Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menerima kunjungan dari delegasi Pemerintahan Prancis untuk membahas kerja sama antara kedua negara dalam upaya penguatan konektivitas nasional.
Dikutip dari laman Kominfo, Sabtu, pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda utama dalam lawatan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Republik Prancis Franck Riester, yang berkoordinasi langsung dengan menteri Eropa dan luar negeri Prancis.
Selain Menteri Franck, Duta Besar Perancis untuk Indonesia Yang Mulia Olivier Chambard dan beberapa jajaran Pemerintahan serta Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia turut hadir di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (16/12/2020) lalu.
Dalam pertemuan ini, Menteri Kominfo Johnny G. Plate beserta jajaran Kementerian Kominfo dan perwakilan pemerintah Prancis membahas beberapa isu utama yaitu peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1, pengadaan Pusat Data Nasional (PDN), serta penjajakan keterlibatan Prancis dalam agenda percepatan transformasi digital Indonesia.
Pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan antara Duta Besar Prancis dan Menteri Kominfo pada bulan Juli 2020 lalu.
Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps, diproyeksikan akan menjadi satelit telekomunikasi terbesar di Asia. Perakitan satelit SATRIA-1 dilakukan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Thales Alenia Space, perusahaan manufaktur satelit yang berbasis di Prancis.
“Pemerintah Prancis memiliki visi yang sama untuk meningkatkan konektivitas dan menghubungkan Indonesia dengan wilayah-wilayah lain," ujar Menteri Franck Riester.
Oleh karena itu, pemerintah Prancis kembali menyatakan dukungan mereka untuk membantu percepatan pemenuhan pembiayaan proyek. Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran SATRIA-1 dapat dilakukan pada tahun 2023.
Dengan diluncurkannya satelit SATRIA-1 pada orbit Indonesia, pemerintah berharap kebutuhan jaringan internet di daerah 3T dan 150.000 titik dari total 501.112 titik layanan publik dapat dipenuhi.
Adapun titik layanan publik yang akan mendapatkan akses dari jaringan satelit ini antara lain sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan dan keamanan, dan fasilitas kesehatan.
Menteri Franck menyatakan kunjungan ke Indonesia kali ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra Prancis di negara-negara ASEAN. Menurutnya, Indonesia adalah mitra Prancis di ASEAN yang memiliki peluang perkembangan ekonomi yang amat baik.
“Kami menganggap Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang berpengaruh dan memiliki kontribusi penting untuk pengembangan kemitraan serta kerja sama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, terutama untuk investasi teknologi baru seperti penyiaran digital,” ujar Menteri Franck.
Pemerintah Prancis menyambut baik dan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan digitalisasi penyiaran tersebut.
Franck juga menyatakan bahwa Pemerintah Prancis terbuka untuk menceritakan pengalaman digitalisasi penyiaran di negaranya, yang sudah berhasil dilakukan sejak tahun 2011.
Mengenai e-government atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Johnny mengharapkan kesepakatan terkait pembangunan infrastruktur SPBE dapat segera difinalisasi, sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menteri Kominfo memaparkan dirinya sudah melakukan pengecekan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan pusat data nasional.
"Kita sudah mendapat lokasi pembangunan dan sudah melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi spesifikasi dan keamanan untuk pembangunan pusat data," Menteri Johnny menjelaskan.
Di dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny juga memberikan perkembangan terbaru mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran yang semakin diperkuat seiring dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran.
“Melalui peraturan perundangan tersebut, penyelenggara penyiaran di Indonesia harus segera menyelesaikan proses analog-switch-off (ASO) dalam jangka waktu kurang dari dua tahun dari sekarang, atau pada November 2022,” ujar Menteri Kominfo.
Selama 70 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi mitra strategis Prancis dan diharapkan kolaborasi di sektor konektivitas ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Menteri Johnny kembali menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi Indonesia-Prancis semua untuk sama-sama mengusahakan yang terbaik bagi pemulihan dua negara.
"Saya berharap kolaborasi ini dapat memberikan efek ungkit bagi pemulihan perekonomian Indonesia, sekaligus mewujudkan konektivitas yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Menteri Johnny.
Dalam Pertemuan tersebut Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, dan Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.
Sementara itu, Menteri Franck didampingi Duta Besar Perancis Yang Mulia Olivier Chambard, Utusan Khusus Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis untuk ASEAN François Corbin, Wakil Direktur Kantor Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Matthias Grolier, Konselor Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Matthieu Labbé, Konselor Ekonomi Kedutaan Besar Perancis untuk Republik Indonesia Dominique Lebastard, dan penerjemah Dominique Roubert.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Dikutip dari laman Kominfo, Sabtu, pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda utama dalam lawatan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Republik Prancis Franck Riester, yang berkoordinasi langsung dengan menteri Eropa dan luar negeri Prancis.
Selain Menteri Franck, Duta Besar Perancis untuk Indonesia Yang Mulia Olivier Chambard dan beberapa jajaran Pemerintahan serta Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia turut hadir di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (16/12/2020) lalu.
Dalam pertemuan ini, Menteri Kominfo Johnny G. Plate beserta jajaran Kementerian Kominfo dan perwakilan pemerintah Prancis membahas beberapa isu utama yaitu peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1, pengadaan Pusat Data Nasional (PDN), serta penjajakan keterlibatan Prancis dalam agenda percepatan transformasi digital Indonesia.
Pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan antara Duta Besar Prancis dan Menteri Kominfo pada bulan Juli 2020 lalu.
Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps, diproyeksikan akan menjadi satelit telekomunikasi terbesar di Asia. Perakitan satelit SATRIA-1 dilakukan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Thales Alenia Space, perusahaan manufaktur satelit yang berbasis di Prancis.
“Pemerintah Prancis memiliki visi yang sama untuk meningkatkan konektivitas dan menghubungkan Indonesia dengan wilayah-wilayah lain," ujar Menteri Franck Riester.
Oleh karena itu, pemerintah Prancis kembali menyatakan dukungan mereka untuk membantu percepatan pemenuhan pembiayaan proyek. Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran SATRIA-1 dapat dilakukan pada tahun 2023.
Dengan diluncurkannya satelit SATRIA-1 pada orbit Indonesia, pemerintah berharap kebutuhan jaringan internet di daerah 3T dan 150.000 titik dari total 501.112 titik layanan publik dapat dipenuhi.
Adapun titik layanan publik yang akan mendapatkan akses dari jaringan satelit ini antara lain sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan dan keamanan, dan fasilitas kesehatan.
Menteri Franck menyatakan kunjungan ke Indonesia kali ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra Prancis di negara-negara ASEAN. Menurutnya, Indonesia adalah mitra Prancis di ASEAN yang memiliki peluang perkembangan ekonomi yang amat baik.
“Kami menganggap Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang berpengaruh dan memiliki kontribusi penting untuk pengembangan kemitraan serta kerja sama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, terutama untuk investasi teknologi baru seperti penyiaran digital,” ujar Menteri Franck.
Pemerintah Prancis menyambut baik dan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan digitalisasi penyiaran tersebut.
Franck juga menyatakan bahwa Pemerintah Prancis terbuka untuk menceritakan pengalaman digitalisasi penyiaran di negaranya, yang sudah berhasil dilakukan sejak tahun 2011.
Mengenai e-government atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Menteri Johnny mengharapkan kesepakatan terkait pembangunan infrastruktur SPBE dapat segera difinalisasi, sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menteri Kominfo memaparkan dirinya sudah melakukan pengecekan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan pusat data nasional.
"Kita sudah mendapat lokasi pembangunan dan sudah melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi spesifikasi dan keamanan untuk pembangunan pusat data," Menteri Johnny menjelaskan.
Di dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny juga memberikan perkembangan terbaru mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran yang semakin diperkuat seiring dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran.
“Melalui peraturan perundangan tersebut, penyelenggara penyiaran di Indonesia harus segera menyelesaikan proses analog-switch-off (ASO) dalam jangka waktu kurang dari dua tahun dari sekarang, atau pada November 2022,” ujar Menteri Kominfo.
Selama 70 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi mitra strategis Prancis dan diharapkan kolaborasi di sektor konektivitas ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Menteri Johnny kembali menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi Indonesia-Prancis semua untuk sama-sama mengusahakan yang terbaik bagi pemulihan dua negara.
"Saya berharap kolaborasi ini dapat memberikan efek ungkit bagi pemulihan perekonomian Indonesia, sekaligus mewujudkan konektivitas yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Menteri Johnny.
Dalam Pertemuan tersebut Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, dan Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.
Sementara itu, Menteri Franck didampingi Duta Besar Perancis Yang Mulia Olivier Chambard, Utusan Khusus Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis untuk ASEAN François Corbin, Wakil Direktur Kantor Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Matthias Grolier, Konselor Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Matthieu Labbé, Konselor Ekonomi Kedutaan Besar Perancis untuk Republik Indonesia Dominique Lebastard, dan penerjemah Dominique Roubert.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020