Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa meminta pihak Kepolisian untuk mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara ketat, sehingga proses distribusinya tepat sasaran.
“Kami minta pihak Kepolisian untuk mengawasi pendistribusiannya dengan baik dan ketat, mulai dari sosialisasi hingga penindakan jika salah digunakan, karena BBM bersubsidi khusus untuk rakyat kecil,” kata Fanshurullah Asa di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela pertemuan dengan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dan pihak kepolisian setempat terkait pendistribusian BBM bersubsidi di daerah tersebut.
Ia menjelaskan berdasarkan data BPH Migas tahun 2019 kuota BBM untuk wilayah Kabupaten Abdya, realisasi untuk premium dan solar melebihi dari kuota yang telah diberikan.
Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan bupati dan pihak kepolisian setempat sehingga kuota yang diberikan pada tahun 2020 tidak melebihi dari jatah yang telah diberikan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta dalam distribusi gas bersubsidi isi 3 kilogram dapat melibatkan Badan Usaha Milik Gampong atau BUMDes.
“Ini penting supaya pendistribusian gas subsidi menjadi tepat sasaran, dan pihak kepolisian juga harus mengawasi ini dengan baik, mulai sosialisasi hingga penindakan jika salah digunakan, karna ini untuk rakyat kecil,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa menggelar pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Badan Pengelola Migas Aceh, PT Pembangunan Aceh dan turut hadir Anggota Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam dan Anwar Idris di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.
M Fanshurullah Asa dan Tim juga telah berkunjung ke PT. Perta Arun Gas (PAG) di Lhokseumawe dalam rangka pengawasan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa sesuai dengan tugas dan fungsi BPH Migas, sekaligus mengecek pemanfaatan gas bumi di Aceh.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Kami minta pihak Kepolisian untuk mengawasi pendistribusiannya dengan baik dan ketat, mulai dari sosialisasi hingga penindakan jika salah digunakan, karena BBM bersubsidi khusus untuk rakyat kecil,” kata Fanshurullah Asa di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela pertemuan dengan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dan pihak kepolisian setempat terkait pendistribusian BBM bersubsidi di daerah tersebut.
Ia menjelaskan berdasarkan data BPH Migas tahun 2019 kuota BBM untuk wilayah Kabupaten Abdya, realisasi untuk premium dan solar melebihi dari kuota yang telah diberikan.
Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan bupati dan pihak kepolisian setempat sehingga kuota yang diberikan pada tahun 2020 tidak melebihi dari jatah yang telah diberikan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta dalam distribusi gas bersubsidi isi 3 kilogram dapat melibatkan Badan Usaha Milik Gampong atau BUMDes.
“Ini penting supaya pendistribusian gas subsidi menjadi tepat sasaran, dan pihak kepolisian juga harus mengawasi ini dengan baik, mulai sosialisasi hingga penindakan jika salah digunakan, karna ini untuk rakyat kecil,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa menggelar pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Badan Pengelola Migas Aceh, PT Pembangunan Aceh dan turut hadir Anggota Komisi VII DPR, Ridwan Hisjam dan Anwar Idris di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.
M Fanshurullah Asa dan Tim juga telah berkunjung ke PT. Perta Arun Gas (PAG) di Lhokseumawe dalam rangka pengawasan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa sesuai dengan tugas dan fungsi BPH Migas, sekaligus mengecek pemanfaatan gas bumi di Aceh.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020