Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang mengatakan, perkembangan politik dan demokrasi sejak era reformasi menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik ketiga setelah Amerika Serikat dan India, tetapi dalam praktiknya masih mendapat sorotan.
"Menurut saya, perkembangan politik dan demokrasi sejak era reformasi menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik ketiga setelah Amerika Serikat dan India, namun praktik demokrasi di Indonesia mendapat sorotan baik yang pro maupun yang menentang," kata Ahmad Atang kepada ANTARA di Kupang, Sabtu, terkait perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.
Dia mengatakan, bagi kalangan yang menentang karena praktik demokrasi yang dikembangkan di Indonesia dianggap gagal membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan bagi kaum yang pro memandang bahwa demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia telah berjalan di atas rel yang benar.
Terlepas dari itu, jika kita mengacu pada indeks demokrasi Indonesia dengan menggunakan aspek kebebasan sipil, hak politik rakyat dan berfungsinya institusi demokrasi, maka secara riil justru demokrasi tumbuh pada tingkatan masyarakat dan mandul pada tingkatan negara.
Itu artinya bahwa kesadaran demokrasi lebih banyak ditentukan oleh rakyat sementara pada level negara ada keengganan untuk mengimplementasi demokrasi secara baik.
"Ini membutuhkan komitmen penyelenggara negara," kata mantan Pembantu Rektor I UMK itu.
Dia menambahkan, pada sisi yang lain terjadi semacam perdebatan pada tataran ideologis, dimana pertanyaan selalu muncul adalah apakah kita sedang mempraktikkan demokrasi yang memiliki ideologi Pancasila atau ideologi liberialisme.
Demokrasi Pancasila menekankan semua unsur terwakili, sedangkan demokrasi liberalisme mengedepankan menang-kalah.
"Yang menang berkuasa dan yang kalah tersingkir," katanya menjelaskan.
"Jadi secara faktual menurut saya kita telah gagal membangun demokrasi Pancasila namun kita berhasil mempraktikkan demokrasi liberalisme," katanya.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika demokrasi kita sedang dibajak oleh kaum kapitalis dan oportunis di negeri ini, kata pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Menurut saya, perkembangan politik dan demokrasi sejak era reformasi menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik ketiga setelah Amerika Serikat dan India, namun praktik demokrasi di Indonesia mendapat sorotan baik yang pro maupun yang menentang," kata Ahmad Atang kepada ANTARA di Kupang, Sabtu, terkait perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.
Dia mengatakan, bagi kalangan yang menentang karena praktik demokrasi yang dikembangkan di Indonesia dianggap gagal membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan bagi kaum yang pro memandang bahwa demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia telah berjalan di atas rel yang benar.
Terlepas dari itu, jika kita mengacu pada indeks demokrasi Indonesia dengan menggunakan aspek kebebasan sipil, hak politik rakyat dan berfungsinya institusi demokrasi, maka secara riil justru demokrasi tumbuh pada tingkatan masyarakat dan mandul pada tingkatan negara.
Itu artinya bahwa kesadaran demokrasi lebih banyak ditentukan oleh rakyat sementara pada level negara ada keengganan untuk mengimplementasi demokrasi secara baik.
"Ini membutuhkan komitmen penyelenggara negara," kata mantan Pembantu Rektor I UMK itu.
Dia menambahkan, pada sisi yang lain terjadi semacam perdebatan pada tataran ideologis, dimana pertanyaan selalu muncul adalah apakah kita sedang mempraktikkan demokrasi yang memiliki ideologi Pancasila atau ideologi liberialisme.
Demokrasi Pancasila menekankan semua unsur terwakili, sedangkan demokrasi liberalisme mengedepankan menang-kalah.
"Yang menang berkuasa dan yang kalah tersingkir," katanya menjelaskan.
"Jadi secara faktual menurut saya kita telah gagal membangun demokrasi Pancasila namun kita berhasil mempraktikkan demokrasi liberalisme," katanya.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika demokrasi kita sedang dibajak oleh kaum kapitalis dan oportunis di negeri ini, kata pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu. ***2***
Editor : Khalis Surry
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021