Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) H Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem mengatakan rakyat Aceh membutuhkan perlindungan pemerintah terkait pandemik COVID-19.
"Pemerintah daerah wajib memberi rasa aman, nyaman dan perlindungan kepada rakyat, bukan sebaliknya menebar teror baru,” tegas Mualem melalui Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh H Muhammad Saleh di Banda Aceh, Rabu.
Mualem menilai penangganan atau antisipasi penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 yang saat ini dilakukan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten kota di Aceh sudah menunjukkan langkah positif.
Ini terlihat dari aksi nyata berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Mulai dari membatasi warga keluar rumah hingga pemberlakuan jam malam mulai pukul 20.30 WIB hingga pukul 05.30 WIB.
Namun, Mualem menilai, belum ada aksi nyata yang langsung menyentuh rakyat kelas bawah di Aceh. Seperti ketersediaan masker dan sanitaizer untuk masyarakat bawah.
Begitu ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan para medis. Jika pun ada, merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI, bukan pengadaan langsung dari Pemerintah Aceh, ketus Mualem.
Selain itu, Mualem juga menyoalkan pengawasan harga sembilan bahan pokok belum maksimal, sehingga harga pasaran dimainkan oleh para spekulan. Bahkan, saat ini terjadi antrean panjang bahan bakar minyak (premium) di sejumlah SPBU di Aceh.
"Kami terus memantau perkembangan. Termasuk menerima berbagai laporan dari kader dan pengurus PA di Aceh terkait kondisi kekinian masyarakat," kata Mualem.
Oleh sebab itu, Mualem mengingatkan Pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten kota di Aceh jika mengeluarkan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.
Menurut dia, masyarakat hingga kini resah dan gelisah. Termasuk memberikan solusi alternatif, bukan sebaliknya, rakyat harus melakukan dengan caranya sendiri.
"Apakah langkah lockdown yang dilakukan sejumlah kabupaten dan kota, termasuk gampong di Aceh, belum cukup memberi pelajaran dan sinyal bagi Pemerintah Aceh. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya," ujar Mualem.
Terkait kebijakan mengisolasi diri bagi warga dengan status orang dalam pengawasan (ODP), memang sudah tepat, untuk memutuskan mata rantai virus mematikan ini.
Harusnya, kata dia, ODP tidak dilepas begitu saja. Mereka ditempatkan pada satu kawasan dengan pantauan ketat dari pemerintah daerah. Misal, Asrama Haji Banda Aceh. Selain itu menjamin pengobatan hingga kebutuhan bahan pokok.
"Tebarkanlah rasa percaya diri dan optimisme kepada rakyat Aceh dengan informasi yang benar dan akurat, bahwa musibah ini akan segera berakhir. Jangan ada yang sembunyikan untuk tujuan pencitraan tertentu. Kasihan rakyat," sebut Mualem.
Menyangkut informasi Pemerintah Aceh telah mencairkan dana Rp30 miliar dari Rp100 miliar lebih yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, Mualem mengingatkan agar penggunannya dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
"Dana miliaran rupiah itu dirasakan belum berdampak pada kepentingan rakyat kecil. Jadi, kemana saja dana itu dicairkan. Tolong Pemerintah Aceh menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada rakyat Aceh," tegas Mualem.
Mualem menyebutkan dirinya menugaskan dan menegaskan kepada seluruh anggota DPR Aceh dan DPR kabupaten kota dari Partai Aceh untuk terus mengawasi ketat secara ketat dan terukur penanganan COVID-19
"Partai Aceh telah membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Wabah Covid-19 di seluruh Aceh. Perjuangan dan keberpihakan Partai Aceh hanya untuk rakyat. Kepada masyarakat, kami imbau mematuhi protokol kesehatan terkait wabah COVID-19." pungkas Mualem.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Pemerintah daerah wajib memberi rasa aman, nyaman dan perlindungan kepada rakyat, bukan sebaliknya menebar teror baru,” tegas Mualem melalui Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh H Muhammad Saleh di Banda Aceh, Rabu.
Mualem menilai penangganan atau antisipasi penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 yang saat ini dilakukan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten kota di Aceh sudah menunjukkan langkah positif.
Ini terlihat dari aksi nyata berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Mulai dari membatasi warga keluar rumah hingga pemberlakuan jam malam mulai pukul 20.30 WIB hingga pukul 05.30 WIB.
Namun, Mualem menilai, belum ada aksi nyata yang langsung menyentuh rakyat kelas bawah di Aceh. Seperti ketersediaan masker dan sanitaizer untuk masyarakat bawah.
Begitu ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan para medis. Jika pun ada, merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI, bukan pengadaan langsung dari Pemerintah Aceh, ketus Mualem.
Selain itu, Mualem juga menyoalkan pengawasan harga sembilan bahan pokok belum maksimal, sehingga harga pasaran dimainkan oleh para spekulan. Bahkan, saat ini terjadi antrean panjang bahan bakar minyak (premium) di sejumlah SPBU di Aceh.
"Kami terus memantau perkembangan. Termasuk menerima berbagai laporan dari kader dan pengurus PA di Aceh terkait kondisi kekinian masyarakat," kata Mualem.
Oleh sebab itu, Mualem mengingatkan Pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten kota di Aceh jika mengeluarkan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.
Menurut dia, masyarakat hingga kini resah dan gelisah. Termasuk memberikan solusi alternatif, bukan sebaliknya, rakyat harus melakukan dengan caranya sendiri.
"Apakah langkah lockdown yang dilakukan sejumlah kabupaten dan kota, termasuk gampong di Aceh, belum cukup memberi pelajaran dan sinyal bagi Pemerintah Aceh. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya," ujar Mualem.
Terkait kebijakan mengisolasi diri bagi warga dengan status orang dalam pengawasan (ODP), memang sudah tepat, untuk memutuskan mata rantai virus mematikan ini.
Harusnya, kata dia, ODP tidak dilepas begitu saja. Mereka ditempatkan pada satu kawasan dengan pantauan ketat dari pemerintah daerah. Misal, Asrama Haji Banda Aceh. Selain itu menjamin pengobatan hingga kebutuhan bahan pokok.
"Tebarkanlah rasa percaya diri dan optimisme kepada rakyat Aceh dengan informasi yang benar dan akurat, bahwa musibah ini akan segera berakhir. Jangan ada yang sembunyikan untuk tujuan pencitraan tertentu. Kasihan rakyat," sebut Mualem.
Menyangkut informasi Pemerintah Aceh telah mencairkan dana Rp30 miliar dari Rp100 miliar lebih yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, Mualem mengingatkan agar penggunannya dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
"Dana miliaran rupiah itu dirasakan belum berdampak pada kepentingan rakyat kecil. Jadi, kemana saja dana itu dicairkan. Tolong Pemerintah Aceh menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada rakyat Aceh," tegas Mualem.
Mualem menyebutkan dirinya menugaskan dan menegaskan kepada seluruh anggota DPR Aceh dan DPR kabupaten kota dari Partai Aceh untuk terus mengawasi ketat secara ketat dan terukur penanganan COVID-19
"Partai Aceh telah membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Wabah Covid-19 di seluruh Aceh. Perjuangan dan keberpihakan Partai Aceh hanya untuk rakyat. Kepada masyarakat, kami imbau mematuhi protokol kesehatan terkait wabah COVID-19." pungkas Mualem.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020