Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh Achris Sarwani mengatakan hadirnya qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi tantangan kegiatan ekspor impor di Aceh.
"Tantangannya karena mereka juga harus melakukan layanan ekspor impor seperti yang dilakukan perbankan konvensional," kata Archris Sarwani, di Banda Aceh, Rabu.
Archris menyampaikan, dengan berlakunya qanun LKS tersebut, maka perbankan syariah menjadi tumpuan harapan para pelaku ekspor impor di Aceh dalam bertransaksi dengan pihak luar negeri.
"Perbankan syariah juga dapat menciptakan peluang untuk memperbesar eksistensinya dalam industri keuangan di Indonesia, dengan menguasai 100 persen pangsa perbankan Aceh," ujarnya.
Meski demikian, kata Archris, hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan kekuatan asset, jaringan kantor, teknologi, sumber daya manusia dan pengalamannya diharapkan bisa menjawab kekhawatiran masyarakat Aceh terhadap layanan perbankan syariah pasca berlakukannya qanun LKS tersebut, termasuk dalam kegiatan ekspor-impor.
"Tentunya tidak bisa memaksakan agar BSI langsung ready 100 persen untuk melayani semua kebutuhan nasabah, karena proses merger memerlukan waktu, terlebih di Aceh yang mergernya bukan tiga bank layaknya provinsi lain, melainkan enam bank," kata Archris.
Tak hanya qanun LKS, Archris melihat tantangan ekspor Aceh juga dari sisi logistik, di mana proses pengiriman produk dari Aceh keluar negeri melalui daerah lain, kegiatan tersebut sangat tidak efesien.
"Tetapi apabila kita bisa kirim langsung dari dalam Aceh lebih efektif, biayanya lebih murah dan harga kita menjadi lebih kompetitif terhadap bayer di luar negeri," ujarnya.
Selain itu, Archris menyampaikan bahwa sektor ekspor Aceh harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi sumber daya alamnya sangat mendukung. Namun, nilai tambahnya masih terlalu kecil karena hanya mengekspor bahan mentah saja.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat mendorong kelancaran ekspor Aceh baik dari sisi logistik maupun fasilitas perbankannya. Apabila upaya tersebut berhasil dan menambah jumlah komoditas ekspor maka semuanya akan berjalan lancar.
"Bila Aceh bisa menggenjot ekspornya, maka manfaat yang diterima bukan hanya bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, melainkan juga perekonomian nasional, serta termasuk kestabilan rupiah," kata Archris.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Tantangannya karena mereka juga harus melakukan layanan ekspor impor seperti yang dilakukan perbankan konvensional," kata Archris Sarwani, di Banda Aceh, Rabu.
Archris menyampaikan, dengan berlakunya qanun LKS tersebut, maka perbankan syariah menjadi tumpuan harapan para pelaku ekspor impor di Aceh dalam bertransaksi dengan pihak luar negeri.
"Perbankan syariah juga dapat menciptakan peluang untuk memperbesar eksistensinya dalam industri keuangan di Indonesia, dengan menguasai 100 persen pangsa perbankan Aceh," ujarnya.
Meski demikian, kata Archris, hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan kekuatan asset, jaringan kantor, teknologi, sumber daya manusia dan pengalamannya diharapkan bisa menjawab kekhawatiran masyarakat Aceh terhadap layanan perbankan syariah pasca berlakukannya qanun LKS tersebut, termasuk dalam kegiatan ekspor-impor.
"Tentunya tidak bisa memaksakan agar BSI langsung ready 100 persen untuk melayani semua kebutuhan nasabah, karena proses merger memerlukan waktu, terlebih di Aceh yang mergernya bukan tiga bank layaknya provinsi lain, melainkan enam bank," kata Archris.
Tak hanya qanun LKS, Archris melihat tantangan ekspor Aceh juga dari sisi logistik, di mana proses pengiriman produk dari Aceh keluar negeri melalui daerah lain, kegiatan tersebut sangat tidak efesien.
"Tetapi apabila kita bisa kirim langsung dari dalam Aceh lebih efektif, biayanya lebih murah dan harga kita menjadi lebih kompetitif terhadap bayer di luar negeri," ujarnya.
Selain itu, Archris menyampaikan bahwa sektor ekspor Aceh harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi sumber daya alamnya sangat mendukung. Namun, nilai tambahnya masih terlalu kecil karena hanya mengekspor bahan mentah saja.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat mendorong kelancaran ekspor Aceh baik dari sisi logistik maupun fasilitas perbankannya. Apabila upaya tersebut berhasil dan menambah jumlah komoditas ekspor maka semuanya akan berjalan lancar.
"Bila Aceh bisa menggenjot ekspornya, maka manfaat yang diterima bukan hanya bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, melainkan juga perekonomian nasional, serta termasuk kestabilan rupiah," kata Archris.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021