"Kami minta agar Dewan Nasional Kawasan KEK untuk mengusulkan pembatalan status KEK Arun Lhokseumawe sesuai dengan kewenangannya dalam PP No 5 tahun 2017,” kata Safaruddin dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN konsultasi publik tata ruang KEK Arun
Menurut JAMAN, jika mengacu pada PP Nomor 5 tahun 2017 yang diundangkan pada 17 Februari 2017, maka saat ini KEK Arun Lhokseumawe telah memasuki tahun ketiga bulan ke sembilan, dan dari beberapa Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Zona Pengolahan Ekspor; b. Zona Logistik; c. Zona Industri; d. Zona Energi; dan e. Zona Pariwisata, sampai saat ini belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 5 tahun 2017.
"KEK Arun Lhokseumawe jika mengacu pada PP-nya sudah berjalan dua tahun lebih, dan di tahun ketiga belum juga ada tanda akan beroperasi dari beberapa zona yang diberikan oleh PP No 5 tahun 2017," sebutnya.
Baca juga: Masalah lahan kendala pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
Adapun alasan JAMAN meminta dicabutnya status KEK Arun Lhokseumawe kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dikarenakan beratnya beban pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pembangunan di Aceh.
Di mana dalam dua tahun ini serapan APBA sangat tidak memuaskan, bahkan untuk tahun 2019 ini, sesuai dengan informasi dari website http://p2k-apba.acehprov.go.id yang diakses hari ini Kamis (21/11), terlihat realisasi keuangan masih sebesar 59,6 persen dan realisasi fisik sebesar 67,0 persen dari jumlah APBA Rp17,327 triliun.
Disebutkan, rendahnya serapan APBA ini tentu menunjukkan kemampuan dan beratnya beban kerja Pemerintah Aceh, belum lagi pemenuhan hak dasar masyarakat Aceh seperti pembangunan rumah layak huni bagi ribuan masyarakat Aceh berpenghasilan rendah yang telah diusulkan oleh Baitul Mal Aceh tahun 2019 ditunda pembangunannya oleh Pemerintah Aceh tanda alasan yang jelas, padahal dana pembangunan rumah tersebut bersumber dari dana non APBA tapi infak dari masyarakat Aceh.
"Alasan kami meminta agar dicabutnya status KEK Arun Lhokseumawe untuk meringankan bebas kerja Pemerintah Aceh, jangan sampai tugas utamanya Pemerintah Aceh sebagai pelayan masyarakat terganggu dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBA," kata Safaruddin lagi.
Mengacu pada realisai APBA yang rendah tahun 2019 ini menjadi tolak ukur bagi kinerja Pemerintah Aceh semakin berat, jika kemudian dibebani dengan tanggung jawab untuk membangun KEK Arun Lhokseumawe tentu ini akan semakin memberatkan tugas Pemerintah Aceh ke depan dalam penyerapan APBA, dan jika serapannya rendah maka kegiatan dan pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBA tentu akan terbengkalai dan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Aceh.
Oleh karena itu, JAMAN Aceh meminta kepada Dewan Nasional Kawasan sesuai dengan kewenangannnya untuk mencabut status KEK Arun Lhokseumawe dari Pengelolaan Pemerintah Provinsi Aceh dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Konsorsium BUMN di kawasan tersebut untuk pembangunannya.
"Jika mengacu pada angka realisasi APBA tahun 2019 ini maka dapat dipastikan bahwa beban kerja pemerintah Aceh sangat berat, sehingga perlu dilakukan pengurangan beban yang salah satunya tanggung jawab dalam mengelola pembangunan KEK Arun Lhokseumawe dari Pemerintah Aceh kepada Walikota, Bupati dan konsorsium BUMN di kawasan tersebut,” tambahnya pula.
“Menurut kami itu lebih efektif sehingga tidak menganggu kinerja Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pelayanan publik yang dibiayai dari APBA, karena jika serapan APBA rendah maka seluruh masyarakat Aceh akan dirugikan," tutup Safaruddin saat mengantarkan langsung surat ke Kantor Dewan Nasional Kawasan Khusus di Jakarta, di dampingi Muhammad Dahlan selaku Bidang Komunikasi Publik dan Jaringan.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Forum Bersama DPR/DPD RI Provinsi Aceh, Menteri BUMN, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRA dan Ketua Umum DPP JAMAN.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019