Anggota Komisi IV DPR T A Khalid menyatakan kartu tani yang telah dirancang secara khusus oleh Pemerintah harus dapat menjawab persoalan pupuk subsidi yang kerap menjadi persoalan di Tanah Air.
"Kita berharap kartu tani yang merupakan sebuah kartu yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani yang efektif pada tahun 2020, harus dapat menjawab kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini," katanya di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan ketidaktersediaan pupuk yang cukup di lapangan juga tidak terlepas dari data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan sehingga alokasi yang diterima tidak seimbang.
"Artinya data faktual yang masuk ke kementerian terkait tidak sesuai sehingga alokasinya tidak seimbang dengan data lahan areal pertanian yang tersebar di setiap provinsi," kata T A Khalid yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Aceh.
Menurut dia dengan hadirnya kartu tani tersebut dapat menjawab persoalan terhadap keluhan ketersediaan pupuk bersubsidi di kalangan petani yang ada di Tanah Air termasuk untuk provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Ia juga menambahkan sesuai informasi yang diterima dirinya dari kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, alokasi pupuk bersubsidi yang ditampung satu daerah seperti Aceh misalnya hanya 35 sampai 50 persen dari total luas lahan yang ada di daerah.
"Ini juga menunjukkan sebelum disalurkan sesuai daerah, pupuknya tidak cukup karena alokasi yang diberikan tidak sepenuhnya berdasarkan luas lahan dan kita berharap ini juga ada perubahan pola dalam pendistribusiannya," katanya.
Ia berharap dengan adanya kartu tani yang efektif 2020 dapat menjawab seluruh persoalan tersebut sehingga upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dapat terwujud di masa mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Kita berharap kartu tani yang merupakan sebuah kartu yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani yang efektif pada tahun 2020, harus dapat menjawab kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini," katanya di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan ketidaktersediaan pupuk yang cukup di lapangan juga tidak terlepas dari data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan sehingga alokasi yang diterima tidak seimbang.
"Artinya data faktual yang masuk ke kementerian terkait tidak sesuai sehingga alokasinya tidak seimbang dengan data lahan areal pertanian yang tersebar di setiap provinsi," kata T A Khalid yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Aceh.
Menurut dia dengan hadirnya kartu tani tersebut dapat menjawab persoalan terhadap keluhan ketersediaan pupuk bersubsidi di kalangan petani yang ada di Tanah Air termasuk untuk provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Ia juga menambahkan sesuai informasi yang diterima dirinya dari kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, alokasi pupuk bersubsidi yang ditampung satu daerah seperti Aceh misalnya hanya 35 sampai 50 persen dari total luas lahan yang ada di daerah.
"Ini juga menunjukkan sebelum disalurkan sesuai daerah, pupuknya tidak cukup karena alokasi yang diberikan tidak sepenuhnya berdasarkan luas lahan dan kita berharap ini juga ada perubahan pola dalam pendistribusiannya," katanya.
Ia berharap dengan adanya kartu tani yang efektif 2020 dapat menjawab seluruh persoalan tersebut sehingga upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dapat terwujud di masa mendatang.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020