Banda Aceh (ANTARA) - Sejumlah elemen sipil yang terdiri atas akademisi, gerakan perempuan, disabilitas, orang muda, dan berbagai pemerhati masyarakat sosial mendeklarasikan pemilu bersih tanpa intimidasi pada Pemilu 2024 ini.
"Kami sangat prihatin, pengamatan kami pemilu tidak netral, karena itu kami bergerak bersama rakyat menyatakan kepada penyelenggara sama-sama menjaga netralitas pemilu agar bisa merasakan pesta demokrasi," kata perwakilan kelompok muda, Bayu Satria, di Banda Aceh, Sabtu.
Bayu menyampaikan, berdasarkan temuannya, anak muda kerap diarahkan untuk mendukung paslon tertentu secara paksa kemudian menyebabkan paslon lainnya tidak bisa didukung atas alasan tertentu.
"Selanjutnya banyak juga pemanfaatan fasilitas negara serta praktik lainnya yang merugikan maupun menguntungkan paslon tertentu. Alasan itu yang kemudian membuat kami orang muda turun dan menyuarakan di hari terakhir masa kampanye pemilu 2024," ujarnya.
Dirinya juga meminta agar kontestan pemilu tidak memanfaatkan bonus demografi di Indonesia, lalu mengintervensi suara dari generasi milenial dan gen z yang mendominasi pemilih pada pemilu 2024.
"Kami tahu jumlah kami besar dan menjadi dorongan bagi semua orang memanfaatkan kami. Tetapi, dalam hal ini kami membutuhkan pemilu yang aman jangan hanya memanfaatkan kami untuk memilih tapi dengarkan juga suara dan aspirasi kami," katanya.
Dalam kesempatan ini, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat agar selama masa tenang kampanye ini sama-sama menjaga netralitas, sehingga masa pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar tanpa intimidasi.
"Mari terus dikawal sampai proses pelantikan nanti sesuai dengan harapan kita semua," ujar Bayu.
Sementara itu, Perwakilan Gerakan Perempuan di Aceh, Riswati, menuntut agar semua pejabat tinggi negara, ASN, TNI/Polri, hingga aparatur desa, untuk bersikap netral dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Termasuk para Pj kepala daerah harus bersikap netral dan transparan dan tidak terlibat dalam praktik curang untuk memenangkan salah satu paslon.
"Kami mendesak agar semua orang untuk mengutamakan pendekatan etis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika bernegara, mematuhi segala peraturan, hukum, dan perundang-undangan demi menjaga kehormatan, dan martabat demokrasi Indonesia," demikian Riswati.
Baca juga: Imlek di Aceh tanpa barongsai cegah penggiringan politik Pemilu
