Bireuen, 24/10 (Antaraaceh) - Puskesmas di Kabupaten Bireuen selama ini dominan belum memiliki tenaga teknologi informasi yang berkompeten untuk menyusun data guna menunjang program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Padahal penguasaan teknologi informasi sangat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik, baik organisasi pemerintah maupun swasta.
"Teknologi informasi akan sangat memudahkan dalam mengatur dan mengelola informasi, sehingga membantu dan meningkatkan penyelenggaraan kesehatan yang lebih baik," ucap Kusnaidi, Local Coordinator Puskesmas Kecamatan Peusangan dan Jangka, saat pembukaan “Serial Lobby Tentang Mekanisme Pengaduan Layanan Kesehatan di Puskesmas yang Sesuai dengan Standar Pelayananan Minimal” di Kantor Bupati Bireuen, Kamis (23/10).
Kegiatañ itu dilakukan Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen yang disponsori Kemitraan (Partnership) Jakarta dihadiri dr Amir Addani, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen serta beberapa staf, kepala Puskesmas dan perwakilan staf dari empat Puskesmas wilayah dampingan GaSAK, yaitu Puskesmas Jangka, Peusangan, Kuta Blang dan Gandapura.
Kadis Kesehatan Bireuen, Amir Addani mengharapkan agar Puskesmas dampingan benar-benar komitmen untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut secara maksimal dan berkelanjutan. Amir mengatakan betapa pentingnya informasi berbasis teknologi dalam perbaikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Dengan adanya informasi berbasis teknologi maka unit pelayanan akan lebih transparan dan akuntabel dalam penyediaan informasi. Sebab ketidakterbukaan informasi akan membuka ruang terjadinya penyimpangan. Sekarang ini dengan adanya media sosial maka akan memudahkan Badan Penyantun Puskesmas untuk melakukan pengawasan, tetapi tidak tergarap dengan baik sebab tidak didukung data," katanya.
Pada kegiatan itu, Murni, Local Coordinator wilayah dampingan Puskesmas Kuta Blang dan Gandapura mempresentasikan refleksi program selama dua bulan terakhir dengan durasi program empat bulan. Murni menguraikan selama ini pihaknya mengalami kendala di lapangan.
"Seperti lambannya pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga menghambat penyempurnaan website, sebagian data yang diperoleh tidak sinkron dengan data di Dinas Kesehatan, selain kurangnya tenaga IT yang terampil untuk menjadi operator dalam mendukung program peningkatan pelayanan kesehatan," ucap Murni.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
Padahal penguasaan teknologi informasi sangat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik, baik organisasi pemerintah maupun swasta.
"Teknologi informasi akan sangat memudahkan dalam mengatur dan mengelola informasi, sehingga membantu dan meningkatkan penyelenggaraan kesehatan yang lebih baik," ucap Kusnaidi, Local Coordinator Puskesmas Kecamatan Peusangan dan Jangka, saat pembukaan “Serial Lobby Tentang Mekanisme Pengaduan Layanan Kesehatan di Puskesmas yang Sesuai dengan Standar Pelayananan Minimal” di Kantor Bupati Bireuen, Kamis (23/10).
Kegiatañ itu dilakukan Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen yang disponsori Kemitraan (Partnership) Jakarta dihadiri dr Amir Addani, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen serta beberapa staf, kepala Puskesmas dan perwakilan staf dari empat Puskesmas wilayah dampingan GaSAK, yaitu Puskesmas Jangka, Peusangan, Kuta Blang dan Gandapura.
Kadis Kesehatan Bireuen, Amir Addani mengharapkan agar Puskesmas dampingan benar-benar komitmen untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut secara maksimal dan berkelanjutan. Amir mengatakan betapa pentingnya informasi berbasis teknologi dalam perbaikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Dengan adanya informasi berbasis teknologi maka unit pelayanan akan lebih transparan dan akuntabel dalam penyediaan informasi. Sebab ketidakterbukaan informasi akan membuka ruang terjadinya penyimpangan. Sekarang ini dengan adanya media sosial maka akan memudahkan Badan Penyantun Puskesmas untuk melakukan pengawasan, tetapi tidak tergarap dengan baik sebab tidak didukung data," katanya.
Pada kegiatan itu, Murni, Local Coordinator wilayah dampingan Puskesmas Kuta Blang dan Gandapura mempresentasikan refleksi program selama dua bulan terakhir dengan durasi program empat bulan. Murni menguraikan selama ini pihaknya mengalami kendala di lapangan.
"Seperti lambannya pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga menghambat penyempurnaan website, sebagian data yang diperoleh tidak sinkron dengan data di Dinas Kesehatan, selain kurangnya tenaga IT yang terampil untuk menjadi operator dalam mendukung program peningkatan pelayanan kesehatan," ucap Murni.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014