Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Publik Aceh (Lemkaspa) menyatakan, semua pihak harus melihat sisi positif dari pembelian empat unit pesawat perintis N219 untuk melayani penduduk di Aceh yang tinggal pada wilayah tengah dan tengah Samudera Hindia.
"Kabupaten-kabupaten di lintas tengah, cenderung dalam keadaan terisolir ketika bencana alam. Misalnya Aceh Tengah, Gayo lues, dan Aceh Tenggara. Dengan kompilasi bencana alam terjadi, maka akses menuju kedaerah itu hanya dapat dipertimbangkan dengan cepat melalui pesawat," tegas Praktisi Hukum Lemkaspa, Usman SH di Banda Aceh, Ahad.
Selama ini, katanya, semua pihak mengetahui bahwa terdapat satu kabupaten berada di tengah Samudera Hindia, yaitu Simeulue. Seandainya bencana alam terjadi, maka untuk menuju ke daerah tersebut dewasa ini membutuhkan waktu paling cepat sekitar 10 jam menggunakan kapal fery.
Jikapun digunakan transportasi udara ketika bencana alam terjadi, sebut dia, akibat jumlah pesawat yang gunakan terbatas cuma satu unit, dan tidak efektif untuk menanggulangi korban dengan dilakukan evakuasi medis di beberapa kabupaten itu.
"Inilah yang menjadi salah satu indikator, dan bahan pertimbangan Pak Plt (Pelaksana tugas) Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk memutuskan adanya transportasi udara di dalam wilayah atau daerah pelosok ketika musibah terjadi," tegasnya.
Ia mengatakan, pihaknya selama ini paling intens dalam mengkritisi setiap kebijakan tidak pro rakyat terkait rencana pembelian empat unit pesawat oleh Pemerintah Aceh akibat timbulnya pro dan kontra kebijakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah
Berdasarkan Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik menyebut Pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kemudian Udang-undang No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanahkan kewajiban kepala daerah untuk dapat memfasilitasi juga dalam memberikan pelayanan dan rasa keadilan bagi semua masyarakat Aceh.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut dia, maka seorang kepala daerah harus dapat adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga tidak boleh melihat untung atau rugi dalam mengambil keputusan.
"Yang harus dikedepankan pemerataan hak yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat, tanpa memandang status dan kedudukan sosial" tegas Usman.
Ia mengaku, pembelian pesawat perintis tipe N129 juga bisa digunakan untuk melindungi sumber daya alam terutama sektor kelautan, karena rawan terjadi perdagangan obat-obat terlarang jenis narkotika.
Bahkan selama ini, tutur dia, cukup sering terjadi musibah di tengah-tengah laut yang menimpa nelayan Aceh ketika mencari ikan di laut lepas, selain pemulangan nelayan Aceh di negara-negara lain, dan mengatasi "illegal fishing".
"Mereka juga merupakan saudara kita yang mencari kehidupan di tengah laut dengan gelombang ganas. Dengan adanya pesawat bisa melakukan pencarian dan mengevakuasi, sehingga tidak merengut korban jiwa," tegas dia.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan pesawat terbang N219 dan pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
"Pengadaan pesawat ini untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dan mendongkrak perekonomian masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah," kata Nova Iriansyah.
Nova menambahkan membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah.
"Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis," katanya.
Menurut dia, dengan kondisi yang ada tersebut membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan yang menjadi salah aatu program prioritas pemerintah daerah.
"Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh," tambah Nova.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kabupaten-kabupaten di lintas tengah, cenderung dalam keadaan terisolir ketika bencana alam. Misalnya Aceh Tengah, Gayo lues, dan Aceh Tenggara. Dengan kompilasi bencana alam terjadi, maka akses menuju kedaerah itu hanya dapat dipertimbangkan dengan cepat melalui pesawat," tegas Praktisi Hukum Lemkaspa, Usman SH di Banda Aceh, Ahad.
Selama ini, katanya, semua pihak mengetahui bahwa terdapat satu kabupaten berada di tengah Samudera Hindia, yaitu Simeulue. Seandainya bencana alam terjadi, maka untuk menuju ke daerah tersebut dewasa ini membutuhkan waktu paling cepat sekitar 10 jam menggunakan kapal fery.
Jikapun digunakan transportasi udara ketika bencana alam terjadi, sebut dia, akibat jumlah pesawat yang gunakan terbatas cuma satu unit, dan tidak efektif untuk menanggulangi korban dengan dilakukan evakuasi medis di beberapa kabupaten itu.
"Inilah yang menjadi salah satu indikator, dan bahan pertimbangan Pak Plt (Pelaksana tugas) Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk memutuskan adanya transportasi udara di dalam wilayah atau daerah pelosok ketika musibah terjadi," tegasnya.
Ia mengatakan, pihaknya selama ini paling intens dalam mengkritisi setiap kebijakan tidak pro rakyat terkait rencana pembelian empat unit pesawat oleh Pemerintah Aceh akibat timbulnya pro dan kontra kebijakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah
Berdasarkan Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik menyebut Pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kemudian Udang-undang No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanahkan kewajiban kepala daerah untuk dapat memfasilitasi juga dalam memberikan pelayanan dan rasa keadilan bagi semua masyarakat Aceh.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut dia, maka seorang kepala daerah harus dapat adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga tidak boleh melihat untung atau rugi dalam mengambil keputusan.
"Yang harus dikedepankan pemerataan hak yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat, tanpa memandang status dan kedudukan sosial" tegas Usman.
Ia mengaku, pembelian pesawat perintis tipe N129 juga bisa digunakan untuk melindungi sumber daya alam terutama sektor kelautan, karena rawan terjadi perdagangan obat-obat terlarang jenis narkotika.
Bahkan selama ini, tutur dia, cukup sering terjadi musibah di tengah-tengah laut yang menimpa nelayan Aceh ketika mencari ikan di laut lepas, selain pemulangan nelayan Aceh di negara-negara lain, dan mengatasi "illegal fishing".
"Mereka juga merupakan saudara kita yang mencari kehidupan di tengah laut dengan gelombang ganas. Dengan adanya pesawat bisa melakukan pencarian dan mengevakuasi, sehingga tidak merengut korban jiwa," tegas dia.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan pesawat terbang N219 dan pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
"Pengadaan pesawat ini untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dan mendongkrak perekonomian masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah," kata Nova Iriansyah.
Nova menambahkan membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah.
"Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis," katanya.
Menurut dia, dengan kondisi yang ada tersebut membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan yang menjadi salah aatu program prioritas pemerintah daerah.
"Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh," tambah Nova.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019