Anggota DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad menolak rencana pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Gampong (Desa) Pande Kecamatan Kutaraja kota setempat karena banyak penemuan situs sejarah seperti nisan raja dan ulama Aceh.
"Pada dasarnya kenapa kita menolak pembangunan, karena yang dibangun adalah IPAL, dan disitu juga ada titik nol kilometer Banda Aceh, serta banyak kuburan raja telah ditemukan," kata Tuanku Muhammad, di Banda Aceh, Selasa.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh pada 2017 lalu menghentikan sementara pembangunan IPAL yang berada di Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh.
Penghentian itu terpaksa lakukan karena banyak penemuan situs sejarah seperti batu nisan yang diduga milik para raja-raja masa kerajaan Aceh tepatnya di lokasi pembangunan instalasi tersebut.
Namun, pemerintah kembali melanjutkan proyek IPAL itu pada 2021 ini, dan kini telah menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat Aceh.
Tuanku mengatakan, pembangunan proyek IPAL itu pada dasarnya baik untuk suatu kota karena bertujuan membuat sanitasi besar mengingat penduduk di Banda Aceh sudah mulai padat.
Hanya saja, pembangunan IPAL tersebut mengambil lokasi di kawasan yang memiliki nilai history serta banyaknya peninggalan situs sejarah masa kerajaan Aceh.
"Kita ketahui bersama bahwa Gampong Pande merupakan cikal bakal dari kerajaan Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan nama Daruddunya," ujarnya.
Kata Tuanku, sejak awal pembangunan sebenarnya sudah diprediksi bahwa kawasan tersebut akan banyak penemuan situs makam raja dan ulama Aceh yang sempat tertimbun tsunami Aceh dulu.
"Padahal sudah dari 2017 mencuat agar pembangunan IPAL itu dihentikan sampai adanya penelitian lebih lanjut. Tapi tetap dilanjutkan," kata politikus PKS itu.
Tuanku menuturkan, sejauh ini sudah banyak masyarakat Aceh yang menolak rencana pembangunan lanjutan IPAL itu, hanya beberapa yang mendukung. Maka dari itu harus dipahami bersama bahwa penghentian tersebut adalah keinginan bersama.
Dirinya menyakini bahwa di bawah bangunan itu masih banyak kuburan yang sudah tertimbun, maka harus segera kita lakukan kajian konservasi sejarah secara lebih luas," ujar Tuanku.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Pada dasarnya kenapa kita menolak pembangunan, karena yang dibangun adalah IPAL, dan disitu juga ada titik nol kilometer Banda Aceh, serta banyak kuburan raja telah ditemukan," kata Tuanku Muhammad, di Banda Aceh, Selasa.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh pada 2017 lalu menghentikan sementara pembangunan IPAL yang berada di Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh.
Penghentian itu terpaksa lakukan karena banyak penemuan situs sejarah seperti batu nisan yang diduga milik para raja-raja masa kerajaan Aceh tepatnya di lokasi pembangunan instalasi tersebut.
Namun, pemerintah kembali melanjutkan proyek IPAL itu pada 2021 ini, dan kini telah menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat Aceh.
Tuanku mengatakan, pembangunan proyek IPAL itu pada dasarnya baik untuk suatu kota karena bertujuan membuat sanitasi besar mengingat penduduk di Banda Aceh sudah mulai padat.
Hanya saja, pembangunan IPAL tersebut mengambil lokasi di kawasan yang memiliki nilai history serta banyaknya peninggalan situs sejarah masa kerajaan Aceh.
"Kita ketahui bersama bahwa Gampong Pande merupakan cikal bakal dari kerajaan Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan nama Daruddunya," ujarnya.
Kata Tuanku, sejak awal pembangunan sebenarnya sudah diprediksi bahwa kawasan tersebut akan banyak penemuan situs makam raja dan ulama Aceh yang sempat tertimbun tsunami Aceh dulu.
"Padahal sudah dari 2017 mencuat agar pembangunan IPAL itu dihentikan sampai adanya penelitian lebih lanjut. Tapi tetap dilanjutkan," kata politikus PKS itu.
Tuanku menuturkan, sejauh ini sudah banyak masyarakat Aceh yang menolak rencana pembangunan lanjutan IPAL itu, hanya beberapa yang mendukung. Maka dari itu harus dipahami bersama bahwa penghentian tersebut adalah keinginan bersama.
Dirinya menyakini bahwa di bawah bangunan itu masih banyak kuburan yang sudah tertimbun, maka harus segera kita lakukan kajian konservasi sejarah secara lebih luas," ujar Tuanku.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021