Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi (IKASI) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menilai pembatalan proyek multiyear oleh DPR Aceh memperlihatkan ke publik bahwa komunikasi politik antara legislatif dengan Pemerintah Provinsi Aceh sangat buruk.
Wakil Ketua IKASI Unysiah Febri Miraj, Selasa, mengatakan pascadibatalkan proyek tahun jamak di Tanah Rencong itu, diharapkan Pemprov Aceh dan DPR Aceh untuk kembali duduk bersama guna membahas proyek tersebut.
"Saya meminta kepada legislatif dan eksekutif untuk melakukan komunikasi politik secara ulang. Kepentingan politik antar kubu sebaiknya dihindari dulu ketika sedang membahas pembangunan infrastruktur Aceh. Saya minta mereka bisa kompak," katanya, di Banda Aceh.
Dia menjelaskan, DPR Aceh telah sepakat membatalkan MoU proyek multiyear tahun 2020-2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, yang di antaranya terdiri 11 ruas jalan lintas penghubung antar kabupaten dan satu waduk.
Kata Febri, DPR Aceh menilai pembatalan tersebut dikarenakan adanya temuan terkait penganggaran yang tidak sesuai prosedur dan akan berdampak terhadap ranah hukum.
"Kalau memang itu benar, kenapa tidak dibahas dan direvisi sehingga proyek multiyear bisa sesuai prosedur," katanya.
Menurut alumni Ilmu Komunikasi itu, konflik antar lembaga dapat dihindari jika komunikasi politiknya berbasis kejujuran dan transparan, serta meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan.
Lanjut Febri, seharusnya DPR Aceh dan Pemprov Aceh harus melihat kepentingan masyarakat Aceh.
"Pembangunan 11 ruas jalan penghubung kabupaten dan satu waduk sangat dibutuhkan oleh rakyat. proyek multiyear ini harus dilanjutkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Wakil Ketua IKASI Unysiah Febri Miraj, Selasa, mengatakan pascadibatalkan proyek tahun jamak di Tanah Rencong itu, diharapkan Pemprov Aceh dan DPR Aceh untuk kembali duduk bersama guna membahas proyek tersebut.
"Saya meminta kepada legislatif dan eksekutif untuk melakukan komunikasi politik secara ulang. Kepentingan politik antar kubu sebaiknya dihindari dulu ketika sedang membahas pembangunan infrastruktur Aceh. Saya minta mereka bisa kompak," katanya, di Banda Aceh.
Dia menjelaskan, DPR Aceh telah sepakat membatalkan MoU proyek multiyear tahun 2020-2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, yang di antaranya terdiri 11 ruas jalan lintas penghubung antar kabupaten dan satu waduk.
Kata Febri, DPR Aceh menilai pembatalan tersebut dikarenakan adanya temuan terkait penganggaran yang tidak sesuai prosedur dan akan berdampak terhadap ranah hukum.
"Kalau memang itu benar, kenapa tidak dibahas dan direvisi sehingga proyek multiyear bisa sesuai prosedur," katanya.
Menurut alumni Ilmu Komunikasi itu, konflik antar lembaga dapat dihindari jika komunikasi politiknya berbasis kejujuran dan transparan, serta meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan.
Lanjut Febri, seharusnya DPR Aceh dan Pemprov Aceh harus melihat kepentingan masyarakat Aceh.
"Pembangunan 11 ruas jalan penghubung kabupaten dan satu waduk sangat dibutuhkan oleh rakyat. proyek multiyear ini harus dilanjutkan," ujarnya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020